MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Minggu, 11 Maret 2018 13:56
Pemkab Tak Miliki Aturan Tegas, Soal Jual Beli Rumah PNS
RUMAH PNS: Perumahan Korpri di daerah Jelarai Tanjung Selor. Beberapa pemilik rumah menjual dan menyewakan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Menjual rumah di perumahan PNS, tidak hanya dilakukan oleh oknum di Tarakan. Di Tanjung Selor pun, beberapa oknum menjual rumah di Perum Korpri.

Selain dijual, ada juga oknum pegawai yang mendapat hunian di Perum Korpri menyewakan kepada masyarakat umum. Namun, jual beli dan sewa hunian di Perum Korpri tidak diketahui Sekkab Bulungan Safril.

Pria yang juga ketua Korpri Bulungan, itu juga mengaku belum ada aturan tegas soal kepemilikan hunian di Perum Korpri. “Sejak awal kami hanya memfasilitasi saja. Kami belum melakukan larangan terhadap pegawai yang ingin menjual rumahnya itu,” ujarnya, Sabtu (10/3).

Dia menyebutkan setiap PNS yang ingin membeli rumah tersebut hanya mendapat jatah 1 unit rumah tipe 36 yang dibangun di atas lahan seluas 10x15 meter.

“Semestinya rumah yang diperuntukkan bagi PNS itu tidak diperjualbelikan, Untuk saat ini baru sebatas imbauan atau anjuran saja dan belum ada aturannya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Bulungan Sudjati. Meski dia mengaku telah mengetahui ada beberapa PNS yang menjual rumah di Perum Korpri, dia menyatakan belum ada aturan yang mengikat.

“Semestinya itu tidak boleh dijualbelikan dengan pihak lain yang bukan berstatus PNS dan ini harus ditindak tegas. Namun, sampai saat ini tidak aturan yang mengikat kepada mereka. Padahal, seharusnya jika ada pegawai yang ingin menjual rumah tersebut, harus sepengetahuan pengurus Korpri jualnya, juga harus ke sesama pegawai, bukan dijual ke umum dan calon pembeli juga harus memang tidak memiliki rumah,” jelasnya.

Sudjati menegaskan, ke depan akan menerapkan aturan larangan untuk menjual rumah yang dibangun untuk PNS, mengingat perumahan Korpri memang diperuntukkan bagi PNS yang tidak memiliki rumah, dimana tanahnya pun disubsidi oleh negara.

“Ke depan kita akan pastikan penerima rumah tersebut benar-benar orang yang layak untuk mendapatkannya, termasuk membuat kesepakatan terlebih dahulu sehingga tidak asal menerima pendaftaran. Evaluasi penempatannya juga perlu dilakukan,” ujarnya. (*/isa/fen)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:31

9.743 Peserta Tunggak Iuran BPJS

TANJUNG SELOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bulungan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:14

APBD Kaltara Difasilitasi Kemendagri

TANJUNG SELOR – Penetapan bersama APBD Kaltara 2019 yang belum…

Kamis, 06 Desember 2018 14:31

Humas Kaltara Masuk Nominasi Medsos Terbaik

TANGERANG – Meski belum meraih juara, prestasi membanggakan ditorehkan oleh…

Kamis, 06 Desember 2018 14:22

Penetapan DPTHP-2 Molor

TANJUNG SELOR - Rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .