MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 10 Maret 2018 14:07
Rumah PNS Masuk Forum Jual Beli, Plt Wali Kota Akan Beri Sanksi
DIJADIKAN PELUANG INVESTASI: Perumahan PNS di Kelurahan Juata Permai diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai. Namun, ada beberapa oknum yang menjualnya.

PROKAL.CO, TARAKAN – Perumahan pegawai negeri sipil di Kelurahan Juata Permai merupakan salah satu fasilitas yang disiapkan Pemerintah Kota Tarakan. Namun, peluang tersebut ternyata disalahgunakan.

Terungkap ke publik adanya indikasi jual beli perumahan PNS yang dilakukan oknum. Itu diketahui melalui media sosial Facebook. Bahkan, ada beberapa pengguna Facebook yang menawarkan rumah di perumahan PNS itu.

Saat awak media menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan menelepon salah satu nomor yang bisa dihubungi, ternyata postingan tersebut benar adanya. Sumber yang tak mau menyebutkan namanya itu mengakui kalau ia sedang menjual rumahnya di perumahan PNS.

Sumber tersebut bahkan berani menjamin bahwa rumah yang akan dijualnya itu aman untuk dimiliki masyarakat umum. “Aman Pak, aman banget Pak, 200 persen aman,” ujarnya.

Harga yang ditawarkan seperti yang tertera dalam postingan pun masih bisa dinegosiasi. “Mas nawar berapa? Kalau cocok bisa aja,” timpalnya.

Menurutnya, sudah banyak calon pembeli yang menanyakan penawaran rumah yang akan dijualnya. Namun, belum ada yang deal. Beberapa terkendala soal pinjaman di bank. Padahal, mereka sudah melihat rumah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, dengan tegas melarang rumah PNS diperjualbelikan ke masyarakat umum, karena memang diperuntukkan bagi kesejahteraan PNS.

Arief pun sangat menyayangkan jika hal itu sampai dilakukan PNS. Rumah yang mestinya ditawarkan untuk kesejahteraan pegawai, kata dia, justru dijadikan investasi. Menurutnya, tindakan itu sudah di luar dari esensi dibangunnya perumahan tersebut.

“Kalau bicara tentang aturan, tidak boleh. Dan, tujuan untuk dibangun tidak boleh. Artinya, dia sudah tidak sesuai dengan sasarannya. Kita mau menyejahterakan pegawai, bagaimana pegawai di akhir jabatannya lalu dia punya rumah. Sehingga, kalau dia menjualnya melanggar aturan,” ujar Arief, Jumat (9/3).

Dia juga menegaskan bakal memberi sanksi bagi oknum PNS yang kedapatan menjual rumahnya untuk masyarakat umum. “Yang jelas, kalau PNS menjual ke umum, tidak boleh. “Pasti ada sanksinya, semua ada aturannya,” tegasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Jumat, 22 Juni 2018 15:43

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Akbar Pasangan OKE

TARAKAN – Rapat umum terbuka atau kampanye akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota…

Jumat, 22 Juni 2018 15:08

Pemkot Tarakan Bersikap Tegas, Beri Sanksi Dua ASN Terlibat Politik

TARAKAN - Hari pertama masuk kerja pascacuti bersama, Kamis (21/6), Pemerintah Kota Tarakan langsung  menjatuhkan…

Kamis, 21 Juni 2018 15:13

Jalan di Perumahan PNS Rusak

TARAKAN – Pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terutama soal infrastruktur masih…

Kamis, 21 Juni 2018 14:58

DEBAT KURANG GEREGET, KPU Tarakan Beralasan Minim Anggaran

TARAKAN – Debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan telah berlangsung di Kayan…

Kamis, 21 Juni 2018 14:51

Sidak Hari Pertama Kerja

DALAM rangka mengawasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan…

Kamis, 14 Juni 2018 14:23

Motoris Negatif Gunakan Narkoba, Penyebab Kecelakaan Speedboat Masih Diselidiki

TARAKAN – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan mulai memeriksa saksi-saksi…

Rabu, 13 Juni 2018 15:31

DPT Bertambah, Jadi 133.345 Pemilih

PERUBAHAN jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan dilakukan…

Selasa, 12 Juni 2018 15:07

KPU dan Tim Sepakat di Taman Berkampung

TARAKAN – Lokasi rapat umum terbuka atau kampanye telah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum…

Selasa, 12 Juni 2018 15:06

Warga Kurang Aktif

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tarakan sudah memproses tujuh kasus terkait dugaan pelanggaran…

Senin, 11 Juni 2018 14:59

Asri Santosa: Maskapai dan Agen Taat Aturan

MENINDAKLANJUTI dugaan kenaikan harga tiket pesawat, stakeholder melakukan inspeksi mendadak (sidak)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .