MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 10 Maret 2018 14:07
Rumah PNS Masuk Forum Jual Beli, Plt Wali Kota Akan Beri Sanksi
DIJADIKAN PELUANG INVESTASI: Perumahan PNS di Kelurahan Juata Permai diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai. Namun, ada beberapa oknum yang menjualnya.

PROKAL.CO, TARAKAN – Perumahan pegawai negeri sipil di Kelurahan Juata Permai merupakan salah satu fasilitas yang disiapkan Pemerintah Kota Tarakan. Namun, peluang tersebut ternyata disalahgunakan.

Terungkap ke publik adanya indikasi jual beli perumahan PNS yang dilakukan oknum. Itu diketahui melalui media sosial Facebook. Bahkan, ada beberapa pengguna Facebook yang menawarkan rumah di perumahan PNS itu.

Saat awak media menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan menelepon salah satu nomor yang bisa dihubungi, ternyata postingan tersebut benar adanya. Sumber yang tak mau menyebutkan namanya itu mengakui kalau ia sedang menjual rumahnya di perumahan PNS.

Sumber tersebut bahkan berani menjamin bahwa rumah yang akan dijualnya itu aman untuk dimiliki masyarakat umum. “Aman Pak, aman banget Pak, 200 persen aman,” ujarnya.

Harga yang ditawarkan seperti yang tertera dalam postingan pun masih bisa dinegosiasi. “Mas nawar berapa? Kalau cocok bisa aja,” timpalnya.

Menurutnya, sudah banyak calon pembeli yang menanyakan penawaran rumah yang akan dijualnya. Namun, belum ada yang deal. Beberapa terkendala soal pinjaman di bank. Padahal, mereka sudah melihat rumah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, dengan tegas melarang rumah PNS diperjualbelikan ke masyarakat umum, karena memang diperuntukkan bagi kesejahteraan PNS.

Arief pun sangat menyayangkan jika hal itu sampai dilakukan PNS. Rumah yang mestinya ditawarkan untuk kesejahteraan pegawai, kata dia, justru dijadikan investasi. Menurutnya, tindakan itu sudah di luar dari esensi dibangunnya perumahan tersebut.

“Kalau bicara tentang aturan, tidak boleh. Dan, tujuan untuk dibangun tidak boleh. Artinya, dia sudah tidak sesuai dengan sasarannya. Kita mau menyejahterakan pegawai, bagaimana pegawai di akhir jabatannya lalu dia punya rumah. Sehingga, kalau dia menjualnya melanggar aturan,” ujar Arief, Jumat (9/3).

Dia juga menegaskan bakal memberi sanksi bagi oknum PNS yang kedapatan menjual rumahnya untuk masyarakat umum. “Yang jelas, kalau PNS menjual ke umum, tidak boleh. “Pasti ada sanksinya, semua ada aturannya,” tegasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 14:54

Algaka Tak Beraturan Akan Ditertibkan

TARAKAN – Menjelang tahapan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)…

Jumat, 21 September 2018 15:39

Pemkot Belum Serahkan KUA-PPAS

PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tarakan mestinya sudah…

Kamis, 20 September 2018 16:09

Awasi Penyebaran Berita di Medsos

TARAKAN – Media sosial menjadi salah satu sarana yang diawasi Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan…

Rabu, 19 September 2018 14:26

Hujan Deras, Jalan Jadi Kolam Air

TARAKAN - Cuaca Tarakan saat ini sedang tidak bisa diprediksi. Pasalnya kapan saja hujan deras yang…

Selasa, 18 September 2018 14:49

Terlambat Sampaikan LADK, Parpol Disanksi

MALINAU – Partai-partai politik peserta pemilu tahun depan, tidak hanya harus mempersiapkan berkas…

Selasa, 18 September 2018 14:32

Wawali Curigai Anjab Belum Selesai

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menjadi satu-satunya yang tidak mendapatkan alokasi formasi…

Senin, 17 September 2018 17:34

Security Perusahaan di Berau Alami Kecelakaan

TARAKAN - Nasib malang dialami seorang pekerja di salah satu perusahaan besar di Berau bernama Jepri…

Senin, 17 September 2018 17:31

Polisi Serahkan Berkas ke Kejaksaan

TARAKAN - Juli lalu masyarakat Tarakan dihebohkan dengan pembongkaran makam bayi yang dilakukan oleh…

Senin, 17 September 2018 17:29

Jaga Fasilitas Transportasi

MALINAU - Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, bersama dengan Unit Pengelola Bandara Robert Atty Bessing…

Senin, 17 September 2018 17:15

Pembahasan APBD-P 2018 Tarakan Terancam Molor

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan hingga saat ini belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .