MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Jumat, 09 Maret 2018 14:38
Tiga Perusahaan Tak Pernah Lapor RKL/RPL
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diakhiri izinnya oleh Pemprov Kaltara, diketahui belum memberikan laporan-laporan terkait dampak lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara.

PT Mestika Persada Raya, PT TMS Artha Marth, dan PT Dian Bara Genoyang, saat ini masih sedang dikomunikasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara untuk memenuhi segala kewajibannya kepada negara.

Dikatakan Kepala DLH Kaltara Edy Suharto, tiga perusahaan pemegang IUP tersebut hingga saat ini belum pernah memberikan laporan triwulan. Yakni, berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Padahal, laporan tersebut merupakan salah satu kewajiban perusahaan pertambangan terkait aktivitasnya yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Selain tidak ada laporan RKL/RPL, DLH Kaltara juga belum pernah melakukan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper. “Sampai hari ini (kemarin), kami belum pernah melakukan proper dan belum pernah mendapatkan laporan triwulan, RKL/RPL. Karena saya hafal tiga perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan RKL/RPL, tapi tidak tahu kalau di DLH kabupaten,” ujarnya, Kamis (8/3).

Edy menambahkan, kemungkinan perusahaan pemegang IUP yang telah diakhiri dan akan diakhiri izinnya tersebut masih sebatas IUP eksplorasi, belum IUP operasi produksi. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

Dia menjelaskan untuk penilaian proper hanya dilakukan terhadap perusahaan yang sudah melakukan kegiatan operasi produksi. Sementara, untuk perusahaan yang izinnya masih eksplorasi belum dilakukan penilaian proper. Namun, untuk laporan triwulan, RKL/RPL, setiap perusahaan pemegang IUP, baik eksplorasi maupun operasi produksi wajib memberikan laporan tersebut secara berkala.

“Yang kami proper, yang sudah ada kegiatan produksi di lapangan. Bisa saja banyak perusahaan pemegang izin ini masih menyelidiki potensi tambangnya, tahap eksplorasi. Ketika diketahui tidak ada potensi tambangnya, mereka cabut begitu saja,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas ESDM, memang rata-rata perusahaan yang diakhiri izinnya oleh Pemprov adalah perusahaan dengan IUP eksplorasi. Sementara, untuk tiga perusahaan yang akan diakhiri izinnya sudah memegang IUP operasi produksi. Namun, belum menjalankan kegiatan penambangan karena masih bermasalah terkait penyertaan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Sementara, untuk 45 pemegang IUP yang telah diakhiri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan langkah selanjutnya berupa pencabutan IUP akan dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP diminta segera untuk menindaklanjuti hal ini dengan pencabutan izin yang harus disertakan dengan alasan, dasar hukum dan lainnya. Kemudian, DPMPTSP akan menerbitkan SK pencabutan dengan usulan dari Dinas ESDM sebagaimana hasil evaluasi tersebut. Proses itu menjadi bukti bahwa keseriusan dan kepatuhan investor, baik lokal maupun luar negeri, adalah hal penting untuk dilakukan.

Namun, DPMPTSP sendiri belum bisa menindaklanjuti arahan Gubernur tersebut, karena belum mendapatkan surat dari Dinas ESDM. “Untuk menindaklanjuti itu harus ada surat dari Dinas ESDM dulu untuk kemudian diproses, tapi saat ini belum ada surat masuk dari Dinas ESDM,” ujar salah seorang staf DPMPTSP Kaltara yang tidak ingin namanya dikorankan. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 10:07

Produksi Kedelai Akan Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Kebutuhan kedelai masyarakat Bulungan untuk diolah menjadi…

Selasa, 11 Desember 2018 10:06

ADUH..!! Harga Mulai Merangkak Naik

TARAKAN – Harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai merangkak…

Selasa, 11 Desember 2018 09:53

Satgas Pangan Temukan Daging Beku Ilegal

TANJUNG SELOR – Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari…

Senin, 10 Desember 2018 12:56

Pengawasan Bahan Pokok Diperketat

TANJUNG SELOR – Ketersediaan dan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian…

Senin, 10 Desember 2018 12:52

Banyak Wajib Pajak Tak Patuh

TARAKAN – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Tarakan Fery Choly…

Senin, 10 Desember 2018 12:51

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG SELOR – Wanti-wanti terhadap rencana investasi di Kalimantan Utara,…

Senin, 10 Desember 2018 12:50

Non Pertambangan Kurang Dilirik Eksportir

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya memiliki potensi di…

Senin, 10 Desember 2018 09:57

Infrastruktur Pengaruhi Geliat Ekonomi

TANJUNG SELOR – Salah satu poin di Rencana Pembangunan Jangka…

Minggu, 09 Desember 2018 11:24

Kabupaten dan Kota Diinstruksikan Operasi Pasar

TANJUNG SELOR – Untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:37

Oktober, Serapan 61,7 Persen

SERAPAN anggaran Pemkab Bulungan hingga Oktober lalu sebesar Rp 797,7…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .