MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Jumat, 09 Maret 2018 14:38
Tiga Perusahaan Tak Pernah Lapor RKL/RPL
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diakhiri izinnya oleh Pemprov Kaltara, diketahui belum memberikan laporan-laporan terkait dampak lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara.

PT Mestika Persada Raya, PT TMS Artha Marth, dan PT Dian Bara Genoyang, saat ini masih sedang dikomunikasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara untuk memenuhi segala kewajibannya kepada negara.

Dikatakan Kepala DLH Kaltara Edy Suharto, tiga perusahaan pemegang IUP tersebut hingga saat ini belum pernah memberikan laporan triwulan. Yakni, berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Padahal, laporan tersebut merupakan salah satu kewajiban perusahaan pertambangan terkait aktivitasnya yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Selain tidak ada laporan RKL/RPL, DLH Kaltara juga belum pernah melakukan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper. “Sampai hari ini (kemarin), kami belum pernah melakukan proper dan belum pernah mendapatkan laporan triwulan, RKL/RPL. Karena saya hafal tiga perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan RKL/RPL, tapi tidak tahu kalau di DLH kabupaten,” ujarnya, Kamis (8/3).

Edy menambahkan, kemungkinan perusahaan pemegang IUP yang telah diakhiri dan akan diakhiri izinnya tersebut masih sebatas IUP eksplorasi, belum IUP operasi produksi. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

Dia menjelaskan untuk penilaian proper hanya dilakukan terhadap perusahaan yang sudah melakukan kegiatan operasi produksi. Sementara, untuk perusahaan yang izinnya masih eksplorasi belum dilakukan penilaian proper. Namun, untuk laporan triwulan, RKL/RPL, setiap perusahaan pemegang IUP, baik eksplorasi maupun operasi produksi wajib memberikan laporan tersebut secara berkala.

“Yang kami proper, yang sudah ada kegiatan produksi di lapangan. Bisa saja banyak perusahaan pemegang izin ini masih menyelidiki potensi tambangnya, tahap eksplorasi. Ketika diketahui tidak ada potensi tambangnya, mereka cabut begitu saja,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas ESDM, memang rata-rata perusahaan yang diakhiri izinnya oleh Pemprov adalah perusahaan dengan IUP eksplorasi. Sementara, untuk tiga perusahaan yang akan diakhiri izinnya sudah memegang IUP operasi produksi. Namun, belum menjalankan kegiatan penambangan karena masih bermasalah terkait penyertaan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Sementara, untuk 45 pemegang IUP yang telah diakhiri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan langkah selanjutnya berupa pencabutan IUP akan dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP diminta segera untuk menindaklanjuti hal ini dengan pencabutan izin yang harus disertakan dengan alasan, dasar hukum dan lainnya. Kemudian, DPMPTSP akan menerbitkan SK pencabutan dengan usulan dari Dinas ESDM sebagaimana hasil evaluasi tersebut. Proses itu menjadi bukti bahwa keseriusan dan kepatuhan investor, baik lokal maupun luar negeri, adalah hal penting untuk dilakukan.

Namun, DPMPTSP sendiri belum bisa menindaklanjuti arahan Gubernur tersebut, karena belum mendapatkan surat dari Dinas ESDM. “Untuk menindaklanjuti itu harus ada surat dari Dinas ESDM dulu untuk kemudian diproses, tapi saat ini belum ada surat masuk dari Dinas ESDM,” ujar salah seorang staf DPMPTSP Kaltara yang tidak ingin namanya dikorankan. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 14:55

Subsidi Penerbangan Kargo Rp 3,5 Miliar

SETELAH menggelontorkan dana untuk subsidi penerbangan perintis bagi warga pedalaman dan perbatasan…

Jumat, 08 Juni 2018 15:09

Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil

TANJUNG SELOR - Jelang Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Tanjung…

Jumat, 08 Juni 2018 15:06

Tambah 20 Ribu Tabung Elpiji

TARAKAN - Jelang Hari Raya Idulfitri, konsumsi masyarakat di Bumi Paguntaka­-sebutan Kota Tarakan-…

Jumat, 08 Juni 2018 14:59

Sertifikasi, Pemilik Tambak Tak Aktif

TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mencatat sejak Maret hingga awal Juni…

Jumat, 08 Juni 2018 14:42

Direksi PT MKJ Diseleksi Juli

PERATURAN daerah (Perda) tentang pembentukan PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) sudah disahkan pada akhir Februari…

Kamis, 07 Juni 2018 15:15

Siapkan Kebutuhan Protein Masyarakat

TARAKAN – Perminataan masyarakat terhadap kebutuhan daging sapi maupun ayam yang meningkat saat…

Rabu, 06 Juni 2018 15:25

THR Cair, Warga Tebus Barang Gadai

TANJUNG SELOR – Mulai didapatkannya tunjangan hari raya (THR), membuat sebagian masyarakat yang…

Rabu, 06 Juni 2018 15:08

Menteri Desak Inalum Realisasi Investasi

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan meminta agar realisasi Kawasan…

Selasa, 05 Juni 2018 16:16

Disperindag Jual dengan Harga Agen

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop…

Minggu, 03 Juni 2018 16:32

Jembatan Udara Berguna Pasarkan Produk Perbatasan

TANJUNG SELOR – Tahun ini, Kalimantan Utara mendapatkan program jembatan udara dari pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .