MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 08 Maret 2018 13:46
Dewan Seriusi Raperda Kepelabuhanan
KONSULTASI: Timker Pansus II DPRD Kaltara bertemu Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Selasa (6/3).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tim kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Utara menggelar pertemuan dengan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (6/3) lalu.

Ketua Timker Pansus II DPRD Kaltara Asnawi Arbain mengatakan, pertemuan itu membahas rencana penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana induk pembangunan pelabuhan oleh Kemenhub.

“Melalui pertemuan yang digelar bersama Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Junaidi dan jajarannya, timker pansus melaporkan tentang kondisi riil sejumlah pelabuhan besar yang ada kabupaten/kota, termasuk kondisi pelabuhan desa yang ada di wilayah pesisir dan pedalaman Kaltara, yang sebagian besar dominan digunakan untuk sarana penghubung,” ungkap Asnawi, Rabu (7/3).

Lanjutnya, pansus akan bergerak cepat untuk menyusun raperda secara progresif dan merespons semua informasi maupun masukan dari masyarakat, termasuk kementerian. Apalagi, ada dua hal penting yang dijadikan dasar penyusunan raperda.

“Ke depan raperda akan mengatur dua hal penting, yakni tentang keselamatan operasional pelabuhan kapal yang disesuaikan dengan kondisi perairan, baik di laut maupun sungai. Pelabuhan yang dibangun diharapkan memiliki kekhasan Kaltara,” ujarnya.

Hal lain yang juga perlu diatur yaitu tentang kenyamanan untuk calon penumpang. Sebab, kata dia, penumpang yang sudah membeli tiket merasakan suasana kapal tidak nyaman dan gerah, karena kursi berukuran kecil ditambah lagi alat keselamatan berupa pelambung yang kurang memadai.

Dijelaskan, kunjungan yang juga dihadiri Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Kementerian Perhubungan mengakui Kaltara merupakan satu-satunya daerah yang baru melakukan koordinasi dan bersinergi membahas raperda tentang kepelabuhanan.

“Menurut Kemenhub ada dua jenis pelabuhan yang perlu ditingkatkan, yakni pelabuhan regional dan lokal. Yang bertanggung jawab dengan kegiatan operasional di pelabuhan adalah KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan. Pihak Kemenhub berharap raperda kita tidak overlapping dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .