MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 06 Maret 2018 13:08
Pencabutan Moratorium DOB Hanya Isu
KOORDINASI: Komisi I DPRD Kaltara ketika kunjungan kerja ke Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kamis (1/3) lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (1/3) lalu.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara Kosmas Kajan mengatakan, kunjungan yang diterima oleh Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II Nurbowo, itu untuk mengetahui kebenaran informasi tentang isu pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang beredar di masyarakat.

“Isu yang menyebutkan Kemendagri telah mencabut moratorium DOB ternyata tidak benar. Melalui kunjungan yang diterima oleh Wakil Direktur Bidang Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nurbowo, menegaskan bahwa Dirjen Otonomi Daerah tidak pernah membuat pernyataan pencabutan moratorium DOB. Informasi itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya kepada Bulungan Post, Senin (5/3).

Kosmas menjelaskan, pemerintah pusat masih menunda pembentukan DOB yang disebabkan oleh anggaran negara. Meski ditunda, proses pembentukan daerah persiapan menuju DOB yang menjadi hak konstitusional daerah terus dilakukan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah memutuskan menerapkan moratorium pembangunan daerah otonomi baru selama tiga tahun.

“Saran dari Dirjen Otda meminta agar pemerintah kabupaten/kota di Kaltara yang daerahnya diusulkan menjadi DOB terus melakukan proses pengusulannya melalui pemenuhan syarat usulan DOB. Proses penetapannya memerlukan banyak pertimbangan. Salah satunya terkait kondisi wilayah pemekaran tersebut dan APBD yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Kondisi ini menjadi salah satu kendala proses penyelesaian berkas DOB di Kalimantan Utara,” jelas politisi Gerindra itu.

Ia menambahkan, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang tentang DOB dan menyerahkan proses pengusulannya kepada penyelenggara pemerintahan.

“Jika ada keluhan atau masalah tentang usulan DOB di Kaltara, kiranya tidak langsung disampaikan kepada pemerintah pusat. Perlu dilakukan koordinasi dulu dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat,” ujarnya. (adv/*/isa/fen) 


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .