MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 05 Maret 2018 13:04
Kendaraan Luar Daerah Pelanggaran Asas Domisili
LANGGAR ASAS DOMISILI: Banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Kaltara masih menggunakan pelat luar daerah.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi pemasukan asli daerah (PAD) di Kaltara. Namun, banyaknya penggunaan kendaraan dari luar Kaltara bakal membuat potensi pemasukan dari pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Pasalnya, pajak tersebut akan lari ke provinsi lain tempat kendaraan terdaftar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Busriansyah mengatakan, pembelian kendaraan luar daerah yang digunakan di Kaltara merupakan dampak dari pelanggaran asas domisili.

Dijelaskan, setiap orang yang ingin membeli kendaraan bermotor harus sesuai dengan domisili yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tidak mungkin pembelian kendaraan bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kita kan punya satu KTP, satu domisili. Pembelian kendaraan bermotor itu kan untuk mendapatkan surat-suratnya dengan KTP sebagai dasar domisilinya. Mana mungkin satu orang punya dua KTP,” terang Busriansyah, beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan orang di Tanjung Selor, Bulungan tidak bisa membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena sudah ada zona-zonanya. Jika bisa membeli kendaraan di Malinau, bisa dipastikan bukan menggunakan namanya sendiri. Namun, yang saat ini terjadi adalah pelarian wajib pajak yang ingin murah, karena bukan atas namanya.

“Dampaknya adalah akan sulit melakukan jual beli kendaraan, karena pakai nama orang. Misalnya, namanya Rusli orang Tanjung Selor akan membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena lebih murah. Tapi pakai nama dia tidak boleh, karena dia domisilinya Tanjung Selor, zonanya juga di Tanjung Selor,” terangnya.

Dia menambahkan, pembelian kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sebab, daya beli masyarakat tergantung pada belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta belanja investasi. Dengan adanya belanja pemerintah, daya beli masyarakat akan ikut tumbuh. Namun, yang terjadi soal pembelian kendaraan bermotor hanyalah pelanggaran asas domisili.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, harga kendaraan di Kaltara memang lebih mahal. “Pertama, di sana barangnya sudah ready stock, perusahaan tidak banyak ambil untung, dan tarif lebih rendah karena daerahnya sudah mapan seperti DKI Jakarta,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan diskresi terhadap tarifnya, yakni antara 0-20 persen. BP2RD sendiri hanya mengambil angka di tengah-tengah, yakni 15 persen. Dikatakan, angka tersebut dalam rangka menghitung sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.

Pemprov Kaltara sendiri menargetkan penerimaan daerah dari pajak tahun ini sebesar Rp 333 miliar. Terdiri dar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 12:52

Banyak Wajib Pajak Tak Patuh

TARAKAN – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Tarakan Fery Choly…

Senin, 10 Desember 2018 12:51

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG SELOR – Wanti-wanti terhadap rencana investasi di Kalimantan Utara,…

Senin, 10 Desember 2018 12:50

Non Pertambangan Kurang Dilirik Eksportir

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya memiliki potensi di…

Senin, 10 Desember 2018 09:57

Infrastruktur Pengaruhi Geliat Ekonomi

TANJUNG SELOR – Salah satu poin di Rencana Pembangunan Jangka…

Minggu, 09 Desember 2018 11:24

Kabupaten dan Kota Diinstruksikan Operasi Pasar

TANJUNG SELOR – Untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:37

Oktober, Serapan 61,7 Persen

SERAPAN anggaran Pemkab Bulungan hingga Oktober lalu sebesar Rp 797,7…

Jumat, 07 Desember 2018 11:38

Akan Tambah Produksi Bawang Merah

TANJUNG SELOR – Bawang merah akan dijadikan komoditas unggulan oleh…

Jumat, 07 Desember 2018 11:32

Pertanian dan Perkebunan Berpotensi Dikembangkan

TANJUNG SELOR – Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kalimantan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:31

PPN dan PPh Hanya Dongkrak 10 Persen

TARAKAN – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan masih harus…

Jumat, 07 Desember 2018 11:29

Perusahaan Wajib Patuh

SETELAH disepakati antara serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .