MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 05 Maret 2018 13:04
Kendaraan Luar Daerah Pelanggaran Asas Domisili
LANGGAR ASAS DOMISILI: Banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Kaltara masih menggunakan pelat luar daerah.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi pemasukan asli daerah (PAD) di Kaltara. Namun, banyaknya penggunaan kendaraan dari luar Kaltara bakal membuat potensi pemasukan dari pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Pasalnya, pajak tersebut akan lari ke provinsi lain tempat kendaraan terdaftar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Busriansyah mengatakan, pembelian kendaraan luar daerah yang digunakan di Kaltara merupakan dampak dari pelanggaran asas domisili.

Dijelaskan, setiap orang yang ingin membeli kendaraan bermotor harus sesuai dengan domisili yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tidak mungkin pembelian kendaraan bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kita kan punya satu KTP, satu domisili. Pembelian kendaraan bermotor itu kan untuk mendapatkan surat-suratnya dengan KTP sebagai dasar domisilinya. Mana mungkin satu orang punya dua KTP,” terang Busriansyah, beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan orang di Tanjung Selor, Bulungan tidak bisa membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena sudah ada zona-zonanya. Jika bisa membeli kendaraan di Malinau, bisa dipastikan bukan menggunakan namanya sendiri. Namun, yang saat ini terjadi adalah pelarian wajib pajak yang ingin murah, karena bukan atas namanya.

“Dampaknya adalah akan sulit melakukan jual beli kendaraan, karena pakai nama orang. Misalnya, namanya Rusli orang Tanjung Selor akan membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena lebih murah. Tapi pakai nama dia tidak boleh, karena dia domisilinya Tanjung Selor, zonanya juga di Tanjung Selor,” terangnya.

Dia menambahkan, pembelian kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sebab, daya beli masyarakat tergantung pada belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta belanja investasi. Dengan adanya belanja pemerintah, daya beli masyarakat akan ikut tumbuh. Namun, yang terjadi soal pembelian kendaraan bermotor hanyalah pelanggaran asas domisili.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, harga kendaraan di Kaltara memang lebih mahal. “Pertama, di sana barangnya sudah ready stock, perusahaan tidak banyak ambil untung, dan tarif lebih rendah karena daerahnya sudah mapan seperti DKI Jakarta,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan diskresi terhadap tarifnya, yakni antara 0-20 persen. BP2RD sendiri hanya mengambil angka di tengah-tengah, yakni 15 persen. Dikatakan, angka tersebut dalam rangka menghitung sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.

Pemprov Kaltara sendiri menargetkan penerimaan daerah dari pajak tahun ini sebesar Rp 333 miliar. Terdiri dar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 10 September 2018 15:09

Rp 100 Miliar untuk Pelaku Usaha

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindakop dan UKM)…

Senin, 10 September 2018 15:04

Sulit Tentukan HET Daging Ayam

TANJUNG SELOR – Belum adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) ayam, jadi celah pedegang menetapkan…

Senin, 10 September 2018 15:03

Ongkos Angkut Disetarakan Harga dengan SOA

DINAS Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltara tengah menyusun rancangan…

Senin, 10 September 2018 14:48

Harga Masih Anjlok

MESKI kurs dolar menguat dan diprediksi sebagian pengamat ekonomi lokal, bakal berdampak positif terhadap…

Senin, 10 September 2018 14:46

Produksi Tambak Udang Masih Jauh dari Harapan

TARAKAN – Potensi budidaya tambak diharapkan mampu bersaing menjadi salah satu sektor yang membangkitkan…

Jumat, 07 September 2018 14:21

Berhemat, Solusi Hadapi Melemahnya Rupiah

NILAI tukar rupiah yang mencapai Rp 15 ribu per USD 1, membuat masyarakat kian panik. Namun, kenaikan…

Jumat, 07 September 2018 14:17

Dolar Naik, Momentum Genjot Ekspor

TARAKAN – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hendik Sudaryanto bersyukur,…

Kamis, 06 September 2018 17:27

Budidaya Rumput Laut Perlu Diatur

BUDIDAYA rumput laut di Kaltara cukup menjanjikan. Beberapa petani rumput laut, baik di Tarakan maupun…

Kamis, 06 September 2018 17:21

Agustus, Tarakan Alami Deflasi

TARAKAN – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi, masih terjaga.…

Kamis, 06 September 2018 17:16

Dolar Melonjak, Hindari Belanja Barang Impor

TARAKAN - Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai puncaknya dalam dua hari terakhir,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .