MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 05 Maret 2018 13:04
Kendaraan Luar Daerah Pelanggaran Asas Domisili
LANGGAR ASAS DOMISILI: Banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Kaltara masih menggunakan pelat luar daerah.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi pemasukan asli daerah (PAD) di Kaltara. Namun, banyaknya penggunaan kendaraan dari luar Kaltara bakal membuat potensi pemasukan dari pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Pasalnya, pajak tersebut akan lari ke provinsi lain tempat kendaraan terdaftar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Busriansyah mengatakan, pembelian kendaraan luar daerah yang digunakan di Kaltara merupakan dampak dari pelanggaran asas domisili.

Dijelaskan, setiap orang yang ingin membeli kendaraan bermotor harus sesuai dengan domisili yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tidak mungkin pembelian kendaraan bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kita kan punya satu KTP, satu domisili. Pembelian kendaraan bermotor itu kan untuk mendapatkan surat-suratnya dengan KTP sebagai dasar domisilinya. Mana mungkin satu orang punya dua KTP,” terang Busriansyah, beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan orang di Tanjung Selor, Bulungan tidak bisa membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena sudah ada zona-zonanya. Jika bisa membeli kendaraan di Malinau, bisa dipastikan bukan menggunakan namanya sendiri. Namun, yang saat ini terjadi adalah pelarian wajib pajak yang ingin murah, karena bukan atas namanya.

“Dampaknya adalah akan sulit melakukan jual beli kendaraan, karena pakai nama orang. Misalnya, namanya Rusli orang Tanjung Selor akan membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena lebih murah. Tapi pakai nama dia tidak boleh, karena dia domisilinya Tanjung Selor, zonanya juga di Tanjung Selor,” terangnya.

Dia menambahkan, pembelian kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sebab, daya beli masyarakat tergantung pada belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta belanja investasi. Dengan adanya belanja pemerintah, daya beli masyarakat akan ikut tumbuh. Namun, yang terjadi soal pembelian kendaraan bermotor hanyalah pelanggaran asas domisili.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, harga kendaraan di Kaltara memang lebih mahal. “Pertama, di sana barangnya sudah ready stock, perusahaan tidak banyak ambil untung, dan tarif lebih rendah karena daerahnya sudah mapan seperti DKI Jakarta,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan diskresi terhadap tarifnya, yakni antara 0-20 persen. BP2RD sendiri hanya mengambil angka di tengah-tengah, yakni 15 persen. Dikatakan, angka tersebut dalam rangka menghitung sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.

Pemprov Kaltara sendiri menargetkan penerimaan daerah dari pajak tahun ini sebesar Rp 333 miliar. Terdiri dar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 14:55

Subsidi Penerbangan Kargo Rp 3,5 Miliar

SETELAH menggelontorkan dana untuk subsidi penerbangan perintis bagi warga pedalaman dan perbatasan…

Jumat, 08 Juni 2018 15:09

Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil

TANJUNG SELOR - Jelang Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Tanjung…

Jumat, 08 Juni 2018 15:06

Tambah 20 Ribu Tabung Elpiji

TARAKAN - Jelang Hari Raya Idulfitri, konsumsi masyarakat di Bumi Paguntaka­-sebutan Kota Tarakan-…

Jumat, 08 Juni 2018 14:59

Sertifikasi, Pemilik Tambak Tak Aktif

TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mencatat sejak Maret hingga awal Juni…

Jumat, 08 Juni 2018 14:42

Direksi PT MKJ Diseleksi Juli

PERATURAN daerah (Perda) tentang pembentukan PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) sudah disahkan pada akhir Februari…

Kamis, 07 Juni 2018 15:15

Siapkan Kebutuhan Protein Masyarakat

TARAKAN – Perminataan masyarakat terhadap kebutuhan daging sapi maupun ayam yang meningkat saat…

Rabu, 06 Juni 2018 15:25

THR Cair, Warga Tebus Barang Gadai

TANJUNG SELOR – Mulai didapatkannya tunjangan hari raya (THR), membuat sebagian masyarakat yang…

Rabu, 06 Juni 2018 15:08

Menteri Desak Inalum Realisasi Investasi

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan meminta agar realisasi Kawasan…

Selasa, 05 Juni 2018 16:16

Disperindag Jual dengan Harga Agen

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop…

Minggu, 03 Juni 2018 16:32

Jembatan Udara Berguna Pasarkan Produk Perbatasan

TANJUNG SELOR – Tahun ini, Kalimantan Utara mendapatkan program jembatan udara dari pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .