MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 01 Maret 2018 13:28
Pertanyakan Penggantian Pukat Hela ke KKP
BERJUANG UNTUK NELAYAN: Wakil Ketua DPRD Kaltara Marwansyah (tengah) dan anggota Komisi II DPRD berkunjung ke KKP.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Komisi II DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (28/2). Kunjungan tersebut diterima Direktur Pelabuhan Perikanan Fritz P Lesnusea dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Slamet.

Wakil Ketua DPRD Kaltara Marwansyah mengatakan, kunjungan pihaknya dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan pihak kementerian tentang penggantian pukat hela bagi para nelayan di Kaltara yang hingga kini belum ada kejelasan dari KKP.

“KKP berjanji akan mengganti pukat hela yang digunakan oleh nelayan dengan kapal berkapasitas 10 gross tonnage (GT) dengan alat tangkap ramah lingkungan. Kementerian juga akan memberikan fasilitas kredit lunak kepada nelayan yang memiliki kapal di atas 10 GT melalui perbankan. Janji itulah yang coba kami tanyakan ke kementerian,” bebernya kepada media ini, Rabu (28/2).

Lanjut Marwan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara sekira 14 ribu nelayan di provinsi ke-34 ini masih menggunakan pukat hela dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Minimal dari KKP pada tahun anggaran 2018 kita bisa mendapatkan 60 unit kapal nelayan yang lengkap dengan alat tangkap ikannya. Jumlahnya itu kami targetkan sama dengan yang didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun ini,” ujar politisi Partai Hanura ini.

Selain itu, DPRD Kaltara juga mempertanyakan soal percepatan pembangunan pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sebatik, Kabupaten Nunukan yang hingga kini belum tuntas pembangunannya akibat sengketa lahan. Menurutnya, dengan adanya bantuan pembangunan SKPT dari KKP bernilai Rp 53 milliar itu, bisa berdampak positif terhadap nelayan yang ada di Kecamatan Sebatik.

“Terkait sengketa lahan itu akan diselesaikan Pemprov Kaltara bersama Pemkab Nunukan. Sementara itu, terkait bantuan pukat hela dan kapal nelayan, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berjanji akan membantu Provinsi Kaltara. Karena ini masih dalam tahap lelang dan proses administrasinya, kemungkinan 3 bulan ke depan baru diketahui hasilnya,” ujarnya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .