MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Minggu, 18 Februari 2018 14:04
Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan
DEKLARASI: Dukungan pembentukan DOB Apau Kayan oleh Bupati Malinau Yansen TP (kiri).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Salah satu usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara adalah Kabupaten Apau Kayan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Apau Kayan, persyaratan pun telah dilengkapi oleh pemerintah daerah. Bahkan, telah dilakukan deklarasi beberapa waktu lalu. Audiensi ke pemerintah pusat juga telah dilaksanakan.

"Progresnya saat ini sudah mencapai 95 persen. Tinggal persetujuan pemerintah pusat. Persyaratan pun telah dilengkapi," ujar Ibau Ala, Ketua Tim Presidium DOB Kabupaten Apau Kayan, kemarin (17/2). 

Dia mengaku agenda untuk kembali dilakukan audensi ke DPR RI akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. Upaya tersebut untuk mempertanyakan kepastian terbentuknya DOB Apau Kayan. 

"Untuk waktunya memang belum ditentukan kapan. Kami berharap hal ini bisa terealisasikan segera," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, di wilayah Apau Kayan telah mempunyai 4 kecamatan. Yakni, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir dan Sungai Boh. Bahkan, masih ada satu kecamatan yang akan dimekarkan dalam tahap persiapan, yakni Kecamatan Long Sule. 

Dengan luas wilayah mencapai 18 ribu km persegi, Apau Kayan mempunyai sebanyak 9.143 jiwa dan ada 21 desa. "Tiap kecamatan ada 5 desa. Beberapa permasalahan tapal batas wilayah, khususnya berbatasan langsung dengan Malinau sudah diselesaikan," tutur pria yang juga Kepala Adat Besar Apau Kayan. 

Sementara itu, Rektor Univerisitas Borneo Tarakan Adri Patton mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya bahwa pada tahun ini Kemendagri akan membuka moratorium DOB.

"Tetapi tidak bisa dilaksanakan sebelum pilkada 2018. Karena berpengaruh terhadap pendataan pemilih," ujarnya. 

Lanjutnya, setelah pilkada 2018 selesai dilaksanakan sebanyak 276 usulan DOB akan dievaluasi. Menurutnya, wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dengan adanya pemekaran sehingga pelayanan publik agar pembangunan bisa dipercepat.

"NKRI itu bisa dipertahankan melalui daerah perbatasan. Adanya daerah perbatasan yang lepas karena kurangnya perhatian pemerintah pusat," ujarnya. (uno/fen)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 10:06

Loh Kenapa Bah...?? Tarakan Dicoret dari Jatah Jargas

TARAKAN – Warga yang belum masuk daftar pemasangan jaringan gas…

Rabu, 12 Desember 2018 09:59

Di Daerah Ini, Pertamini Mulai Menjamur

TARAKAN - Usaha penjualan bahan bakar minyak dengan nama plesetan…

Rabu, 12 Desember 2018 09:56

Rencana Penutupan Lokalisasi, Pemkot Di-deadline hingga Akhir Tahun

TARAKAN – Belum ada tanda-tanda akan ditutupnya lokalisasi di Tarakan,…

Selasa, 11 Desember 2018 10:14

PDAM Tuntut Kerugian Kehilangan Air

TARAKAN – Galian jaringan gas (jargas) rumah tangga yang banyak…

Selasa, 11 Desember 2018 10:01

Mantan Pejabat KTT Dijebloskan ke Rutan

TANJUNG SELOR – Mantan pejabat Pemkab Tana Tidung berinisial M,…

Senin, 10 Desember 2018 12:59

Ular Piton Masuk Permukiman

TARAKAN – Ular piton yang biasa terlihat di RT 18…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:49

Pemkot Akan Godok Regulasi Forum CSR

TARAKAN – Pemerintah Tarakan dinilai berhasil dalam mengnyinergikan antara program…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:43

Pagar Tembok Timpa Pengendara

TARAKAN – Pagar tembok salah satu bangunan di RT 09…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:41

Tunggu Kebijakan Wali Kota Baru

TARAKAN - Peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Jumat, 07 Desember 2018 11:01

Program OKE Masuk di APBD 2019

TARAKAN – Pasangan Khairul-Effendhi Djuprianto yang resmi memimpin Tarakan pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .