MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Rabu, 14 Februari 2018 13:55
Target Kaltara Masuk Zona Hijau

Abdul Madjid: Segera Dibentuk Tim Evaluasi

JEMPUT BOLA: Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amiruddin memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (13/2).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 2017 lalu memasukkan Kalimantan Utara dalam zona merah tentang pelayanan publik. Penilaian zona merah tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan terkait kepatuhan pelayanan publik.

Berkaca dari pengalaman tahun lalu, 2018 ini Kaltara ditargetkan bisa masuk zona hijau tingkat kepatuhan pelayanan publik. Bahkan, Ombudsman Perwakilan Kaltara mulai jemput bola ke instansi di Kaltara dan kabupaten/kota untuk mencapai target tersebut.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amiruddin menyatakan pihaknya bukan ingin mencari kesalahan, namun bagaimana melakukan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Dia menginginkan Kaltara bisa langsung masuk zona hijau, bukan zona kuning.

“Saya sudah sampaikan ke masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) bukan kisi-kisi lagi, tapi kita buka bocoran. Tinggal OPD-nya mau apa tidak mengerjakan. Ada 9 indikator, termasuk standar pelayanan publik dan 14 subindikator yang jadi penilaian. Itu menurut saya tidak terlalu susah. Dulu ribut soal tempat ibu menyusui, itu hanya sebagian kecil. Yang lebih banyak justru pada standar pelayanan publiknya. Misal, mekanisme, dasar hukum, waktu dan biaya, itu yang paling penting,” beber Ibramsyah, Selasa (13/2).

Kenapa standar pelayanan wajib ditingkatkan? Ibram menjelaskan, standar pelayanan publik sudah diatur dalam undang-undang yang dibuat pemerintah. Jika standar pelayanan kepada masyarakat sudah memadai, maka tidak akan ada lagi maladministrasi seperti adanya penundaan pelayanan, minta imbalan, diskoordinasi. Dengan adanya Ombudsman, maka tidak ada lagi pelanggaran maladministrasi.

“Pelayanan ini sering ditunda-tunda. Nah, begitu ditunda nanti masuknya jadi pungutan liar (pungli). Kalau dengan profesional, begitu aturannya tiga hari, ya harus tiga hari. Kecuali kepala OPD sedang keluar daerah. Itu kaitannya dengan pelayanan,” jelasnya.

Ibram berharap OPD di Kaltara bisa bekerja keras untuk mencapai zona hijau. Sebab, pada April mendatang, tim Ombudsman sudah turun melakukan survei yang sifatnya terbuka. Apa yang akan dihasilkan nantinya tergantung kerja keras, niat, dan sikap inovatif dari OPD. Apalagi, Ombudsman sudah memberikan bocoran agar lebih mudah dijalankan oleh masing-masing OPD.

“Kami meminta Biro Organisasi (Setprov Kaltara) mengumpulkan OPD untuk menyampaikan hal ini. Kami membuka diri ke semua OPD, tapi kalau OPD-nya tidak mau ya sudah, kami welcome saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara Abdul Madjid memberikan perhatian khusus terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan kaltara, kemarin. Dia menyebut Ombudsman merasa punya tanggung jawab terhadap pelayanan publik di Kaltara.

“Mereka sudah bergerak sebelumnya, tapi hasilnya kurang maksimal. Oleh karena itu, mereka merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan apa yang menjadi penilaian, karena tidak semua OPD tahu yang jadi penilaian,” jelasnya.

Meski berstatus provinsi muda, tahun ini Kaltara harus bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban untuk melengkapi standar pelayanan publik. Dalam sosialisasi tersebut, Madjid mengungkapkan mengundang sekretaris dan bidang perencanaan di OPD yang nantinya bertanggung jawab menyampaikan ke jajaran OPD.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dibentuk tim untuk melakukan evaluasi apa yang akan dikerjakan dalam tiga bulan ke depan. Pihaknya juga akan meminta Gubernur untuk mengeluarkan surat sebagai penekanan agar OPD menerapkan apa yang disampaikan Ombudsman.

“Di dalam tim tersebut nantinya akan diisi bidang pengawasan, organisasi, hukum dan tata pemerintahan. Kami juga akan minta arahan dari Gubernur dan akan evaluasi setiap tiga bulan sekali,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 21 November 2018 11:56

Status Lahan Pelabuhan Belum Jelas

TANJUNG SELOR – Pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Bulungan masih…

Rabu, 21 November 2018 11:53

Bulan Depan, Kapolda Pindah Kantor

TANJUNG SELOR – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara Brigjen…

Rabu, 21 November 2018 11:30

Perbatasan Harus Jadi Perhatian Serius

TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada…

Selasa, 20 November 2018 14:11

Tes Urine, Hasilnya Negatif

TANJUNG SELOR – Puluhan personel Polres Bulungan menjalani pemeriksaan urine secara…

Selasa, 20 November 2018 14:03

Wanti-Wanti Penggunaan Tempat Ibadah

KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Brigjend Indrajit mewanti-wanti agar peringatan…

Selasa, 20 November 2018 14:02

Tersisa Dua Kabupaten

PROGRAM bantuan dana desa untuk tahap III tahun ini telah…

Senin, 19 November 2018 12:56

Satu Perusahaan Dapat Nilai Merah

TANJUNG SELOR – Penilaian terhadap pengelolaan lingkungan kembali dilakukan Dinas…

Senin, 19 November 2018 12:44

Daftar Potensial Non KTP-el Capai 625 Jiwa

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara masih menemukan…

Senin, 19 November 2018 12:32

Empat Kabupaten Belum Serahkan LPj

PENYALURAN dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Kaltara triwulan akhir…

Minggu, 18 November 2018 14:46

Sarankan Tambang Emas Dilegalkan

TANJUNG SELOR – Aktivitas penambangan emas secara ilegal di Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .