MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 10 Februari 2018 13:04
Fokus ke Perhutanan Sosial dan Karhutla

Kemenkeu Keluarkan Aturan Baru Dana Reboisasi

BUKA LAHAN: Tahun ini dana reboisasi sudah bisa digunakan, termasuk untuk kebakaran hutan dan lahan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam di sektor kehutanan yang sangat besar. Setidaknya ada sekitar 24 perusahaan di sektor kehutanan yang memiliki izin pemanfaatan hutan, terutama kayu.

Dari sektor kehutanan ini, Kaltara mendapatkan dana bagi hasil (DBH) kehutanan yang mencapai Rp 154,8 miliar. Dana tersebut, terbagi menjadi tiga pos. Yakni, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Rp 10,6 miliar, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 17,6 miliar dan Dana Reboisasi (DR) Rp 126,5 miliar.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dana reboisasi masih tidak terlalu maksimal, karena terganjal aturan. Daerah-daerah penerima DBH DR tidak berani menggunakan karena takut berurusan dengan hukum jika melanggar aturan penggunaannya. Namun, mulai tahun ini, DBH DR tersebut sudah bisa digunakan oleh provinsi, termasuk Kaltara, setelah keluarnya aturan baru pemanfaatannya.

Disampaikan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin, Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan peraturan terbaru tentang penggunaan dana reboisasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang disahkan pada 29 Desember 2017.

Peraturan menteri tersebut dibuat untuk menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Noor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi.

“Mulai tahun ini (dana reboisasi, Red) bisa digunakan. Sudah ada PMK-nya. Tinggal menunggu petunjuk teknisnya turun dari pusat,” tutur Syarifuddin di ruang kerjanya, Kamis (8/2) lalu.

Dijelaskan, pemanfaatan dana reboisasi ini diarahkan pada dua program. Yakni, Perhutanan Sosial dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam program perhutanan sosial, digunakan untuk mendukung program pemerintah yang melegalkan masyarakat dalam memanfaatkan lahan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang selama ini belum diakui. Salah satunya adalah membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) agar bisa mendapatkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial.

“Penggunaan dana reboisasi bukan untuk fisik. Kalau fisik, misalnya, buat jalan kelompok tani hutan, bukan buat jalan raya,” ujarnya.

Untuk program karhutla, dana reboisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah, kata Syarifuddin, bisa menggunakan dana reboisasi ini untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebagai upaya pencegahan karhutla.

“Tapi kita lihat nanti seperti apa. Kita usulkan saja ke pusat, mana yang disetujui,” sambungnya.

Selain perhutanan sosial dan karhutla, dana reboisasi juga digunakan untuk melakukan penanaman pohon. Pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan UU 23 Tahun 2004, penanaman pohon harus dilakukan di luar kawasan hutan. Namun, dia menyebut tidak ada lahan di luar kawasan hutan yang bisa ditanami karena sebagian besar sudah dimiliki oleh masyarakat.

“Kami sudah mengusulkan ke pusat penggunaannya apa-apa saja. Entah disetujui atau tidak, yang penting diusulkan dulu. Itu juga tidak digunakan semuanya karena nilainya sangat besar dan ini kan uang negara. Paling sekitar 60 persennya,” terangnya.

Besarnya DBH DR untuk Kaltara tidak lepas dari tingginya produksi kayu di provinsi termuda ini. Berdasarkan data Dishut Kaltara, produksi kayu sejak 2014 selalu mengalami kenaikan volume produksi. Pada 2014 tercatat sebesar 523.183 meter kubik (m3). Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 685.183,43 m3 dan 2016 sebesar 695.845,68 m3. Sementara, hingga November 2017 tercatat sebesar 522.979,17 m3. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:31

9.743 Peserta Tunggak Iuran BPJS

TANJUNG SELOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bulungan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:14

APBD Kaltara Difasilitasi Kemendagri

TANJUNG SELOR – Penetapan bersama APBD Kaltara 2019 yang belum…

Kamis, 06 Desember 2018 14:31

Humas Kaltara Masuk Nominasi Medsos Terbaik

TANGERANG – Meski belum meraih juara, prestasi membanggakan ditorehkan oleh…

Kamis, 06 Desember 2018 14:22

Penetapan DPTHP-2 Molor

TANJUNG SELOR - Rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .