MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 08 Februari 2018 12:52
Tiga Isu Jadi Penekanan di Rakergub
RAKERGUB: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah gubernur yang menghadiri rakergub di Jakarta, Rabu (7/2).

PROKAL.CO, JAKARTA – Tiga menteri meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk mengoptimalkan peran masing-masing pemerintahannya guna penanganan paham radikal, aksi terorisme dan bencana alam.

Ketiga menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie di sela kehadirannya pada Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) seluruh Indonesia di ruang pertemuan Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (7/2). “Secara umum ada tiga hal yang menjadi perhatian para pembicara dalam rakergub itu. Yakni, upaya nyata untuk mencegah paham radikal dan terorisme juga bencana, penanggulangan dampaknya serta dukungan pendanaan dan peran aktif para pihak berkaitan. Hal ini juga menjadi arahan bagi instansi terkait di Pemprov Kaltara,” kata Gubernur.

Menyimak paparan para menteri juga narasumber lain seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur menyebutkan bahwa untuk paham radikalisme, kini sudah memasuki lingkungan kaum pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk itu, ada perlu penanganan cepat dan menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga rentan dengan bencana alam. Utamanya akibat perubahan iklim dan penebangan hutan.

“Untuk itu, bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah dengan dibantu berbagai unsur terkait juga masyarakat,” ujarnya.

Kementerian terkait juga sudah mengambil langkah tepat untuk penanganan ketiga isu sentral tersebut. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Mendagri tadi mengumumkan telah mencabut 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dinilai menghambat upaya reformasi birokrasi di Indonesia pada 11 bidang. Yakni, bidang pemerintahan, kepegawaian, kesehatan, penanggulangan bencana, komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, dan perencanaan, pembangunan dan tata ruang. Ini sebuah langkah reformatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan juga peningkatan pertahanan dan keamanan bangsa,” ungkap Gubernur.

Di pertemuan bertema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana” yang dibuka Menkopolhukam tersebut, disampaikan Gubernur ada beberapa arahan yang patut menjadi perhatian Pemprov Kaltara dari Menkopolhukam.

“Menkopolhukam meminta penanganan total untuk radikalisme, terorisme dan bencana. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam sinerginya juga dituntut untuk merencanakan, mencegah dan menanggulangi ketiga perihal besar tersebut,” ucap Gubernur.

Kemenkopolhukam sendiri mengoordinatori dua hal yang menjadi fokus rapat kerja itu, yakni radikalisme dan terorisme bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri dan lainnya.

“Ancaman penyebaran paham radikal dan tindakan terorisme dinilai akan semakin tinggi, menyusul akan berlangsungnya pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Utamanya potensi pemicu seperti konflik horizontal dan lainnya. Untuk itu, kepada para gubernur, Menkopolhukam pun meminta agar Kemendagri, pemerintah daerah juga aparat terkait untuk menurunkan indeks kerawanan konflik sebagaimana hasil pengamatan Bawaslu yang diterima Kemenkopolhukam. Ini menjadi catatan kita, karena Kaltara, khususnya Tarakan akan menggelar pilkada,” bebernya.

Ditegaskan pula oleh Gubernur, Pemprov Kaltara utamanya instansi terkait harus mengetahui perubahan jenis ancaman lain yang masuk ke Indonesia dan daerah. “Bentuknya tak lagi linier berupa invasi negara lain atau penjajahan tapi multidimensional. Seperti narkoba, ideologi, kesehatan, keuangan negara dan lainnya,” ungkapnya.

Untuk perihal bencana alam, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada instansi yang terkait lantaran telah berkompromi apik dengan BNPB dan aparat lainnya untuk penanganan dan pencegahan bencana alam selama ini. Utamanya, bencana kebakaran hutan yang dipicu penebangan liar atau pembukaan lahan untuk perladangan.

“Titik api menurut laporan Menkopolhukam telah menurun. Tapi, Kaltara harus terus memacu penurunan rasio bencana alam, utamanya di saat ini dengan cuaca ekstrimnya. Harus tetap waspada,” ulas Gubernur.

Dukungan kepada pemerintah daerah untuk penanganan radikalisme, terorisme dan bencana juga datang dari Menkeu Sri Mulyani. Dikatakan Irianto, kepada daerah yang tengah berkembang, seperti Kaltara dengan mendorong masuknya investasi, Menkeu menyarankan untuk melakukan perubahan pola penanganan bencana, serta dua ancaman utama negara.

“Ini berkaitan dengan minat investasi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Disinyalir, potensi bencana di Indonesia cukup tinggi. Utamanya, akibat arus urbanisasi di daerah berkembang di Indonesia. Termasuk Kaltara tentunya. Hal ini harus diantisipasi. BPBD dan BNPB harus bersinergi dan koordinasi, tak hanya dari sisi anggaran. Tapi juga dalam hal transfer ilmu pengetahuan dan lainnya,” ucap Irianto.

Untuk dukungan anggaran bencana, pemerintah sudah menyiapkan On Call Funding yang dikoordinasikan melalui Kemenkeu. Juga ada anggaran penanganan radikalisme dan terorisme, dengan besaran untuk BNPT sekitar Rp 500 miliar, dan kepolisian sekitar Rp 300 miliar. (humas)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 15:41

Disperindagkop Beri Pelatihan ke Pengurus Koperasi Sekolah

TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas koperasi sekolah, Dinas Perindustrian,…

Selasa, 18 September 2018 15:40

Pemerintah Siapkan Rp 638 M untuk Jalan Perbatasan

JAKARTA – Melalui komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 18 September 2018 15:35

Peringatan Harhubnas Jadi Momentum Mawas Diri

TANJUNG SELOR – Pemperingatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2018 yang jatuh pada 17 September,…

Senin, 17 September 2018 17:43

Kontingen PMI Ikuti TKR

TARAKAN – Sebanyak 43 kontingen Palang Merah Indonesia (PMI) Kaltara diberangkatkan untuk mengikuti…

Senin, 17 September 2018 17:41

Pengobatan Dokter Spesialis Gratis Digelar

JAKARTA – Pemberian pelayanan kesehatan dengan sistem “jemput bola” melalui program…

Senin, 17 September 2018 17:39

Angka Pengangguran Turun, TPAK Kaltara di Atas Nasional

JAKARTA – Ketersediaan dan partisipasi tenaga kerja di Kaltara terus mengalami peningkatan. Itu…

Senin, 17 September 2018 17:37

Kaltara Dapat Kuota 1.397 Formasi

TANJUNG SELOR – Kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat terkait adanya penerimaan calon pegawai…

Senin, 17 September 2018 17:35

ANC untuk Deteksi Dini

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltara menggelar kegiatan orientasi bidan dalam pelayanan…

Kamis, 13 September 2018 16:31

Pemprov Apresiasi Kerja Keras PKK Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara berterima kasih kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan…

Kamis, 13 September 2018 16:30

Tampung Aspirasi, Kembangkan Jasa Konstruksi Kaltara

TARAKAN – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .