MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 07 Februari 2018 14:55
Kepala OPD Wajib di Tempat

Audit Keuangan, Gubernur Minta Inspektorat Mendampingi

BERI ARAHAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memberikan arahan kepada jajaran ASN, Senin (5/2) lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Mulai 19 Februari mendatang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dijadwalkan akan melakukan audit pendahuluan terhadap keuangan di lingkup Pemprov Kaltara.

 

Terkait dengan rencana itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meminta agar semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ada di tempat selama pemeriksaan. Gubernur juga menginstruksikan kepada Kepala OPD untuk segera menyiapkan laporan keuangan tahun anggaran 2017. Termasuk mempersiapkan dasar-dasar dalam penggunaan anggaran tersebut, seperti peraturan gubernur (Pergub), undang-undang (UU) dan dokumen administratif pendukung lainnya.

 

“Kalau dipersiapkan dari sekarang, minimal kita tidak akan kesulitan ketika dokumen yang diminta telah disiapkan,”ujar Irianto saat memberikan arahah kepada para pejabat tinggi pratama dan jajaran ASN, Senin (5/2) lalu.

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta kepada Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) untuk mengoordinasikan secara intensif kepada kepala OPD guna dipersiapkan dokumen yang diperlukan.

 

Irianto juga mengungkapkan, pemeriksaan ini akan dilakukan di kantor gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim). Tidak hanya itu, Irianto juga meminta agar kepala OPD kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. “Kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK, PPTK dan bendahara juga harus kooperatif,” kata Irianto.

 

Selain pimpinan OPD dan biro, Gubernur juga meminta kepada Inspektorat untuk melakukan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung. Sementara berkaitan rekapitulasi pajak, Irianto menginginkan agar seluruh jajaran OPD bekerja dengan rapi. Sebab, rekapitulasi pajak juga tidak luput dari pemeriksaan BPK RI.

 

“Karena itu, jangan sampai ada pajak yang tidak disetor, sebab dokumen tersebut sangat mendukung pemeriksaan,”sebutnya.

 

Irianto menyebutkan, pemeriksaan ini akan menjadi standar bagi kepala OPD selaku KPA apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tentu jika terdapat temuan yang tidak bisa ditolerir akan sanksi tegas menanti, baik administrasi maupun sanksi tegas.

 

“Ini bisa jadi standar bagi kompetensi kepala OPD selaku KPA. Jika bekerja tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan ada evaluasi,” tegasnya. (humas)


BACA JUGA

Selasa, 12 Juni 2018 15:25

Tol Laut Kaltara Dikelola ASDP

TANJUNG SELOR – Sejak April lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) telah…

Selasa, 12 Juni 2018 15:24

Desain Konstruksi PLTA Kayan Tinggal Pleno

TANJUNG SELOR – Sampai saat ini, sudah 7 perizinan dikantongi PT Kayan Hydro Energi (KHE) dalam…

Selasa, 12 Juni 2018 15:22
Perundingan OPB Indonesia-Malaysia Hampir Tuntas

Kemenko Polhukam Dukung Pembangunan PLBN

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan Kementerian Koordinator…

Selasa, 12 Juni 2018 15:21

Bantuan Negara Pendonor Diumumkan Akhir Juni

TANJUNG SELOR – Masuknya Kalimantan Utara sebagai anggota Governor’s Climate and Forest (GCF) Task…

Jumat, 08 Juni 2018 15:25

Gubernur Beri Kesempatan kepada Pejabat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie selaku pejabat pembina kepegawaian menginstruksikan…

Jumat, 08 Juni 2018 15:23

Peringati HLUN, PKK Berbagi dengan Lansia

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan…

Jumat, 08 Juni 2018 15:22

Open House Gubernur, Wagub dan Sekprov Disatukan

TANJUNG SELOR – Seperti tahun sebelumnya, open house Lebaran Idulfitri Gubernur, Wakil Gubernur…

Jumat, 08 Juni 2018 15:20

Gubernur Ikuti Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia

JAKARTA - Bersama sejumlah menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga negara non kementerian, serta gubernur…

Jumat, 08 Juni 2018 15:18

DPKP-Biro Humpro Kampanyekan GCPL

TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara menandatangani kerja sama…

Kamis, 07 Juni 2018 15:31

Pencairan THR Sudah 97 Persen

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .