MANAGED BY:
KAMIS
22 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 29 Januari 2018 10:18
Perda Zonasi Pengaruhi Investasi
BUAT ATURAN: Pemprov Kaltara telah menyiapkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov dan DPRD Kaltara sudah menyepakati 13 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas pada tahun ini. Salah satu yang akan dibahas, yakni Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kaltara 2017-2037.

Raperda ini dinilai penting, karena berkaitan dengan pengelolaan ruang laut dan pesisir di Kaltara. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakry menyebut dengan disahkannya raperda tersebut juga akan berdampak pada investasi di sektor kelautan dan perikanan di provinsi ke-34 ini.

Potensi kelautan dan perikanan Kaltara yang cukup besar sudah diminati oleh banyak investor. Di dalam raperda tersebut, sudah ditentukan tentang pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan lainnya.

“Sehingga, apa yang akan dibangun dalam jarak 0-12 mil dari bibir pantai perlu melihat kawasan zonasi ini,” ujarnya, belum lama ini.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltara Listiani mengatakan, wilayah pesisir Kaltara memiliki potensi yang bernilai sangat tinggi. Sehingga, di dalamnya perlu memuat berbagai aspek, baik penataan tata ruang, penataan untuk kawasan pemanfaatan umum, dan prioritas kawasan laut Kaltara. Penataan kawasan pesisir ini juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan transportasi.

“Selain itu, juga terkait ketahanan energi, sumber daya alam, pertahanan dan keamanan,” terangnya.

Potensi perikanan di Kaltara juga salah satu yang terbesar di Indonesia, mengingat ada ratusan ribu hektare lahan yang dijadikan tambak oleh masyarakat. Selain itu, wilayah pesisir Kaltara juga menyimpan kekayaan alam lain seperti minyak dan gas bumi.

Dia mengatakan, pengelolaan zonasi wilayah pesisir ini juga berdasarkan beberapa undang-undang yang sudah ditetapkan. Antara lain UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

“Peraturan ini mengamanatkan pentingnya zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, serta izin lokasi,” tegasnya.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), per Desember 2017 sudah lima provinsi yang memiliki perda zonasi dan wilayah pesisir. Yakni, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara dan Sulawesi Tengah. Empat provinsi yang berada dalam tahap akhir yaitu Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatra Barat. Tiga provinsi dalam perbaikan yaitu Sulawesi Selatan, Banten, dan Kalimantan Utara. Sementara yang belum menyusun adalah Jambi dan Papua. (rus/fen)


BACA JUGA

Kamis, 08 Februari 2018 12:39

Pengembang Mulai Lirik Kaltara

TANJUNG SELOR – Ibu kota Kalimantan Utara mulai dilirik para pengembang untuk membangun perumahan.…

Selasa, 06 Februari 2018 14:54

Izin AXA Life Indonesia Dicabut

TARAKAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional PT AXA Life Indonesia (ALI).…

Senin, 05 Februari 2018 16:24

DAK Fisik Kaltara Turun

TANJUNG SELOR - Dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk Kaltara pada tahun ini mengalami penurunan bila…

Sabtu, 03 Februari 2018 12:56

Pelindo Lanjutkan Kerja Sama

TARAKAN – Di tengah ancaman kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) menyusul akan diambilalihnya…

Jumat, 02 Februari 2018 13:52

Investor Belanda Jajaki Peluang Investasi

TARAKAN – Potensi yang dimiliki kabupaten/kota di Kaltara tidak hanya dilirik para pemodal dalam…

Jumat, 02 Februari 2018 13:43

DKP Akan Silaturahmi ke Pemkot

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakrie menyatakan dalam waktu dekat akan bersilaturahmi…

Jumat, 02 Februari 2018 13:41

Penyumbang PAD Miliaran Rupiah, Pelabuhan Tengkayu II yang Akan Beralih ke Pemprov

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan sepertinya masih berpikir panjang untuk bisa melepas tiga aset…

Senin, 29 Januari 2018 10:26

Tak Sesuai HET, Bisa Disanksi

TARAKAN – Kepala Dinas Perdagagan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Tarakan Tajuddin Tuwo mengakui…

Minggu, 28 Januari 2018 14:39

BUMDes Bisa Jadi Penyalur Pupuk

TANJUNG SELOR – Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi…

Sabtu, 27 Januari 2018 14:05

Dukung Kemudahan Investasi

TANJUNG SELOR - Aturan daerah yang tidak ramah investor kembali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.…

LUMAYAN..!! Tol Udara Kaltara Dijatah Rp 5 M

Pasokan Kebutuhan Pokok Tersendat, Biaya Hidup di Apau Kayan Semakin Mahal

Produk Unggulan Belum Tembus Pasar Ekspor

Beras Malaysia Dipasok ke Tarakan

Harga Cabai Semakin ‘Pedas’
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .