MANAGED BY:
KAMIS
22 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 20 Januari 2018 12:41
Pekerja Tak Gunakan AP, Kontraktor Proyek Ditegur Disnaker
ABAIKAN KESELAMATAN: Penggunaan APD masih dikesampingkan banyak pekerja bangunan. Seperti pekerja pembangunan gedung Pemprov Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mencanangkan peringatan hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional sebagai tanda dimulainya Bulan K3 Nasional 2018 yang diselenggarakan serentak setiap 12 Januari.

Momentum peringatan Hari K3 dinilai sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 di Indonesia. Sayang, masih ada saja perusahaan maupun pekerja yang mengabaikan persoalan K3 tersebut, termasuk di Kaltara.

Di antaranya, bisa dilihat dari proyek pembangunan gedung milik Pemprov Kaltara yang saat ini sedang berlangsung. Berdasarkan pantauan media ini, setiap harinya masih ada saja pekerja yang tidak mengenakan alat pelindung diri (APD). Padahal, APD merupakan salah satu unsur dalam K3 untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja.

Terkait hal ini, Asnawi, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, mengaku pihaknya sudah menegur dan menyurati pihak kontraktor yang menangani proyek tersebut. Bahkan, pihaknya sudah memberikan nota peringatan yang disebut Nota Pemeriksaan Satu.

“Kami sudah melakukan teguran dan sudah tiga kali datang ke sana melakukan pemeriksaan. Ini (pengawasan, Red) sudah kami lakukan sebelumnya. Tinggal kami mengecek kembali, terutama untuk alat-alat (pelindung diri),” ujarnya, kemarin (19/1).

Dikatakan, tak hanya masalah APD saja yang dilakukan pemeriksanaan oleh Disnakertrans Kaltara. Aspek-aspek lain juga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh seperti gaji pekerja dan jaminan sosial, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Untuk gaji kemarin sempat jadi temuan, karena tidak sesuai UMK (upah minimum kabupaten). Kami sudah minta untuk diselesaikan kekurangannya. Jadi, pemeriksaan kami lakukan menyeluruh, bukan hanya APD,” paparnya.

Asnawi mengatakan, pihak kontraktor bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan Disnakertrans Kaltara. Pihak kontraktor, kata dia, sudah berjanji akan memenuhi semua kekurangan yang ditemukan oleh Disnakertrans. Namun, terkait APD, pihaknya memberikan waktu sekitar dua pekan untuk melengkapi kekurangannya. Sebab, untuk melengkapi APD tersebut butuh pengadaan yang dilakukan kontraktor.

“Pengadaan juga butuh waktu, paling tidak dua minggu. Tidak bisa hari ini diperiksa, besok harus sudah ada alatnya. Tapi dari pimpro (pimpinan proyek) cukup kooperatif sehingga enak dalam membicarakan masalah ini,” jelasnya.

Kelengkapan APD, lanjutnya, mutlak diperlukan demi kepentingan pekerja dan perusahaan. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan lancar dan tidak mengalami kendala di tengah jalan. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 21 Februari 2018 13:59

Mahasiswa Desak Revisi UU MD3, Buruh Tuntut Gaji Sesuai UMK

TANJUNG SELOR – Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 mendapat reaksi dari…

Rabu, 21 Februari 2018 13:52

Wujudkan Transparansi Pemerintahan

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar organisasi perangkat daerah berinovasi,…

Rabu, 21 Februari 2018 13:50

Ingatkan Pasokan Gas untuk PLTG

PEMBANGUNAN PLTG diharapkan bisa selesai tepat waktu dan segera mengalirkan listrik ke masyarakat. Meski…

Rabu, 21 Februari 2018 13:42

Pembangkit 29 MW di Bulungan

TANJUNG SELOR – Pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara mendapatkan perhatian dari…

Selasa, 20 Februari 2018 11:52

ESDM Target Selesai Dua Bulan

TANJUNG SELOR – Dewan Energi Nasional (DEN) sudah memberikan deadline atau tenggat waktu kepada…

Selasa, 20 Februari 2018 11:42

DPR Awasi PLTU Gunung Seriang

TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI asal Kaltara, Ary Yusnita menegaskan akan terus memantau pembangunan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:34

Ganti Rugi Kembali Dibahas

WAKIL Bupati Bulungan Ingkong Ala menyatakan persoalan lahan yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga…

Senin, 19 Februari 2018 12:25

RS Tipe B Butuh 23 Dokter

TANJUNG SELOR – Menyusul percepatan realisasi pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe B Provinsi Kaltara…

Senin, 19 Februari 2018 11:06

Rendah Karhutla, Dishut Tetap Antisipasi

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin mengatakan, Kalimantan Utara…

Senin, 19 Februari 2018 10:52

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

TANJUNG SELOR – Penjualan Albothyl masih terdapat di sejumlah apotek di Tanjung Selor, Bulungan.…

Banjir ‘Hantui’ Warga Kaltara

Banjir Rendam Dua Desa

DKP Klaim Hanya Dua di Indonesia, Memangnya Barang Apaan?

Sebatik Jadi Sentra Kelautan dan Perikanan

Rela Antre demi Dokter Spesialis

Suplai Listrik ke Dua Desa Bakal Molor

Gunakan Arsitektur Tradisional, Setiap Bangunan Punya Nama

Pelimpahan Aset Dipantau BPK

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

RS Tipe B Butuh 23 Dokter
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .