MANAGED BY:
KAMIS
22 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 18 Januari 2018 11:53
Dua Raperda Amankan Jalan Kaltara
DISIAPKAN ATURAN: Truk yang memuat buah kelapa sawit nantinya dilarang melewati jalan umum.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan di Kaltara hingga kini terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Untuk mengamankan jalan-jalan yang saat ini sedang dibangun agar tidak cepat mengalami kerusakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara sudah mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) ke wakil rakyat.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kaltara Aswandi mengatakan, dua raperda yang diusulkan ke DPRD Kaltara yaitu terkait pengendalian dan pengawasan angkutan jalan, serta penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk batu bara dan kelapa sawit.

Menurutnya, dua raperda yang diusulkan tersebut juga sudah dilakukan kajian naskah akademik. Dalam raperda penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk batu bara dan kelapa sawit, dia menyebutkan sudah dibandingkan dengan beberapa daerah yang memiliki kondisi serupa.

Di dalam raperda itu, untuk perusahaan pertambangan batu bara harus membuat jalur khusus untuk kegiatan operasionalnya. Tidak boleh menggunakan jalan umum. “Kalau mereka melintas jalan umum harus membuat jembatan atau underpass agar tidak mengganggu jalan umum,” tuturnya saat ditemui media ini, Selasa (16/1).

Untuk kelapa sawit, ada dua aturan yang dibuat. Bagi perusahaan yang memiliki kebun inti harus membuat jalan sendiri. Perusahaan kelapa sawit juga harus membangun pabrik crude palm oil (CPO). Sehingga, pengiriman bahan baku CPO tidak harus menggunakan jalan umum. Sebab, untuk membangun jalan khusus membutuhkan biaya yang tinggi.

Sementara itu, untuk kebun plasma bisa menggunakan jalan umum, tetapi dengan izin khusus. Namun, kapasitas angkutan harus mengikuti ketentuan mengenai beban jalan. “Misalnya, kalau beban jalan 8 ton, ya harus 8 ton. Kan, masyarakat tidak ada kewajiban membangun jalan khusus,” jelasnya.

Pada raperda pengendalian dan pengawasan angkutan jalan, lebih ditekankan kepada kendaraan angkutan barang dan material khusus. Kendaraan angkutan yang melintas harus sesuai dengan standar, baik lebar, tinggi, dan beban kendaraan. Sehingga bisa menekan kerusakan jalan akibat kelebihan beban setiap kendaraan angkutan.

“Aturan ini dibuat untuk meminimalisir tingkat kerusakan jalan. Sebab, berdasarkan hasil penelitian, akibat beban yang berlebihan, kerusakan jalan lebih cepat dari perencanaannya. Misalnya, perencanaan pemeliharaan jalan 3 tahun sejak dibangun, ternyata 1 tahun sudah rusak karena terus-menerus kelebihan beban,” paparnya.

Aswandi menambahkan, Kaltara merupakan daerah yang sedang mulai membangun, sehingga perlu dilakukan pengamanan terkait infrastrukturnya, terutama jalan. “Tanpa mereka (pelaku usaha/angkutan) daerah tidak dapat hasil, tapi kalau mereka melanggar terus juga merugikan kita. Jadi harus ada aturan dan sanksi,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 21 Februari 2018 13:59

Mahasiswa Desak Revisi UU MD3, Buruh Tuntut Gaji Sesuai UMK

TANJUNG SELOR – Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 mendapat reaksi dari…

Rabu, 21 Februari 2018 13:52

Wujudkan Transparansi Pemerintahan

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar organisasi perangkat daerah berinovasi,…

Rabu, 21 Februari 2018 13:50

Ingatkan Pasokan Gas untuk PLTG

PEMBANGUNAN PLTG diharapkan bisa selesai tepat waktu dan segera mengalirkan listrik ke masyarakat. Meski…

Rabu, 21 Februari 2018 13:42

Pembangkit 29 MW di Bulungan

TANJUNG SELOR – Pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara mendapatkan perhatian dari…

Selasa, 20 Februari 2018 11:52

ESDM Target Selesai Dua Bulan

TANJUNG SELOR – Dewan Energi Nasional (DEN) sudah memberikan deadline atau tenggat waktu kepada…

Selasa, 20 Februari 2018 11:42

DPR Awasi PLTU Gunung Seriang

TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI asal Kaltara, Ary Yusnita menegaskan akan terus memantau pembangunan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:34

Ganti Rugi Kembali Dibahas

WAKIL Bupati Bulungan Ingkong Ala menyatakan persoalan lahan yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga…

Senin, 19 Februari 2018 12:25

RS Tipe B Butuh 23 Dokter

TANJUNG SELOR – Menyusul percepatan realisasi pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe B Provinsi Kaltara…

Senin, 19 Februari 2018 11:06

Rendah Karhutla, Dishut Tetap Antisipasi

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin mengatakan, Kalimantan Utara…

Senin, 19 Februari 2018 10:52

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

TANJUNG SELOR – Penjualan Albothyl masih terdapat di sejumlah apotek di Tanjung Selor, Bulungan.…

Banjir ‘Hantui’ Warga Kaltara

Banjir Rendam Dua Desa

DKP Klaim Hanya Dua di Indonesia, Memangnya Barang Apaan?

Sebatik Jadi Sentra Kelautan dan Perikanan

Rela Antre demi Dokter Spesialis

Suplai Listrik ke Dua Desa Bakal Molor

Gunakan Arsitektur Tradisional, Setiap Bangunan Punya Nama

Pelimpahan Aset Dipantau BPK

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

RS Tipe B Butuh 23 Dokter
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .