MANAGED BY:
KAMIS
22 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Rabu, 17 Januari 2018 12:59
Sempurnakan Pergub PTSP dengan Perda

DPMPTSP Siapkan Mal Pelayanan Terpadu

RDM Johan J Mulyadi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara dalam jangka panjang bakal menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia, baik investor dalam maupun luar negeri. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Tanjung Selor, awal Oktober tahun lalu.

Beberapa investor asing pun sudah menyatakan keinginannya berinvestasi di provinsi bungsu ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara RDM Johan J Mulyadi mengatakan, ada beberapa hal yang saat ini sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kemudahan investasi dan perizinan di Kaltara. Di antaranya, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PTSP.

Johan mengatakan, Raperda PTSP merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur (Pergub) PTSP yang sudah ada saat ini. Yakni, Pergub Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian diganti dengan Pergub Nomor 37 Tahun 2017.

Dia mengaku sebesarnya dengan pergub saja sudah cukup mengatur tentang PTSP. Namun, perda memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pergub dan hal itu sudah diatur dalam hukum. “Di dalam hukum disebutkan hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. Misalnya, kalau di pergub tidak ada, bisa lihat perda, perda tidak ada, lihat undang-undang,” jelasnya, Selasa (16/1).

Pergub PTSP yang ada saat ini, lanjutnya, juga sedang dilakukan amandemen. Di dalamnya, dimasukkan tentang klausul jangka waktu terlama pengurusan izin. Dikatakan, biasanya izin yang masuk ke DPMPTSP jika sudah lengkap dan lunas pajak akan langsung diserahkan pada dinas teknis untuk pengajuan pertimbangan teknis (pertek). Namun, terkadang teknis pekerjaan yang rumit perlu ke lapangan, sehingga pembuatan pertek bisa memakan waktu cukup lama. Bisa sampai 1-2 bulan.

“Belajar dari hal itu, sesuai perintah Gubernur, kami harus memperbaiki dua hal, yakni memperbaiki pelayanan dan kecepatan proses perizinan dan non perizinan. Keduanya sudah kami akomodir. Sehingga, pengurusan pertek tidak boleh lebih dari dua pekan, kalau lebih dari itu dinas terkait harus menyampaikan ke Gubernur kenapa bisa lewat (2 pekan). Setelah selesai (pertek) baru dikembalikan ke kami,” paparnya.

Selain itu, juga dibuatkan aturan mengenai tarif pelayanannya. Hal itu bertujuan untuk tidak membuka pintu pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu. “Jadi, harus terbuka dan transparan. Sehingga, masyarakat lebih nyaman dalam mengurus izin,” imbuhnya.

Johan menambahkan, DPMPTSP juga bakal menyiapkan mal pelayanan terpadu di gedung bersama Bappeda Kaltara. Rencananya, instansi yang dipimpinnya tersebut bakal pindah ke gedung baru tersebut pada Februari mendatang. Letaknya nanti akan berada di lantai 1 dan didesain untuk tidak memberatkan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Pada mal pelayanan terpadu itu nantinya akan disiapkan meja untuk dinas teknis terkait beserta stafnya. Sehingga, tidak perlu ke dinas teknis karena sudah ada perwakilannya.

Dalam mal tersebut, pemohon yang datang akan digiring ke komputer untuk didampingi memproses formulir dan memasukkan data. “Kalau berkas lengkap, pemohon bisa langsung membawa lembar jawaban. Sehingga, tidak ada alasan lagi pemohon sudah mendaftar 1-2 bulan tapi berkas belum lengkap. Nanti ada bukti mereka sudah mendaftar atau hanya bertamu. Insya Allah akan berjalan akhir Februari,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Kamis, 08 Februari 2018 12:39

Pengembang Mulai Lirik Kaltara

TANJUNG SELOR – Ibu kota Kalimantan Utara mulai dilirik para pengembang untuk membangun perumahan.…

Selasa, 06 Februari 2018 14:54

Izin AXA Life Indonesia Dicabut

TARAKAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional PT AXA Life Indonesia (ALI).…

Senin, 05 Februari 2018 16:24

DAK Fisik Kaltara Turun

TANJUNG SELOR - Dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk Kaltara pada tahun ini mengalami penurunan bila…

Sabtu, 03 Februari 2018 12:56

Pelindo Lanjutkan Kerja Sama

TARAKAN – Di tengah ancaman kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) menyusul akan diambilalihnya…

Jumat, 02 Februari 2018 13:52

Investor Belanda Jajaki Peluang Investasi

TARAKAN – Potensi yang dimiliki kabupaten/kota di Kaltara tidak hanya dilirik para pemodal dalam…

Jumat, 02 Februari 2018 13:43

DKP Akan Silaturahmi ke Pemkot

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakrie menyatakan dalam waktu dekat akan bersilaturahmi…

Jumat, 02 Februari 2018 13:41

Penyumbang PAD Miliaran Rupiah, Pelabuhan Tengkayu II yang Akan Beralih ke Pemprov

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan sepertinya masih berpikir panjang untuk bisa melepas tiga aset…

Senin, 29 Januari 2018 10:26

Tak Sesuai HET, Bisa Disanksi

TARAKAN – Kepala Dinas Perdagagan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Tarakan Tajuddin Tuwo mengakui…

Senin, 29 Januari 2018 10:18

Perda Zonasi Pengaruhi Investasi

TANJUNG SELOR - Pemprov dan DPRD Kaltara sudah menyepakati 13 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang…

Minggu, 28 Januari 2018 14:39

BUMDes Bisa Jadi Penyalur Pupuk

TANJUNG SELOR – Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi…

LUMAYAN..!! Tol Udara Kaltara Dijatah Rp 5 M

Pasokan Kebutuhan Pokok Tersendat, Biaya Hidup di Apau Kayan Semakin Mahal

Produk Unggulan Belum Tembus Pasar Ekspor

Beras Malaysia Dipasok ke Tarakan

Harga Cabai Semakin ‘Pedas’
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .