MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Rabu, 17 Januari 2018 12:59
Sempurnakan Pergub PTSP dengan Perda

DPMPTSP Siapkan Mal Pelayanan Terpadu

RDM Johan J Mulyadi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara dalam jangka panjang bakal menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia, baik investor dalam maupun luar negeri. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Tanjung Selor, awal Oktober tahun lalu.

Beberapa investor asing pun sudah menyatakan keinginannya berinvestasi di provinsi bungsu ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara RDM Johan J Mulyadi mengatakan, ada beberapa hal yang saat ini sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kemudahan investasi dan perizinan di Kaltara. Di antaranya, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PTSP.

Johan mengatakan, Raperda PTSP merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur (Pergub) PTSP yang sudah ada saat ini. Yakni, Pergub Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian diganti dengan Pergub Nomor 37 Tahun 2017.

Dia mengaku sebesarnya dengan pergub saja sudah cukup mengatur tentang PTSP. Namun, perda memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pergub dan hal itu sudah diatur dalam hukum. “Di dalam hukum disebutkan hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. Misalnya, kalau di pergub tidak ada, bisa lihat perda, perda tidak ada, lihat undang-undang,” jelasnya, Selasa (16/1).

Pergub PTSP yang ada saat ini, lanjutnya, juga sedang dilakukan amandemen. Di dalamnya, dimasukkan tentang klausul jangka waktu terlama pengurusan izin. Dikatakan, biasanya izin yang masuk ke DPMPTSP jika sudah lengkap dan lunas pajak akan langsung diserahkan pada dinas teknis untuk pengajuan pertimbangan teknis (pertek). Namun, terkadang teknis pekerjaan yang rumit perlu ke lapangan, sehingga pembuatan pertek bisa memakan waktu cukup lama. Bisa sampai 1-2 bulan.

“Belajar dari hal itu, sesuai perintah Gubernur, kami harus memperbaiki dua hal, yakni memperbaiki pelayanan dan kecepatan proses perizinan dan non perizinan. Keduanya sudah kami akomodir. Sehingga, pengurusan pertek tidak boleh lebih dari dua pekan, kalau lebih dari itu dinas terkait harus menyampaikan ke Gubernur kenapa bisa lewat (2 pekan). Setelah selesai (pertek) baru dikembalikan ke kami,” paparnya.

Selain itu, juga dibuatkan aturan mengenai tarif pelayanannya. Hal itu bertujuan untuk tidak membuka pintu pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu. “Jadi, harus terbuka dan transparan. Sehingga, masyarakat lebih nyaman dalam mengurus izin,” imbuhnya.

Johan menambahkan, DPMPTSP juga bakal menyiapkan mal pelayanan terpadu di gedung bersama Bappeda Kaltara. Rencananya, instansi yang dipimpinnya tersebut bakal pindah ke gedung baru tersebut pada Februari mendatang. Letaknya nanti akan berada di lantai 1 dan didesain untuk tidak memberatkan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Pada mal pelayanan terpadu itu nantinya akan disiapkan meja untuk dinas teknis terkait beserta stafnya. Sehingga, tidak perlu ke dinas teknis karena sudah ada perwakilannya.

Dalam mal tersebut, pemohon yang datang akan digiring ke komputer untuk didampingi memproses formulir dan memasukkan data. “Kalau berkas lengkap, pemohon bisa langsung membawa lembar jawaban. Sehingga, tidak ada alasan lagi pemohon sudah mendaftar 1-2 bulan tapi berkas belum lengkap. Nanti ada bukti mereka sudah mendaftar atau hanya bertamu. Insya Allah akan berjalan akhir Februari,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Kamis, 13 September 2018 14:42

Dewan Minta Pengawasan Elpiji Melon Diperketat

TARAKAN – Banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram…

Selasa, 11 September 2018 15:29

Hanya Muncul saat Ada Bantuan, Disperindagkop Ajukan untuk Dibubarkan

TANJUNG SELOR - Pembentukan sejumlah koperasi tidak lagi berlandaskan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.…

Senin, 10 September 2018 15:09

Rp 100 Miliar untuk Pelaku Usaha

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindakop dan UKM)…

Senin, 10 September 2018 15:04

Sulit Tentukan HET Daging Ayam

TANJUNG SELOR – Belum adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) ayam, jadi celah pedegang menetapkan…

Senin, 10 September 2018 15:03

Ongkos Angkut Disetarakan Harga dengan SOA

DINAS Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltara tengah menyusun rancangan…

Senin, 10 September 2018 14:48

Harga Masih Anjlok

MESKI kurs dolar menguat dan diprediksi sebagian pengamat ekonomi lokal, bakal berdampak positif terhadap…

Senin, 10 September 2018 14:46

Produksi Tambak Udang Masih Jauh dari Harapan

TARAKAN – Potensi budidaya tambak diharapkan mampu bersaing menjadi salah satu sektor yang membangkitkan…

Jumat, 07 September 2018 14:21

Berhemat, Solusi Hadapi Melemahnya Rupiah

NILAI tukar rupiah yang mencapai Rp 15 ribu per USD 1, membuat masyarakat kian panik. Namun, kenaikan…

Jumat, 07 September 2018 14:17

Dolar Naik, Momentum Genjot Ekspor

TARAKAN – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hendik Sudaryanto bersyukur,…

Kamis, 06 September 2018 17:27

Budidaya Rumput Laut Perlu Diatur

BUDIDAYA rumput laut di Kaltara cukup menjanjikan. Beberapa petani rumput laut, baik di Tarakan maupun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .