MANAGED BY:
KAMIS
22 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Senin, 15 Januari 2018 11:41
Posisi Laura Terancam, Gubenur Tunggu Surat Resmi PTUN Samarinda
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid terancam dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Bukan karena persoalan APBD Kabupaten Nunukan yang sempat tidak disahkan hingga akhir 2017, melainkan buntut dari kebijakannya melakukan mutasi pada 2017 lalu.

Sejumlah pegawai yang dinonjobkan Laura, tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Mereka yang mengajukan tuntutan yaitu mantan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya, serta mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Sidang yang sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, itu telah menghasilkan putusan berkekuatan tetap. Sebagaimana dijelaskan dalam surat bernomor W2.TUN.5/ 41 /HK.06/I/2018 tentang penetapan eksekusi perkara nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD, majelis hakim PTUN Samarinda mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Muhammad Firnanda.

Di antaranya, menyatakan batal atau tidak sahnya pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda. Sehingga, diperintahkan kepada tergugat dalam hal ini Bupati Nunukan untuk mencabut keputusannya.

Hakim juga mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan, serta kejelasan penempatan kerja. Selain itu, tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara.

Sedangkan pada perkara dengan register Nomor 17/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Joko Santosa, hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-59/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 27 Februari 2017 atas nama penggugat.

Hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya, serta mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.

Sementara pada perkara dengan register 15/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Budi Prasetya, hakim juga menyatakan hal sama. Tidak hanya itu, PTUN Samarinda juga memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan kepada tergugat/termohon eksekusi Bupati Nunukan, dalam hal yang bersangkutan tetap tidak mematuhi/tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Itu sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengaku belum menerima salinan putusan PTUN Samarinda. Namun, ia sudah mengetahui, meski melalui media sosial.

“Lewat WA sudah, tapi resmi dari panitera belum,” ujarnya kepada awak media usai memimpin rapat di Kantor Penghubung Pemprov Kaltara Jalan Mulawarman Tarakan, Ahad (14/1). 

Ia pun sudah memerintahkan kepada asisten Bidang Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan PTUN Samarinda. Sebelum ada surat resmi, pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah akan dilakukan. “Kalau ada surat resmi, kami akan menindaklanjutinya,” tambahnya.

Namun, Irianto mengaku sudah memberikan surat peringatan kepada Laura agar menindaklanjuti keputusan PTUN Samarinda. Surat tersebut juga disebutkan dalam surat putusan PTUN Samarinda. Karena tidak ditindaklanjuti, maka putusan tersebut dinyatakan inkrah.

Irianto mengaku kewenangan menonaktifkan Laura memang adalah haknya. Adapun sanksinya paling lama bisa sampai 1 tahun. Namun, untuk memberikan sanksi administras, lanjutnya, ada proses yang harus dilalui, termasuk berkoordinasi dengan Kemendagri. (mrs/fen)


BACA JUGA

Rabu, 21 Februari 2018 13:59

Mahasiswa Desak Revisi UU MD3, Buruh Tuntut Gaji Sesuai UMK

TANJUNG SELOR – Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 mendapat reaksi dari…

Rabu, 21 Februari 2018 13:50

Ingatkan Pasokan Gas untuk PLTG

PEMBANGUNAN PLTG diharapkan bisa selesai tepat waktu dan segera mengalirkan listrik ke masyarakat. Meski…

Rabu, 21 Februari 2018 13:42

Pembangkit 29 MW di Bulungan

TANJUNG SELOR – Pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara mendapatkan perhatian dari…

Selasa, 20 Februari 2018 11:52

ESDM Target Selesai Dua Bulan

TANJUNG SELOR – Dewan Energi Nasional (DEN) sudah memberikan deadline atau tenggat waktu kepada…

Selasa, 20 Februari 2018 11:42

DPR Awasi PLTU Gunung Seriang

TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI asal Kaltara, Ary Yusnita menegaskan akan terus memantau pembangunan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:34

Ganti Rugi Kembali Dibahas

WAKIL Bupati Bulungan Ingkong Ala menyatakan persoalan lahan yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga…

Senin, 19 Februari 2018 12:25

RS Tipe B Butuh 23 Dokter

TANJUNG SELOR – Menyusul percepatan realisasi pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe B Provinsi Kaltara…

Senin, 19 Februari 2018 11:06

Rendah Karhutla, Dishut Tetap Antisipasi

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin mengatakan, Kalimantan Utara…

Senin, 19 Februari 2018 10:52

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

TANJUNG SELOR – Penjualan Albothyl masih terdapat di sejumlah apotek di Tanjung Selor, Bulungan.…

Senin, 19 Februari 2018 10:50

Alat Praktik Siswa Dilengkapi Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Kunjungan kerja Gubernur Kaltara Irianto Lambrie ke Pulau Sebatik, Nunukan, Kamis…

Banjir ‘Hantui’ Warga Kaltara

Banjir Rendam Dua Desa

DKP Klaim Hanya Dua di Indonesia, Memangnya Barang Apaan?

Sebatik Jadi Sentra Kelautan dan Perikanan

Rela Antre demi Dokter Spesialis

Suplai Listrik ke Dua Desa Bakal Molor

Gunakan Arsitektur Tradisional, Setiap Bangunan Punya Nama

Pelimpahan Aset Dipantau BPK

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

RS Tipe B Butuh 23 Dokter
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .