MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Senin, 15 Januari 2018 11:41
Posisi Laura Terancam, Gubenur Tunggu Surat Resmi PTUN Samarinda
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid terancam dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Bukan karena persoalan APBD Kabupaten Nunukan yang sempat tidak disahkan hingga akhir 2017, melainkan buntut dari kebijakannya melakukan mutasi pada 2017 lalu.

Sejumlah pegawai yang dinonjobkan Laura, tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Mereka yang mengajukan tuntutan yaitu mantan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya, serta mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Sidang yang sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, itu telah menghasilkan putusan berkekuatan tetap. Sebagaimana dijelaskan dalam surat bernomor W2.TUN.5/ 41 /HK.06/I/2018 tentang penetapan eksekusi perkara nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD, majelis hakim PTUN Samarinda mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Muhammad Firnanda.

Di antaranya, menyatakan batal atau tidak sahnya pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda. Sehingga, diperintahkan kepada tergugat dalam hal ini Bupati Nunukan untuk mencabut keputusannya.

Hakim juga mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan, serta kejelasan penempatan kerja. Selain itu, tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara.

Sedangkan pada perkara dengan register Nomor 17/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Joko Santosa, hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-59/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 27 Februari 2017 atas nama penggugat.

Hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya, serta mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.

Sementara pada perkara dengan register 15/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Budi Prasetya, hakim juga menyatakan hal sama. Tidak hanya itu, PTUN Samarinda juga memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan kepada tergugat/termohon eksekusi Bupati Nunukan, dalam hal yang bersangkutan tetap tidak mematuhi/tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Itu sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengaku belum menerima salinan putusan PTUN Samarinda. Namun, ia sudah mengetahui, meski melalui media sosial.

“Lewat WA sudah, tapi resmi dari panitera belum,” ujarnya kepada awak media usai memimpin rapat di Kantor Penghubung Pemprov Kaltara Jalan Mulawarman Tarakan, Ahad (14/1). 

Ia pun sudah memerintahkan kepada asisten Bidang Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan PTUN Samarinda. Sebelum ada surat resmi, pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah akan dilakukan. “Kalau ada surat resmi, kami akan menindaklanjutinya,” tambahnya.

Namun, Irianto mengaku sudah memberikan surat peringatan kepada Laura agar menindaklanjuti keputusan PTUN Samarinda. Surat tersebut juga disebutkan dalam surat putusan PTUN Samarinda. Karena tidak ditindaklanjuti, maka putusan tersebut dinyatakan inkrah.

Irianto mengaku kewenangan menonaktifkan Laura memang adalah haknya. Adapun sanksinya paling lama bisa sampai 1 tahun. Namun, untuk memberikan sanksi administras, lanjutnya, ada proses yang harus dilalui, termasuk berkoordinasi dengan Kemendagri. (mrs/fen)


BACA JUGA

Rabu, 26 September 2018 15:02

Warga Diberi Waktu hingga Desember

TARAKAN – Warga yang ingin menyalurkan hak suaranya pada pada pemilihan umum pada tahun depan,…

Rabu, 26 September 2018 14:53

Pelamar CPNS ‘Serbu’ Disdukcapil

TANJUNG SELOR – Kebijakan pemerintah kembali membuka keran penerimaan CPNS pada tahun ini, langsung…

Selasa, 25 September 2018 11:27

Sabu 11 Kg Gagal ke Sulsel

TANJUNG SELOR – Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah banyak di…

Selasa, 25 September 2018 11:17

Pengembangan Bandara Terbentur Pembebasan Lahan

TANJUNG SELOR – Pembangunan di sektor perhubungan menjadi perhatian pemerintah untuk memperlancar…

Selasa, 25 September 2018 11:14

Warga Bulungan Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden

TANJUNG SELOR – Isu bakal adanya gerakan deklarasi #2019GantiPresiden, disikapi sejumlah warga…

Senin, 24 September 2018 16:09

Berkurang Dua Jamaah

JAMAAH haji Kalimantan Utara telah kembali ke daerah masing-masing. Tarakan dan Bulungan telah tiba…

Senin, 24 September 2018 16:05

Wajib Laporkan Akun Medsos

TANJUNG SELOR – Peserta pemilihan umum 2019 wajib melaporkan akun media sosial (medsos) kepada…

Senin, 24 September 2018 15:13

Warga Kesulitan Air Bersih

TANJUNG SELOR - Warga RT 10 Sungai Urang, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, mengalami…

Minggu, 23 September 2018 15:09

Kasus Narkoba, Tertinggi di Bulungan

PEREDARAN narkotika semakin marak terjadi. Terlebih lagi, masuknya narkotika dan jalur perlintasannya…

Minggu, 23 September 2018 15:08

Dana APK Belum Ditentukan

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara akan membuat jadwal untuk kampanye terbuka. Mengingat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .