MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Senin, 15 Januari 2018 11:41
Posisi Laura Terancam, Gubenur Tunggu Surat Resmi PTUN Samarinda
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid terancam dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Bukan karena persoalan APBD Kabupaten Nunukan yang sempat tidak disahkan hingga akhir 2017, melainkan buntut dari kebijakannya melakukan mutasi pada 2017 lalu.

Sejumlah pegawai yang dinonjobkan Laura, tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Mereka yang mengajukan tuntutan yaitu mantan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya, serta mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Sidang yang sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, itu telah menghasilkan putusan berkekuatan tetap. Sebagaimana dijelaskan dalam surat bernomor W2.TUN.5/ 41 /HK.06/I/2018 tentang penetapan eksekusi perkara nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD, majelis hakim PTUN Samarinda mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Muhammad Firnanda.

Di antaranya, menyatakan batal atau tidak sahnya pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda. Sehingga, diperintahkan kepada tergugat dalam hal ini Bupati Nunukan untuk mencabut keputusannya.

Hakim juga mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan, serta kejelasan penempatan kerja. Selain itu, tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara.

Sedangkan pada perkara dengan register Nomor 17/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Joko Santosa, hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-59/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 27 Februari 2017 atas nama penggugat.

Hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya, serta mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja.

Sementara pada perkara dengan register 15/G/2017/PTUN.SMD, dengan penggugat Budi Prasetya, hakim juga menyatakan hal sama. Tidak hanya itu, PTUN Samarinda juga memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan kepada tergugat/termohon eksekusi Bupati Nunukan, dalam hal yang bersangkutan tetap tidak mematuhi/tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Itu sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengaku belum menerima salinan putusan PTUN Samarinda. Namun, ia sudah mengetahui, meski melalui media sosial.

“Lewat WA sudah, tapi resmi dari panitera belum,” ujarnya kepada awak media usai memimpin rapat di Kantor Penghubung Pemprov Kaltara Jalan Mulawarman Tarakan, Ahad (14/1). 

Ia pun sudah memerintahkan kepada asisten Bidang Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan PTUN Samarinda. Sebelum ada surat resmi, pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah akan dilakukan. “Kalau ada surat resmi, kami akan menindaklanjutinya,” tambahnya.

Namun, Irianto mengaku sudah memberikan surat peringatan kepada Laura agar menindaklanjuti keputusan PTUN Samarinda. Surat tersebut juga disebutkan dalam surat putusan PTUN Samarinda. Karena tidak ditindaklanjuti, maka putusan tersebut dinyatakan inkrah.

Irianto mengaku kewenangan menonaktifkan Laura memang adalah haknya. Adapun sanksinya paling lama bisa sampai 1 tahun. Namun, untuk memberikan sanksi administras, lanjutnya, ada proses yang harus dilalui, termasuk berkoordinasi dengan Kemendagri. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 10:08

Diskominfo Kejar Target Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pada 2020 mendatang tidak ada…

Selasa, 11 Desember 2018 10:02

Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan…

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:31

9.743 Peserta Tunggak Iuran BPJS

TANJUNG SELOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bulungan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:14

APBD Kaltara Difasilitasi Kemendagri

TANJUNG SELOR – Penetapan bersama APBD Kaltara 2019 yang belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .