MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Sabtu, 13 Januari 2018 12:33
Skema Penyaluran Dana Desa Berubah

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Skema [enyaluran dana desa yang sebelumnya dibagi dalam dua tahap, mulai tahun ini dibagi menjadi tiga tahap. Itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2018.

Tahap I tahun ini sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari, tahap II pada Maret, dan tahap III di Juli. Dana desa tahap I bisa dicairkan dengan beberapa persyaratan. Antara lain, penyaluran dana desa tahap II 2017 minimal 75 persen dan sudah ada outputnya 50 persen.

Selain itu, untuk tahap I juga ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten. Yakni, peraturan daerah (Perda) mengenai APBD dan peraturan kepala daerah (Perkada) mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara Wahyuni Nuzband, dana desa tahun ini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyalurannya. Di antaranya adalah minimal 75 persen penyaluran bisa mengambil dana desa untuk tahap selanjutnya. Sementara tahun lalu, untuk bisa mencairkan dana desa minimal penyalurannya sudah 90 persen. Minimal penyaluran dana desa tersebut menjadi salah satu kendala bagi desa yang akan mencairkan dana selanjutnya.

“Sebab, desa ini ada yang cepat dan lambat. Kalau 90 persen kan kasihan yang progresnya cepat harus menunggu akumulasi daerah sampai 90 persen agar bisa mencairkan tahap selanjutnya,” ujarnya, kemarin (12/1).

“Setidaknya dengan minimal 75 persen ini bisa mendorong desa lain agar lebih cepat pelaksanaan dana desa dan SPJ (surat pertanggungjawabannya),” tambahnya.

Untuk dana desa 2018, perempuan yang akrab disapa Yuni ini menjelaskan, sudah ditetapkan berdasarkan Perpres 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018 sebesar Rp 387,6 miliar.

Dana desa untuk Kaltara mengalami kenaikan menjadi Rp 388 miliar berdasarkan PMK 226/PMK.07/2017. Nunukan dan Malinau mengalami perubahan dengan kenaikan dana desa. Sementara, Bulungan dan Tana Tidung alokasinya tetap. Bulungan mendapatkan alokasi dana desa Rp 67,5 miliar, Tana Tidung Rp 34,6 miliar, Malinau Rp 118,9 miliar dan Nunukan 166,8 miliar. (Selengkapnya lihat infografis)

“Perubahan besaran anggaran terjadi karena ada perubahan status desa melalui indikator indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),” terangnya.

Dikatakan, adanya perubahan tahap pencairan ini terkait fokus pelaksanaan program padat karya seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk tahap I bia dicairkan sebesar 20 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 40 persen.

“Kenapa padat karya? Karena masyarakat lebih siap untuk tenaga dan membutuhkan dana,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:15

Rancang Perluasan Komoditas

KEPALA Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara Usdiansyah mengatakan, produksi sumber daya alam (SDA)…

Minggu, 07 Oktober 2018 15:10

Awasi Kestabilan Harga di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pengawasan harga barang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya…

Jumat, 05 Oktober 2018 14:30

Izin Perkebunan Sawit Diperketat

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan akan mengkaji permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perusahaan…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:21

Ekspor Kayu Tumbuh 63 Persen

TANJUNG SELOR – Ekspor kayu dari Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan pada triwulan I 2018.…

Kamis, 04 Oktober 2018 16:48

Provinsi Diminta Tertibkan Pergub Untuk Atur Harga Udang di Kaltara

TARAKAN – Hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Tarakan ke kementerian terkait untuk menyikapi anjloknya…

Senin, 01 Oktober 2018 15:48

Warga Diajak Konsumsi Produk Lokal

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mempunyai potensi sumber daya alam di tiap kabupaten dan kota.…

Minggu, 30 September 2018 16:44

Jamin SOA Barang Tak Dimonopoli

TANJUNG SELOR – Tingginya harga barang di daerah perbatasan, menjadi perhatian serius Pemprov…

Jumat, 28 September 2018 16:04

Pelaku Usaha Wajib Miliki NIB

TANJUNG SELOR - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi…

Jumat, 28 September 2018 15:47

Harga Sewa Terlalu Mahal, Investor Mundur Kelola Pabrik Rumput Laut

TARAKAN – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan terus berupaya memfungsikan pabrik…

Rabu, 26 September 2018 14:59

ADUH..!! 80 Persen Kebutuhan Warga Masih dari Malaysia

TANJUNG SELOR – Banyaknya barang-barang dari Malaysia yang beredar di daerah perbatasan Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .