MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 12 Januari 2018 12:15
Akui Ada Keluar Cost
Ilustrasi

PROKAL.CO, PENDAFTARAN calon wali kota dan wakil wali kota memang sudah ditutup sejak Rabu (10/1) malam. Namun, masih menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Tarakan.

Yang paling heboh tentu saja arah dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Meski sudah diputuskan mendukung pasangan Khairul–Effendhi Djuprianto berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan pada Rabu (10/1) malam, namun warga masih mempertanyakan terbitnya hingga tiga SK dukungan kepada bakal calon.

Selain diberikan kepada Khairul–Effendhi serta pasangan Badrun–Ince A Rifai, ternyata SK dukungan juga diperoleh duet Sabirin Sanyong–Tajuddin Tuwo. Surat itu pun menjadi dasar pasangan Sabirin-Tajuddin mendaftar ke KPU Tarakan dengan membawa SK Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski ditolak karena dianggap melewati batas akhir pendaftaran.

Sabirin pun mengklaim kalau SK yang dipegangnya adalah sah, karena ditandatangani Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oddang bersama Sarifuddin Sudding yang diperolehnya sekitar Desember tahun lalu.

“Kalau saya yang ditandatangani Ketum dan Sekjen,” tutur Sabirin Sanyong dalam konferensi pers di posko pemenangannya di Kelurahan Karang Anyar, Kamis (11/1).

Spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat di Tarakan, Hanura menggunakan “mahar politik” dalam menentukan dukungannya. Perkiraan tersebut didasari pernyataan yang secara tidak sengaja diungkapkan salah satu bakal calon wakil wali kota, Ince A Rifai ketika mendaftar ke KPU Tarakan, Rabu (10/1) siang, mengaku mendapatkan SK Partai Hanura tidak gratis.  

Penyataan itu ternyata diamini Sabirin Sanyong. Hal seperti ini bahkan terjadi juga di partai lain. Namun, mantan ketua DPC Partai Demokrat Tarakan enggan melabelinya sebagai mahar politik. Ia lebih mengistilahkan hal itu sebagai opportunity cost.

“Memang ada biaya yang dikeluarkan dari proses pengurusan,” beber mantan anggota DPRD Tarakan periode 2009-2014 ini.  

Sebenarnya, kata Sabirin, yang meminta bukanlah ketua partai politik. Namun, orang-orang yang punya akses untuk untuk bisa mempertemukan dengan pengambil kebijakan di pengurus partai.

Sabirin mengakui kalau permintaan mereka memang  tidak wajar. Ia sendiri sudah kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Sebab, ada harga yang dipatok disesuaikan dengan jumlah kursi yang dimiliki partai politik tersebut di DPRD kabupaten dan kota. Sabirin sendiri memperoleh lima kursi, masing-masing 3 kursi dari Partai Hanura dan 2 kursi dari PKB.

“Memang ada per kursi, ada juga yang gelondongan. Kalau per kursi itu, satu kursi ada Rp 250 juta, ada yang Rp 350 juta, ada yang Rp 500 juta, ada yang Rp 1 miliar. Apalagi kalau mendekati injury time. Tapi kalau kemudian dia 3 kursi atau 5 kursi, kalau 1 kursi Rp 1 miliar, berarti Rp 5 miliar, lumayan kan. Jadi angka itu variatif,” bebernya.

Nilai itu belum ditambah biaya-biaya lain. Sampai seorang satpam yang  bekerja di sekretariat partai politik pun tak jarang ikut bermain, karena merasa memiliki akses untuk bisa mempertemuan dengan pimpinan partai. Sehingga, wajar jika seorang figur harus menyiapkan dana yang tidak sedikit jika ingin maju sebagai calon kepala daerah.   

Ketika ditanya apakah Hanura juga melakukan hal itu? Sabirin mengakuinya. Ia menggunakan beberapa jalur untuk bisa melobi pimpinan partai. Salah satunya, melalui staf ahli DPP Partai Hanura yang juga rekan bisnis Oesman Sapta Oddang.

“Iya, ada juga. Coba bayangkan bahwa SK berganti-ganti dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Kenapa bisa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Selain dua partai itu, Sabirin juga mengaku hampir saja mendapatkan SK PAN. Karena didukung oleh Amin Rais. Namun, lagi-lagi dimentalkan hanya karena adanya mahar politik.

Dikonfirmasi kebenarannya kepada Ketua DPW Partai Hanura Kaltara Ingkong Ala, ia mengaku tidak mengetahui hal itu, karena sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus di pusat. Yang ia tahu, partainya memang telah mendukung pasangan Khairul– Effendhi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan partai.

“Kami sebagai pengurus DPD hanya satu surat, itulah dokter Khairul. Sesuai hasil pleno, DPC, DPD, menyampaikan ke DPP. Lalu rapat di pleno. Hasilnya itulah,” ujar Ingkong Ala.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Tarakan Yulius Dinandus. Ia mengaku bukan kapasitasnya menjawab hal itu karena kewenangannya ada di DPP. Yang diketahuinya, dalam pengusungan calon ada mekanisme diatur dalam partai.

“Saya no comment kalau hal-hal seperti itu. Karena setahu saya di Hanura kami menjalani sesuai dengan prosedural,” ujarnya.

Namun, menurutnya, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena KPU sudah memutuskan SK yang sah. Yang terpenting bagaimana semua calon dapat menerima keputusan ini dengan legawa dalam rangka mewujudkan Pilkada Tarakan yang berjalan damai. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 20 Februari 2018 11:57

Target Lebih Banyak Serap Pencaker

TARAKAN – Pelaksanaan job fair yang dilakukan Pemkot Tarakan dengan melibatkan beberapa perusahaan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:54

Ngaku Guru Tari, Embat Anting-Anting Pelajar

TARAKAN – Orangtua yang memakaikan anak-anaknya perhiasan emas, harus waspada. Kemarin (19/2),…

Selasa, 20 Februari 2018 11:38

BKPPD Tunggu Hasil Panwaslu

BADAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan juga telah mendapatkan informasi adanya…

Selasa, 20 Februari 2018 11:36

Dua Kadis Acungkan Salam Khas Paslon, Terancam Kena Sanksi Pidana

TARAKAN – Sanksi yang bisa diterima dua kepala dinas di Pemkot Tarakan berinisial BS dan SW cukup…

Senin, 19 Februari 2018 12:33

Internet Putus Gara-Gara Longsor

TARAKAN – Jaringan internet lagi-lagi dikeluhkan warga Kalimantan Utara sejak beberapa hari terakhir.…

Minggu, 18 Februari 2018 14:04

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

TANJUNG SELOR – Salah satu usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara adalah…

Sabtu, 17 Februari 2018 14:03

Warga Filipina Diproses Imigrasi

TARAKAN – Lima nelayan asal Filipina yang berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama…

Sabtu, 17 Februari 2018 13:58

BPK Ingatkan soal Utang Proyek

TARAKAN – Persoalan utang, tidak luput dari perhatian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan…

Jumat, 16 Februari 2018 12:58

Target Tarakan Bebas Sampah

TARAKAN – Dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari, Kepala Dinas…

Kamis, 15 Februari 2018 13:06

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Hanya untuk Fasilitas Pemerintah

TARAKAN - Peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan Pemkot Tarakan tentang kenaikan tarif parkir telah…

UMI: Nomor Satu Mudah Diingat

Warna-Warni Kampung Pelangi di Pesisir Tarakan

Sanksi Pemecatan untuk Oknum Petugas Avsec

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

BPK Ingatkan soal Utang Proyek

Belum Temukan Pelanggaran

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Hanya untuk Fasilitas Pemerintah

Warga Filipina Diproses Imigrasi

Arief Diberi Tugas Awasi ASN

Nomor 3 Dianggap Berkah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .