MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 11 Januari 2018 13:43
Gubernur Minta Segera Dilakukan Pendataan

Proses Sertifikasi Tambak Butuh Waktu 3 hingga 4 Tahun

POTENSI: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala kunjungan ke salah satu lokasi pertambakan udang di Kaltara, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selain akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, tindak lanjut lainnya dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara, Oktober tahun lalu, adalah rencana sertifikasi lahan pertambakan di Kaltara.

 

Untuk diketahui, saat dalam perjalanan lewat udara dari Tarakan menuju Tanjung Selor, Presiden yang didampingi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sempat memantau kawasan pertambakan di Kaltara yang begitu luas. Dalam kesempatan itu, Gubernur melaporkan langsung kepada Presiden jika sebagian besar tambak di Kaltara belum memiliki sertifikat dan berada di kawasan kehutanan.

 

Presiden pun langsung merespons. Pada saat berada di Tanjung Selor, di sela-sela membagikan sertifikat masyarakat, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang saat itu hadir untuk melakukan sertifikasi lahan tambak di Kaltara.

 

Menindaklanjuti instruksi tersebut, dalam rangka mempercepat sertifikasi lahan tambak, Gubernur telah memerintahkan jajarannya agar mempercepat pendataan lahan tambak yang ada di Kaltara. “Pemprov Kaltara hanya membantu pendataan berapa besaran atau luasan tambak, dan di mana lokasinya. Sementara yang berhak menerbitkan sertifikat adalah kementerin ATR atau BPN,” ungkap Irianto, beberapa waktu lalu.

 

Untuk mempermudah pendataan, lanjutnya, Pemprov Kaltara tahun ini rencananya akan bekerja sama dengan akademisi untuk membuat peta dengan skala 1:10.000 yang akan dipasang dilayar lebar.

 

Selain membuat peta, Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan mengundang para petambak untuk dapat menunjukkan lokasi tambaknya. Sehingga, dari situ dapat dipastikan letak dan luasannya.

 

“Pembuatan peta ini akan dilakukan bertahap. Misalnya, tahap pertama di Bulungan dulu yang memiliki lahan tambak sekitar 80.000 hektare. Kemudian menyusul daerah lainnya seperti Nunukan, Tana Tidung, maupun Tarakan,” kata Irianto.

 

Dikatakan, lahan tambak di Kaltara merupakan salah satu kawasan tambak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, ada sebanyak 9.604 pembudidaya yang ada di provinsi termuda di Indonesia ini. Dari jumlah itu, total lahan budidaya berupa tambak sekitar 149.958 hektare. Namun, tidak semua lahan budidaya tersebut statusnya milik masyarakat, karena masih ada tambak budidaya yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

 

Menurut informasi DKP Kaltara, sebanyak 78.592 hektare statusnya adalah Area Penggunaan Lain (APL). Sehingga, masyarakat bisa memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Sementara sisanya, 70.707 hektare masuk kawasan HP dan 659 hektare masuk kawasan HPK.

 

“Dari Pemprov Kaltara, melalui  Dinas Kehutanan sudah mengusulkan untuk dilakukan enclave di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu alasan kenapa minta agar lahan itu dikeluarkan dari kawasan hutan, karena kegiatan pertambakan di Kaltara telah berlangsung lama, dan sudah turun temurun. Sekarang sudah proses, mudah-mudahan disetujui,” ungkapnya.

 

Selain masuk dalam kawasan hutan, kendala lain yang dihadapi untuk melakukan sertifikasi tambak, adalah karena pemilik lahan rata-rata tidak berdomisili di daerah yang sama dengan lokasi tambaknya. “Contohnya tambak-tambak yang ada di Kabupaten Bulungan, kebanyakan dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di Kota Tarakan,” katanya.

 

Irianto mengatakan, selain melakukan pendataan, jajarannya telah berkoordinasi dengan pihak pertanahan. Dirinya berharap prosesnya tidak terlalu lama. Gubernur menargetkan, proses sertifikasi lahan tambak ini akan membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. Bahkan untuk tambak yang kawasannya kecil dan dimiliki penduduk setempat, seperti tambak yang ada Kota Tarakan dan Salimbatu, diperkirakan akan cepat selesai.

“Prosesnya memang panjang. Namun kembali lagi semua bermuara di BPN. Saya minta semua bisa bersinergi untuk mempercepat prosesnya,” harapnya.

 

Ditambahkannya, dengan adanya sertifikat ini akan membantu para petambak dan pemerintah. Terutama untuk legalitas petambak, sehingga dapat memiliki kekuatan hukum untuk segala keperluan lainnya. “Misalnya bisa untuk menjaminkan tambaknya di bank, untuk tambahan modal,” ujarnya. Sedang dari sisi pemerintah daerah, akan berkontribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), yaitu melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun restribusi-retribusi resmi lainnya.(humas)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 12:10

Jalan di Apau Kayan Dikucur Rp 12 M

TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan terus…

Rabu, 17 Januari 2018 13:47

Target Tingkatkan Kualitas Tiga Ribu Guru

JAKARTA – Putera Sampoerna Foundation berencana membangun pusat belajar guru atau teacher learning…

Rabu, 17 Januari 2018 13:45

Renaksi 2018, Kaltara Dikucur Rp 3,17 T

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara terus memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan di kawasan…

Rabu, 17 Januari 2018 13:44

Gubernur Siap Dukung Kinerja Kapolda Baru

BALIKPAPAN – Kapolda Kaltim yang baru, Brigjen Priyo Widyanto tiba di Balikpapan, kemarin (16/1).…

Rabu, 17 Januari 2018 13:41

KPw Kaltara Ditarget Selesai Tahun Ini

JAKARTA – Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantornya,…

Rabu, 17 Januari 2018 13:39

Social Oriented, Topang Kontinuitas Program Toko Indonesia

Salah satu ekspektasi besar yang diharapkan timbul dari keberadaan pesawat N-219 Nurtanio kelak, adalah…

Selasa, 16 Januari 2018 12:31

Polda Kaltara Resmi Terbentuk

JAKARTA – Harapan masyarakat Kalimantan Utara terbentuknya polda akhirnya terwujud. Melalui Keputusan…

Selasa, 16 Januari 2018 12:30

Draf Inpres KBM Segera Diusulkan

JAKARTA – Bergerak cepat dan tepat. Begitulah yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr…

Selasa, 16 Januari 2018 12:27

Rincian Dana Desa 2018 Berubah

TANJUNG SELOR – Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 226/PMK.07/2017…

Selasa, 16 Januari 2018 12:26

Tegaskan Motto Garuda di Dadaku, Merah Putih di Perutku

Bersamaan dengan peluncuran pesawat karya anak negeri oleh Presiden Jokowi pada 2017 lalu, Gubernur…

Polda Kaltara Resmi Terbentuk

Rincian Dana Desa 2018 Berubah

Gubernur Siap Dukung Kinerja Kapolda Baru

Empat PLBN Bakal Dibangun di 2019

Renaksi 2018, Kaltara Dikucur Rp 3,17 T

Hingga 15 Februari, Kepiting Bertelur Boleh Diekspor

Jalan di Apau Kayan Dikucur Rp 12 M

Penasihat Menteri Siap Bantu Kaltara

Bentuk Tim Kecil, Ditarget April Kontrak Pembelian

Tegaskan Motto Garuda di Dadaku, Merah Putih di Perutku
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .