MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 11 Januari 2018 13:43
Gubernur Minta Segera Dilakukan Pendataan

Proses Sertifikasi Tambak Butuh Waktu 3 hingga 4 Tahun

POTENSI: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala kunjungan ke salah satu lokasi pertambakan udang di Kaltara, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selain akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, tindak lanjut lainnya dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara, Oktober tahun lalu, adalah rencana sertifikasi lahan pertambakan di Kaltara.

 

Untuk diketahui, saat dalam perjalanan lewat udara dari Tarakan menuju Tanjung Selor, Presiden yang didampingi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sempat memantau kawasan pertambakan di Kaltara yang begitu luas. Dalam kesempatan itu, Gubernur melaporkan langsung kepada Presiden jika sebagian besar tambak di Kaltara belum memiliki sertifikat dan berada di kawasan kehutanan.

 

Presiden pun langsung merespons. Pada saat berada di Tanjung Selor, di sela-sela membagikan sertifikat masyarakat, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang saat itu hadir untuk melakukan sertifikasi lahan tambak di Kaltara.

 

Menindaklanjuti instruksi tersebut, dalam rangka mempercepat sertifikasi lahan tambak, Gubernur telah memerintahkan jajarannya agar mempercepat pendataan lahan tambak yang ada di Kaltara. “Pemprov Kaltara hanya membantu pendataan berapa besaran atau luasan tambak, dan di mana lokasinya. Sementara yang berhak menerbitkan sertifikat adalah kementerin ATR atau BPN,” ungkap Irianto, beberapa waktu lalu.

 

Untuk mempermudah pendataan, lanjutnya, Pemprov Kaltara tahun ini rencananya akan bekerja sama dengan akademisi untuk membuat peta dengan skala 1:10.000 yang akan dipasang dilayar lebar.

 

Selain membuat peta, Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan mengundang para petambak untuk dapat menunjukkan lokasi tambaknya. Sehingga, dari situ dapat dipastikan letak dan luasannya.

 

“Pembuatan peta ini akan dilakukan bertahap. Misalnya, tahap pertama di Bulungan dulu yang memiliki lahan tambak sekitar 80.000 hektare. Kemudian menyusul daerah lainnya seperti Nunukan, Tana Tidung, maupun Tarakan,” kata Irianto.

 

Dikatakan, lahan tambak di Kaltara merupakan salah satu kawasan tambak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, ada sebanyak 9.604 pembudidaya yang ada di provinsi termuda di Indonesia ini. Dari jumlah itu, total lahan budidaya berupa tambak sekitar 149.958 hektare. Namun, tidak semua lahan budidaya tersebut statusnya milik masyarakat, karena masih ada tambak budidaya yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

 

Menurut informasi DKP Kaltara, sebanyak 78.592 hektare statusnya adalah Area Penggunaan Lain (APL). Sehingga, masyarakat bisa memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Sementara sisanya, 70.707 hektare masuk kawasan HP dan 659 hektare masuk kawasan HPK.

 

“Dari Pemprov Kaltara, melalui  Dinas Kehutanan sudah mengusulkan untuk dilakukan enclave di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu alasan kenapa minta agar lahan itu dikeluarkan dari kawasan hutan, karena kegiatan pertambakan di Kaltara telah berlangsung lama, dan sudah turun temurun. Sekarang sudah proses, mudah-mudahan disetujui,” ungkapnya.

 

Selain masuk dalam kawasan hutan, kendala lain yang dihadapi untuk melakukan sertifikasi tambak, adalah karena pemilik lahan rata-rata tidak berdomisili di daerah yang sama dengan lokasi tambaknya. “Contohnya tambak-tambak yang ada di Kabupaten Bulungan, kebanyakan dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di Kota Tarakan,” katanya.

 

Irianto mengatakan, selain melakukan pendataan, jajarannya telah berkoordinasi dengan pihak pertanahan. Dirinya berharap prosesnya tidak terlalu lama. Gubernur menargetkan, proses sertifikasi lahan tambak ini akan membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. Bahkan untuk tambak yang kawasannya kecil dan dimiliki penduduk setempat, seperti tambak yang ada Kota Tarakan dan Salimbatu, diperkirakan akan cepat selesai.

“Prosesnya memang panjang. Namun kembali lagi semua bermuara di BPN. Saya minta semua bisa bersinergi untuk mempercepat prosesnya,” harapnya.

 

Ditambahkannya, dengan adanya sertifikat ini akan membantu para petambak dan pemerintah. Terutama untuk legalitas petambak, sehingga dapat memiliki kekuatan hukum untuk segala keperluan lainnya. “Misalnya bisa untuk menjaminkan tambaknya di bank, untuk tambahan modal,” ujarnya. Sedang dari sisi pemerintah daerah, akan berkontribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), yaitu melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun restribusi-retribusi resmi lainnya.(humas)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 13:04

12 Peserta SKB Dipastikan Gugur

TANJUNG SELOR – Seleksi kompetensi bidang (SKB) penerimaan CPNS Pemprov…

Senin, 10 Desember 2018 13:03

Workshop SAKIP Diharapkan Ubah Pola Pikir

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kalimantan Utara H Syaiful…

Senin, 10 Desember 2018 13:01

Neraca Perdagangan Kaltara Surplus

JAKARTA –  Neraca perdagangan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menunjukkan nilai…

Senin, 10 Desember 2018 13:00

Dishub Tingkatkan Pengawasan Transpotasi

TANJUNG SELOR – Menjelang hari besar keagamaan yaitu Natal, sekaligus…

Jumat, 07 Desember 2018 11:49

Disperindagkop Gelar Pasar Murah di Malinau

TANJUNG SELOR – Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Natal…

Jumat, 07 Desember 2018 11:47

11 Proyek di Kaltara Masuk Daftar GMF-BRI

JAKARTA – Pemerintah pengoptimalan perjanjian khusus kerja sama dengan pemerintah…

Jumat, 07 Desember 2018 11:41

DPMPTSP Kaltara Masuk Peringkat Prima

TANJUNG SELOR – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan…

Kamis, 06 Desember 2018 16:05

Turunkan Emisi GRK 14,19 Juta Ton CO2eq

KATOWICE, POLANDIA –Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie…

Kamis, 06 Desember 2018 16:03

Untuk Hal Ini, Pemprov Target Bebaskan 175,55 Hektare

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan pembebasan lahan untuk…

Kamis, 06 Desember 2018 16:02

Terapkan Merit System, Kaltara Peringkat 14 Nasional

JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Komisi Aparatur Sipil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .