MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 11 Januari 2018 13:19
Masing-Masing Bawa SK Hanura
MENDAFTAR: Pasangan Khairul-Effendhi menuju KPU Tarakan, kemarin (10/1). Di hari yang sama, pasangan Badrun-Ince pun mendaftar.

PROKAL.CO, TARAKAN — Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota di hari terakhir, Rabu (10/1), dukungan Partai Hanura masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, pasangan Khairul—Effendhi Djuprianto, serta Badrun-Ince A Rifai saling klaim mengantongi dukungan dari Hanura.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan sampai memberikan tenggat waktu hingga pukul 12 tadi malam, bagi kedua pasangan itu untuk memastikan mana yang sah didukung Partai Hanura dari daerah hingga pusat. 

Sebab, berdasarkan hasil penelitian sementara dari syarat pencalonan kedua pasangan ketika melakukan pendaftaran di KPU Tarakan, masih ditemukan kekurangan persyaratan dukungan Hanura.

Pasangan Khairul dan Effendhi Djuprianto, misalnya. Dalam surat keputusan (SK) dukungan DPP Partai Hanura yang di dalamnya membatalkan SK dukungan kepada pasangan Badrun-Ince Rifai, serta mendukung pasangan Khairul-Effendhi Djuprianto, KPU Tarakan menemukan tidak ada tanda tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Yang ada hanya tanda tangan Ketua Umum Oemar Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal. 

Sedangkan pasangan Badrun-Ince Rifai membawa SK dukungan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Hanura, tidak dilengkapi dengan tanda tangan pengurus Hanura Tarakan dan Kaltara pada surat kesepakatan antara parpol dengan pasangan calon.  

Setelah mengonfirmasi kepada help desk KPU RI, KPU Tarakan mendapatkan informasi ternyata persoalan ini didasari pada konflik di internal DPP Partai Hanura. Karena itu, demi kebaikan bersama, pihaknya meminta pasangan bakal calon untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonan terlebih dahulu, termasuk menyelesaikan konflik di Partai Hanura.

“Ternyata ada konflik internal DPP Partai Hanura. Di help desk KPU RI menyerahkan sepenuhnya kepada kami. Namun, kami tetap meminta kepada LO DPD Partai Hanura untuk melakukan koordinasi dengan LO Hanura yang ada di Jakarta untuk menyelesaikan hal ini,” ujar Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo.

Sekretaris DPD Partai Hanura Kalimantan Utara Mursalim Kahar menjelaskan, dari apa yang sudah tampak oleh mata, sebenarnya sudah jelas bahwa dukungan Partai Hanura berpihak kepada Khairul dan Effendhi Djuprianto.

Selain dibuktikan dengan terbitnya SK baru, meski hanya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, saat deklarasi pun telihat seluruh pengurus dari pusat hingga daerah hadir di acara Khairul dan Effendhi, sampai mengantarkan mereka mendaftar di KPU Tarakan. 

Munculnya konflik di internal DPP Partai Hanura, Mursalim membenarkannya. Namun, ia mengganggap hal itu hanya miskomunikasi saja di antara unsur pimpinan. Mursalim pun enggan menuduh Sekjen DPP Partai Hanura sebagai biang keroknya. Ia hanya mengutarakan ada oknum yang bermain. 

“Ini sebenarnya ada miskomunikasi dari awal, informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi tanda kutip ada sesuatu, ada udang di balik batu. Mungkin karena itu sehingga Sekjen tidak mau mengakui,” ujar Mursalim.

Sepengetahuannya, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Oddang sudah memerintahkan Sekjen Sarifuddin Sudding untuk menandatangani SK pengganti dukungan dari pasangan Badrun-Ince Rifai kepada Khairul-Effendhi Djuprianto. Namun, karena tidak melakukannya, maka dilakukan rapat pleno untuk segera mengesahkan SK tersebut. 

Adapun jatuhnya pilihan terakhir kepada Khairul-Effendhi, beber Mursalim, karena pasangan ini memang didukung dari bawah, yakni pengurus di Tarakan dan Kaltara. Ini sesuai juklak pengusungan calon yang ditetapkan Partai Hanura. Sehingga, Oesman Sapta Oddang pun menyetujui dukungan partainya kepada pasangan OKE.

“Itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketum bahwa yang diinginkan adalah dokter Khairul. Hanya karena ada miskomunikasi yang sengaja dibuat, dipelintir nama, akhirnya berubah,” tuturnya. 

Mursalim memastikan bahwa persoalan dukungan ini sebenarnya sudah klir dengan terbitnya SK baru yang dibawa Khairul-Effendhi Djuprianto. Adapun penyelesaiannya, hanya menungggu konfirmasi dari LO DPP Partai Hanura. Namun, pada intinya dukungan resmi sudah diberikan kepada Khairul-Effendhi Djuprianto.

“SK yang benar adalah SK yang terakhir,” tegasnya. 

Sementara itu, di pihak Badrun menegaskan surat keputusan (SK) Partai Hanura yang dikembalikan oleh KPU saat pendaftaran akan segera dikoordinasikan ke pengurus pusat. Dalam hal ini Ketua dan Sekjen DPP Hanura. 

“Saya akan mengonfirmasikan segera hal ini ke DPP untuk meminta petunjuk. Pada prinsipnya kami sangat menghormati tanda tangan Ketua dan Sekjen DPP Hanura. Karena itu asli,” tegas Badrun dalam press rilisnya yang diterima awak media ini dari media center tim pemenangan Badrun Ince Rifai, Rabu (10/1).

Namun, pria yang masih menjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara ini sepertinya akan legawa jika Hanura lepas dari tangannya. Karena ia mengaku tidak mau ambil pusing dengan kekurangan yang masih tampak dalam lampiran persyaratan pencalonan yang ditujukan ke KPU.

Dengan mengantongi SK Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berjumlah 6 kursi, cukup baginya untuk maju sebagai bakal calon wali kota. Hal itu pun sudah diaminkan oleh KPU Tarakan. 

“Itu tidak masalah, karena dalam politik itu dinamis. Tapi akan tetap kami koordinasikan untuk bertemu dengan siapa saja dengan niat yang lurus untuk menyelesaikan ketentuan yang ada. Sebenarnya sudah kami tempuh melalui rekomendasi atau mandat dari DPP Hanura ke ketua DPC Tarakan dan ketua DPW Kaltara, tapi dari DPW tidak sempat karena kesibukannya,” ujarnya.

Terkait mekanisme dan prosedur bakal calon yang diusung partai politik, dijelaskan Badrun, telah dilakukan secara hierarki di Partai Hanura. “Saya mendaftar di DPC Hanura, kemudian berdasarkan pendaftaran itu nama saya ada sebagai salah satu pelamar. Tapi mekanisme internal mereka secara hierarki itu di internal partai. Yang jelas, nama saya sampai ke DPP, saya tidak mungkin bawa sendiri nama saya ke pusat dong,” ucap Badrun.   

Dikatakannya, langkah yang dilakukan dengan membawa SK Hanura ke KPU merupakan sikap patuh pada aturan di internal partai pengusung. “Saya tidak pernah berpikir negatif dan lain-lain. Tapi sayang dong kalau nanti karena ulah-ulah yang barangkali tidak jelas, partai besar ini dengan 3 kursi mubazir. Sebagai instrumen demokrasi tentu ini sangat penting dan bermanfaat, apalagi tahun politik 2018 dan 2019,” bebernya.

Bagaimana tanggapan Badrun tentang pengurus Partai Hanura yang tidak bersama pendukung BAIS menuju KPU? “Saya menghormati itu, itulah demokrasi. Dalam demokrasi tidak bisa memaksa,” ujarnya.

“Tanpa Hanura dengan 6 kursi ini, KPU sudah menerima kita sebagai peserta Pilkada Tarakan, karena telah memenuhi syarat. Tapi karena kami menghormati  keputusan Ketua dan Sekjen DPP Hanura, kami meminta waktu sampai deadline terakhir supaya Partai Hanura ini tidak mubazir,” ujarnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 20 Februari 2018 11:57

Target Lebih Banyak Serap Pencaker

TARAKAN – Pelaksanaan job fair yang dilakukan Pemkot Tarakan dengan melibatkan beberapa perusahaan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:54

Ngaku Guru Tari, Embat Anting-Anting Pelajar

TARAKAN – Orangtua yang memakaikan anak-anaknya perhiasan emas, harus waspada. Kemarin (19/2),…

Selasa, 20 Februari 2018 11:38

BKPPD Tunggu Hasil Panwaslu

BADAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan juga telah mendapatkan informasi adanya…

Selasa, 20 Februari 2018 11:36

Dua Kadis Acungkan Salam Khas Paslon, Terancam Kena Sanksi Pidana

TARAKAN – Sanksi yang bisa diterima dua kepala dinas di Pemkot Tarakan berinisial BS dan SW cukup…

Senin, 19 Februari 2018 12:33

Internet Putus Gara-Gara Longsor

TARAKAN – Jaringan internet lagi-lagi dikeluhkan warga Kalimantan Utara sejak beberapa hari terakhir.…

Minggu, 18 Februari 2018 14:04

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

TANJUNG SELOR – Salah satu usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara adalah…

Sabtu, 17 Februari 2018 14:03

Warga Filipina Diproses Imigrasi

TARAKAN – Lima nelayan asal Filipina yang berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama…

Sabtu, 17 Februari 2018 13:58

BPK Ingatkan soal Utang Proyek

TARAKAN – Persoalan utang, tidak luput dari perhatian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan…

Jumat, 16 Februari 2018 12:58

Target Tarakan Bebas Sampah

TARAKAN – Dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari, Kepala Dinas…

Kamis, 15 Februari 2018 13:06

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Hanya untuk Fasilitas Pemerintah

TARAKAN - Peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan Pemkot Tarakan tentang kenaikan tarif parkir telah…

UMI: Nomor Satu Mudah Diingat

Warna-Warni Kampung Pelangi di Pesisir Tarakan

Sanksi Pemecatan untuk Oknum Petugas Avsec

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

BPK Ingatkan soal Utang Proyek

Belum Temukan Pelanggaran

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Hanya untuk Fasilitas Pemerintah

Warga Filipina Diproses Imigrasi

Arief Diberi Tugas Awasi ASN

Nomor 3 Dianggap Berkah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .