MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 11:29
Pemilik Konsesi Penyumbang Terbesar, Lahan Kritis Mencapai 5 Juta Hektare
TAMBANG: Salah satu lahan konsesi tambang batu bara di Kabupaten Bulungan. Konsesi merupakan penyumbang terbesar lahan kritis di Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan Utara yang hampir sebagian besar masih berupa hutan, ternyata memiliki masalah serius soal keberadaan lahan kritis. Tidak tanggung-tanggung, jumlah lahan kritis di Kaltara luasnya mencapai 5 juta hektare.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Obed Daniel, luasan lahan kritis tersebut terdiri dari kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis.

Dikatakan, lahan kritis di Kaltara sebagian besar disumbang oleh izin konsesi hutan, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. “Dari 5 juta hektare lahan kritis itu, lebih dari separuhnya masuk kawasan konsesi. Selebihnya disebabkan oleh kegiatan illegal logging, alih fungsi hutan dan lain sebagainya,” sebutnya ketika ditemui media ini, Selasa (9/1).

Obed menambahkan, alih fungsi hutan seperti perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, tidak bisa langsung dikatakan sebagai penyebab lahan kritis di Kaltara. Sebab, masyarakat sudah melakukan kegiatan berladang tersebut sejak ratusan tahun lalu.

Selain itu, masyarakat dalam membuka hutan juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti mempertimbangkan hukum adat. Sementara, yang terjadi saat ini banyak terpengaruh setelah masuknya perusahaan-perusahaan besar perkebunan dalam membuka lahan.

Obed menyatakan lahan-lahan kritis di Kaltara tersebut perlu penanganan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Namun, saat ini keberadaan lahan-lahan kritis tersebut belum dibarengi dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara nyata di lapangan.

Dia mengatakan, kegiatan pemulihan kondisi hutan bisa dilakukan menggunakan dana reboisasi yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan yang setiap tahun dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, penggunaan dana reboisasi cenderung tidak berjalan karena terbentur aturan dari pusat.

“Banyak pejabat yang tersandung kasus hukum karena dana reboisasi. Sehingga, banyak teman-teman di daerah yang takut menggunakan dana tersebut,” terangnya.

Padahal, lanjutnya, jumlah dana reboisasi di Kaltara setiap tahunnya cukup besar. Tahun lalu saja jumlahnya sebesar Rp 126 miliar, sedangkan 2018 diusulkan sebesar Rp 189 miliar.

Karena banyak daerah, termasuk Kaltara yang tidak berani menggunakan dana tersebut, Obed mengungkapkan dana reboisasi kerap mengendap di kas daerah. Selain pengelola kehutanan takut tersandung masalah hukum, kendala lainnya adalah susahnya mencari daerah tanam sebelum melakukan reboisasi.

Tahun ini, lanjutnya, penggunaan dana reboisasi pemanfaatannya sudah agak luwes. Jika sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 8 item kegiatan, tahun ini bisa 13 item. Antara lain untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembangunan persemaian hingga kegiatan penelitian.

Selain pemerintah yang melakukan kegiatan reboisasi, perusahaan-perusahaan juga diwajibkan mereboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang disebabkan aktivitas usahanya di area konsesi. “Segala kerusakan hutan dan lahan di area tersebut, perusahaan wajib melakukan reboisasi dan rehabilitasi,” tegasnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 13:06

Suami Meninggal, Rawat Lima Cucu yang Yatim Piatu

Hamidah (60), harus menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya, Muhammad Amin (73), meninggal…

Rabu, 25 April 2018 12:58

Disdik Kaltara Belajar dari Pengalaman

TANJUNG SELOR – Penerapan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menggunakan High Order…

Rabu, 25 April 2018 12:57

Uang Hadiah Akan Digunakan untuk Jalankan Program

Hery Purwono tidak sekadar mengabdi kepada masyarakat. Tapi juga bekerja. Buktinya, ia telah dua kali…

Selasa, 24 April 2018 12:35

Transportasi Air Jadi Fokus Kapolda

MESKI baru Juni nanti,persiapan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini menjadi perhatian khusus bagi…

Selasa, 24 April 2018 12:34

Mendagri Tegaskan Semua Prioritas

TANJUNG SELOR – Pemekaran Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru (DOB), karena merupakan ibu…

Selasa, 24 April 2018 12:26

Kaltara Otonomi Penuh, Tjahjo: Jangan Cuma Bawa Hasil

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di provinsi…

Selasa, 24 April 2018 12:16

Bikin Masyarakat Sehat untuk Bisa Belajar

Mewakili Kabupaten Nunukan, Camat Tulin Onsoi, Santipil Oslo meraih peringkat ketiga camat terbaik se-Kaltara…

Senin, 23 April 2018 10:45

Disdik Ultimatum Satuan Pendidikan

TARAKAN - Kepala Dinas Pendidikan Kaltara Sigit Muryono mengingatkan kepada satuan pendidikan penerima…

Senin, 23 April 2018 10:42

Sempat Ingin Jadikan Hiasan

TARAKAN – Mortir sisa perang kembali ditemukan warga. Kali ini ditemukan di Kelurahan Kampung…

Minggu, 22 April 2018 00:10

Beli Pesawat, Pemprov Bahas Skema Pembayaran

TANJUNG SELOR - Rencana pembelian pesawat N219 Nurtanio yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (DI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .