MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 11:29
Pemilik Konsesi Penyumbang Terbesar, Lahan Kritis Mencapai 5 Juta Hektare
TAMBANG: Salah satu lahan konsesi tambang batu bara di Kabupaten Bulungan. Konsesi merupakan penyumbang terbesar lahan kritis di Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan Utara yang hampir sebagian besar masih berupa hutan, ternyata memiliki masalah serius soal keberadaan lahan kritis. Tidak tanggung-tanggung, jumlah lahan kritis di Kaltara luasnya mencapai 5 juta hektare.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Obed Daniel, luasan lahan kritis tersebut terdiri dari kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis.

Dikatakan, lahan kritis di Kaltara sebagian besar disumbang oleh izin konsesi hutan, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. “Dari 5 juta hektare lahan kritis itu, lebih dari separuhnya masuk kawasan konsesi. Selebihnya disebabkan oleh kegiatan illegal logging, alih fungsi hutan dan lain sebagainya,” sebutnya ketika ditemui media ini, Selasa (9/1).

Obed menambahkan, alih fungsi hutan seperti perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, tidak bisa langsung dikatakan sebagai penyebab lahan kritis di Kaltara. Sebab, masyarakat sudah melakukan kegiatan berladang tersebut sejak ratusan tahun lalu.

Selain itu, masyarakat dalam membuka hutan juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti mempertimbangkan hukum adat. Sementara, yang terjadi saat ini banyak terpengaruh setelah masuknya perusahaan-perusahaan besar perkebunan dalam membuka lahan.

Obed menyatakan lahan-lahan kritis di Kaltara tersebut perlu penanganan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Namun, saat ini keberadaan lahan-lahan kritis tersebut belum dibarengi dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara nyata di lapangan.

Dia mengatakan, kegiatan pemulihan kondisi hutan bisa dilakukan menggunakan dana reboisasi yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan yang setiap tahun dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, penggunaan dana reboisasi cenderung tidak berjalan karena terbentur aturan dari pusat.

“Banyak pejabat yang tersandung kasus hukum karena dana reboisasi. Sehingga, banyak teman-teman di daerah yang takut menggunakan dana tersebut,” terangnya.

Padahal, lanjutnya, jumlah dana reboisasi di Kaltara setiap tahunnya cukup besar. Tahun lalu saja jumlahnya sebesar Rp 126 miliar, sedangkan 2018 diusulkan sebesar Rp 189 miliar.

Karena banyak daerah, termasuk Kaltara yang tidak berani menggunakan dana tersebut, Obed mengungkapkan dana reboisasi kerap mengendap di kas daerah. Selain pengelola kehutanan takut tersandung masalah hukum, kendala lainnya adalah susahnya mencari daerah tanam sebelum melakukan reboisasi.

Tahun ini, lanjutnya, penggunaan dana reboisasi pemanfaatannya sudah agak luwes. Jika sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 8 item kegiatan, tahun ini bisa 13 item. Antara lain untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembangunan persemaian hingga kegiatan penelitian.

Selain pemerintah yang melakukan kegiatan reboisasi, perusahaan-perusahaan juga diwajibkan mereboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang disebabkan aktivitas usahanya di area konsesi. “Segala kerusakan hutan dan lahan di area tersebut, perusahaan wajib melakukan reboisasi dan rehabilitasi,” tegasnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Juli 2018 02:57

Spanduk Selamat Datang Jadi Korban Angin Kencang

DALAM 3 hari mendatang Tarakan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi…

Sabtu, 21 Juli 2018 02:51

Bocah 9 Tahun Hilang Empat Hari

TANJUNG SELOR - Seorang bocah bernama Bayu, 9 tahun, dilaporkan hilang di hutan di Desa Labuk, Kecamatan…

Sabtu, 21 Juli 2018 02:41

Pengaturan Lalu Lintas Sudah Matang

PELAKSANAAN Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tinggal…

Sabtu, 21 Juli 2018 02:38

Mendagri Hadiri Rakernas Apeksi

TARAKAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thjahjo Kumolo dijadwalkan hadir sekaligus membuka Rapat…

Jumat, 20 Juli 2018 13:17

Seorang PNS Diduga Nge-Grab

KEBERADAAN layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, di satu sisi mengancam pendapatan sopir…

Jumat, 20 Juli 2018 13:10

Ikuti Regulasi atau Tidak Boleh Beroperasi

TARAKAN – Kontroversi terhadap kehadiran layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, terutama…

Jumat, 20 Juli 2018 13:07

Jasad Tanpa Kepala Ditemukan

TANJUNG SELOR – Kejadian heboh menggegerkan warga Bulungan dan sekitarnya pada Kamis (19/7). Pasalnya,…

Jumat, 20 Juli 2018 13:03

Terhambat Bahasa Daerah, Tembus Pedalaman Kaltara

Berlawal dari keprihatinan terhadap rendahnya tingkat membaca anak-anak di Kaltara, segelintir anak…

Kamis, 19 Juli 2018 01:56

Korsleting Listrik, Api Bakar Atap Rumah

TANJUNG SELOR - Rumah milik Petlen, 59 tahun, yang berada di Jalan Perdamaian RT 79 Kelurahan Tanjung…

Kamis, 19 Juli 2018 01:54

Berharap Kesetiaan Pelanggan, Hemat Waktu dan Isi Dompet

Perahu bermesin tempel terlihat lalu lalang di Sungai Kayan. Moda transportasi tradisional itu masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .