MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 11:29
Pemilik Konsesi Penyumbang Terbesar, Lahan Kritis Mencapai 5 Juta Hektare
TAMBANG: Salah satu lahan konsesi tambang batu bara di Kabupaten Bulungan. Konsesi merupakan penyumbang terbesar lahan kritis di Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan Utara yang hampir sebagian besar masih berupa hutan, ternyata memiliki masalah serius soal keberadaan lahan kritis. Tidak tanggung-tanggung, jumlah lahan kritis di Kaltara luasnya mencapai 5 juta hektare.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Obed Daniel, luasan lahan kritis tersebut terdiri dari kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis.

Dikatakan, lahan kritis di Kaltara sebagian besar disumbang oleh izin konsesi hutan, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. “Dari 5 juta hektare lahan kritis itu, lebih dari separuhnya masuk kawasan konsesi. Selebihnya disebabkan oleh kegiatan illegal logging, alih fungsi hutan dan lain sebagainya,” sebutnya ketika ditemui media ini, Selasa (9/1).

Obed menambahkan, alih fungsi hutan seperti perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, tidak bisa langsung dikatakan sebagai penyebab lahan kritis di Kaltara. Sebab, masyarakat sudah melakukan kegiatan berladang tersebut sejak ratusan tahun lalu.

Selain itu, masyarakat dalam membuka hutan juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti mempertimbangkan hukum adat. Sementara, yang terjadi saat ini banyak terpengaruh setelah masuknya perusahaan-perusahaan besar perkebunan dalam membuka lahan.

Obed menyatakan lahan-lahan kritis di Kaltara tersebut perlu penanganan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Namun, saat ini keberadaan lahan-lahan kritis tersebut belum dibarengi dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara nyata di lapangan.

Dia mengatakan, kegiatan pemulihan kondisi hutan bisa dilakukan menggunakan dana reboisasi yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan yang setiap tahun dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, penggunaan dana reboisasi cenderung tidak berjalan karena terbentur aturan dari pusat.

“Banyak pejabat yang tersandung kasus hukum karena dana reboisasi. Sehingga, banyak teman-teman di daerah yang takut menggunakan dana tersebut,” terangnya.

Padahal, lanjutnya, jumlah dana reboisasi di Kaltara setiap tahunnya cukup besar. Tahun lalu saja jumlahnya sebesar Rp 126 miliar, sedangkan 2018 diusulkan sebesar Rp 189 miliar.

Karena banyak daerah, termasuk Kaltara yang tidak berani menggunakan dana tersebut, Obed mengungkapkan dana reboisasi kerap mengendap di kas daerah. Selain pengelola kehutanan takut tersandung masalah hukum, kendala lainnya adalah susahnya mencari daerah tanam sebelum melakukan reboisasi.

Tahun ini, lanjutnya, penggunaan dana reboisasi pemanfaatannya sudah agak luwes. Jika sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 8 item kegiatan, tahun ini bisa 13 item. Antara lain untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembangunan persemaian hingga kegiatan penelitian.

Selain pemerintah yang melakukan kegiatan reboisasi, perusahaan-perusahaan juga diwajibkan mereboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang disebabkan aktivitas usahanya di area konsesi. “Segala kerusakan hutan dan lahan di area tersebut, perusahaan wajib melakukan reboisasi dan rehabilitasi,” tegasnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 13:54

CPNS Pemprov Bakal Ikuti 4.752 Pelamar

PELAMAR CPNS Pemprov Kaltara yang telah menyerahkan berkas persyaratan tinggal menunggu pengumuman.…

Selasa, 23 Oktober 2018 13:46

Rp 200 Juta untuk 100 Lansia

TANJUNG SELOR - Dinas Sosial (Dissos) Kaltara telah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk uang maupun…

Selasa, 23 Oktober 2018 13:41

Ajak Makmurkan Masjid, Beri Semangat ke Anak Muda

Akhirnya, Ustaz Abdul Somad menginjakkan kakinya ke Kalimantan Utara, Senin (22/10). Apa saja pesan-pesan…

Senin, 22 Oktober 2018 13:04

49 WNI Gagal Diberangkatkan ke Tawau

NUNUKAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara menggagalkan keberangkatan puluhan warga…

Senin, 22 Oktober 2018 12:58

Pemprov Usul 3.000 Unit Bantuan Perbaikan Rumah Warga

TANJUNG SELOR - Untuk membenahi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang kondisinya kurang layak…

Minggu, 21 Oktober 2018 14:21

Bupati Bulungan Diberi Gelar, Ini Nama Gelarnya..

TANJUNG SELOR - Perayaan HUT ke-228 Tanjung Selor dan HUT ke-58 Kabupaten Bulungan, dirangkai dengan…

Minggu, 21 Oktober 2018 14:18

Terus Perjuangkan Anggaran Pendidikan

TANJUNG SELOR - Pembangunan bidang pendidikan jadi perhatian Pemprov Kaltara, selain infrastruktur.…

Minggu, 21 Oktober 2018 14:16

KPU Pinjam Dome Sport Centre

UNTUK mengamankan logistik pemilu tahun depan, rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara akan menempatkan…

Minggu, 21 Oktober 2018 14:12

32 Kios Disegel UPTD

TANJUNG SELOR - Sebanyak 32 kios di Pasar Induk Tanjung  Selor, Bulungan disegel pihak UPTD Pasar…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:21

Baru 15 Warga Punan Batu Terdata

TANJUNG SELOR - Ratusan warga Punan Batu di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .