MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 11:29
Pemilik Konsesi Penyumbang Terbesar, Lahan Kritis Mencapai 5 Juta Hektare
TAMBANG: Salah satu lahan konsesi tambang batu bara di Kabupaten Bulungan. Konsesi merupakan penyumbang terbesar lahan kritis di Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan Utara yang hampir sebagian besar masih berupa hutan, ternyata memiliki masalah serius soal keberadaan lahan kritis. Tidak tanggung-tanggung, jumlah lahan kritis di Kaltara luasnya mencapai 5 juta hektare.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Obed Daniel, luasan lahan kritis tersebut terdiri dari kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis.

Dikatakan, lahan kritis di Kaltara sebagian besar disumbang oleh izin konsesi hutan, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. “Dari 5 juta hektare lahan kritis itu, lebih dari separuhnya masuk kawasan konsesi. Selebihnya disebabkan oleh kegiatan illegal logging, alih fungsi hutan dan lain sebagainya,” sebutnya ketika ditemui media ini, Selasa (9/1).

Obed menambahkan, alih fungsi hutan seperti perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, tidak bisa langsung dikatakan sebagai penyebab lahan kritis di Kaltara. Sebab, masyarakat sudah melakukan kegiatan berladang tersebut sejak ratusan tahun lalu.

Selain itu, masyarakat dalam membuka hutan juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti mempertimbangkan hukum adat. Sementara, yang terjadi saat ini banyak terpengaruh setelah masuknya perusahaan-perusahaan besar perkebunan dalam membuka lahan.

Obed menyatakan lahan-lahan kritis di Kaltara tersebut perlu penanganan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Namun, saat ini keberadaan lahan-lahan kritis tersebut belum dibarengi dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara nyata di lapangan.

Dia mengatakan, kegiatan pemulihan kondisi hutan bisa dilakukan menggunakan dana reboisasi yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan yang setiap tahun dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, penggunaan dana reboisasi cenderung tidak berjalan karena terbentur aturan dari pusat.

“Banyak pejabat yang tersandung kasus hukum karena dana reboisasi. Sehingga, banyak teman-teman di daerah yang takut menggunakan dana tersebut,” terangnya.

Padahal, lanjutnya, jumlah dana reboisasi di Kaltara setiap tahunnya cukup besar. Tahun lalu saja jumlahnya sebesar Rp 126 miliar, sedangkan 2018 diusulkan sebesar Rp 189 miliar.

Karena banyak daerah, termasuk Kaltara yang tidak berani menggunakan dana tersebut, Obed mengungkapkan dana reboisasi kerap mengendap di kas daerah. Selain pengelola kehutanan takut tersandung masalah hukum, kendala lainnya adalah susahnya mencari daerah tanam sebelum melakukan reboisasi.

Tahun ini, lanjutnya, penggunaan dana reboisasi pemanfaatannya sudah agak luwes. Jika sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 8 item kegiatan, tahun ini bisa 13 item. Antara lain untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembangunan persemaian hingga kegiatan penelitian.

Selain pemerintah yang melakukan kegiatan reboisasi, perusahaan-perusahaan juga diwajibkan mereboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang disebabkan aktivitas usahanya di area konsesi. “Segala kerusakan hutan dan lahan di area tersebut, perusahaan wajib melakukan reboisasi dan rehabilitasi,” tegasnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Jumat, 19 Januari 2018 11:25

Bankeu Revisi RTRW Bakal Dipangkas

TANJUNG SELOR – Pemberian bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltara kepada Pemkab Bulungan…

Kamis, 18 Januari 2018 11:53

Dua Raperda Amankan Jalan Kaltara

TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan di Kaltara hingga kini terus dilakukan, baik oleh pemerintah…

Kamis, 18 Januari 2018 11:46

Lagi, Mobil Nyungsep di Sei Sajau

TANJUNG SELOR – Jalan menanjak di sekitar Kilometer 16 poros Bulungan-Berau, kembali memakan korban.…

Kamis, 18 Januari 2018 11:44

Agen Kapal Survei Kerusakan Dermaga

TARAKAN – Agen kapal tugboat KSA 32/BG Intan 7504 segera merealisasikan janjinya memperbaiki atap…

Rabu, 17 Januari 2018 13:36

Revisi Perda GSB, Bangunan Lama Dikecualikan

TANJUNG SELOR - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditargetkan…

Rabu, 17 Januari 2018 13:11

Status KLB Difteri Berdampak ke Pariwisata

TARAKAN – Penyakit difteri yang mewabah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara, ikut berdampak…

Rabu, 17 Januari 2018 13:10

Tol Udara Dimulai Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Kementerian Perhubungan sejak tahun lalu mulai menggulirkan program tol udara…

Rabu, 17 Januari 2018 12:57

Akan Panggil Nakhoda Tugboat

TARAKAN – Meski diduga karena faktor cuaca, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)…

Rabu, 17 Januari 2018 12:54

Tunggu Persetujuan Penlok dari Kemenhub

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan di Kaltara perlu diamankan dari ancaman kerusakan akibat banyaknya…

Selasa, 16 Januari 2018 11:00

Penumpang Minsen Nyaris Jadi Korban

TARAKAN – Penumpang di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dibuat heboh dengan peristiwa yang terjadi…

Anak SD Jadi Korban Cabul

Daya PLN Bertambah 3 MW

Posisi Laura Terancam, Gubenur Tunggu Surat Resmi PTUN Samarinda

Hanya Butuh Waktu 30 Menit, Rekonstruksi Pembuangan Janin

Tol Udara Dimulai Tahun Ini

Lagi, Mobil Nyungsep di Sei Sajau

Akan Panggil Nakhoda Tugboat

Dua Raperda Amankan Jalan Kaltara

Tunggu Persetujuan Penlok dari Kemenhub

Revisi Perda GSB, Bangunan Lama Dikecualikan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .