MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 06 Januari 2018 13:22
KPU Wanti-Wanti Dukungan Ganda
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN – Saling klaim dukungan partai masih menjadi isu hangat jelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan. Salah satunya, dukungan dari Hanura.

Di satu sisi, pasangan Badrun – Ince A Rifai menyatakan telah mendapat SK dari DPP Hanura. Di sisi lain, pasangan Khairul – Effendhi Djuprianto juga memasukkan Hanura bagian dari koalisi partai.

Selain Hanura, PAN dan Gerindra juga diterpa isu saling klaim dukungan. Dua partai ini sebenarnya telah memastikan dukungan kepada pasangan Sofian Raga – Sabar Santuso, namun belakangan juga diminati pasangan yang baru muncul, Sabirin Sanyong – Tajuddin Tuwo.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, dukungan partai politik memang menjadi syarat utama bagi pasangan calon yang maju melalui jalur parpol.

Parpol yang dinyatakan sah adalah parpol yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika tidak, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak sah.

“Pada prinsipnya ketika calon mendaftar itu kami harus memastikan yang pertama bahwa dia diusung oleh partai politik yang terdaftar di Kemenkum. Artinya, kalau ada pergantian kepengurusan atau ada sengketa dua kubu, prinsipnya yang kami pegang adalah SK yang ada di Kemenkum,” ujarnya, Jumat (5/1).

Kemudian, lanjutnya, dalam hal dukungan kepada pasangan calon, sesuai yang tertera dalam formulir B1 pendaftaran, maka yang menandatangani surat keputusan (SK) dukungan adalah wajib ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat di masing-masing parpol.

Jika saat pendaftaran nanti ditemukan adanya dukungan parpol yang meragukan, dalam artian mendukung lebih dari satu pasangan calon, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Pusat melalui fasilitas help desk untuk memastikan dukungan yang sebenarnya.

Karena, bebernya, pada saat pendaftaran 8 – 10 Januari, KPU Pusat juga siap siaga memberikan informasi melalui help desk KPU. Dimana sudah siap staf KPU, komisioner KPU juga serta leasison officier (LO) masing-masing parpol untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya.

“Dalam hal terjadi ketidakpastian, mungkin yang bertanda tangan bukan ketua umum dan sekjen, maka kami pada saat pendaftaran itu harus menghubungi help desk KPU RI. Sehingga, ketika ada keraguan masing-masing KPU di daerah akan menghubungi di sana dan meminta mana yang benar. Hari itu juga kami harus pastikan,” jelasnya.

Terkait syarat pencalonan, Teguh menuturkan pasangan calon wajib hadir menyerahkan surat persetujuan DPP parpol pendukung, yang disertai surat kesepakatan antara parpol di tingkat kota yang mengusung dan mengajukan calon.

Kemudian, harus menyertakan juga surat pernyataan antara parpol dan pasangan calon, dan syarat lain-lain. Sedangkan untuk calon perseorangan di antaranya wajib menyertakan berita acara rekapitulasi dukungan KTP. 

Sementara untuk syarat calon, harus menyertakan ijazah, memiliki kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan SKCK, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan, surat pernyataan mundur dari PNS, TNI/Polri, anggota DPRD, dan pimpinan BUMN/BUMD, dan item-item lainnya.

Setelah pendaftaran, calon yang berstatus PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD, harus menyampaikan surat keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang dilakukan di instansi terkait. Misal, dari kalangan PNS harus ada keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses di Kemenpan-RB. Surat tersebut paling lambat diserahkan ke KPU Tarakan pada 17 Januari. Jika lewat dari itu, dianggap tidak mendaftar.  

“Surat pemberhentiannya paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Berarti kira-kira 27 atau 28 Mei. Itu berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017 tentang pencalonan,” pungkasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Juli 2018 02:53

Lihat Orang Gila, Laporkan!

KEJADIAN seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Tarakan yang menjadi korban amukan orang gila di Samarinda,…

Sabtu, 21 Juli 2018 02:47

Grab Kantongi Restu Pemprov

TARAKAN – Di tengah aksi penolakan para sopir taksi konvensional terhadap kehadiran Grab. Manajemen…

Jumat, 20 Juli 2018 13:27

TTC Tempati Gedung Bappeda

TARAKAN -  Tarakan Trade Center (TTC) sudah didengungkan Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun lalu.…

Jumat, 20 Juli 2018 13:25

Waspada Alur Lalu Lintas

JELANG Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilaksanakan…

Jumat, 20 Juli 2018 13:22

Jika MYC Dihentikan, Pemkot Melanggar Hukum

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terancam melanggar hukum apabila tidak mampu menuntaskan proyek…

Kamis, 19 Juli 2018 15:17

TPA Aki Babu Overload

TARAKAN – Persoalan sampah tak kunjung tuntas. Selain karena program tak dijalankan, persoalan…

Kamis, 19 Juli 2018 02:02

Siapkan Produk Unggulan, Diharapkan Beri Dampak Ekonomi

TARAKAN – Selain mempersiapkan pelaksanaan, produk-produk lokal akan dipamerkan pada Rapat Kerja…

Kamis, 19 Juli 2018 01:59

Proyek MYC Dihambat Anggaran

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan era Sofian Raga dan Khaeruddin Arief Hidayat masih punya waktu,…

Kamis, 19 Juli 2018 01:51

Parpol Kesulitan Penuhi Kuota Caleg

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan memastikan telah menerima berkas bakal calon anggota…

Rabu, 18 Juli 2018 14:53

Kotoran Burung “Hiasi” Islamic Center

TARAKAN – Jamaah yang menunaikan ibadah di Masjid Islamic Centre Baitul Izza Tarakan, komplain…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .