MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 05 Januari 2018 13:33
Kadin Sarankan 30 Persen untuk Infrastruktur

Gubernur Sebut Tahun Lalu Lebih 50 Persen

Kilit Laing

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu atensi Pemprov Kalimantan Utara. Itu juga selaras dengan cita-cita perjuangan pembentukan provinsi ke-34 ini, selain mendekatkan rentang kendali pemerintahan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Utara Kilit Laing pun melihat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sudah berjalan. Bahkan,saat ini telah dibuka jalan menuju ke perbatasan yang sejak lama menjadi impian warga setempat. Meskipun belum sepenuhnya rampung.

Hanya saja, dirinya menganggap alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian warga perbatasan maupun pedalaman masih kecil. Menurutnya, paling tidak alokasi anggaran khusus pembangunan jalan dan jembatan mencapai 30 persen dari total APBD.

“Karena pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan, Red) itu sangat penting. Infrastruktur merupakan kunci dari semua kepentingan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada pewarta, Kamis (4/1).

Dikatakan, saat ini masih banyak daerah-daerah di pedalaman dan perbatasan yang masih minim pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan di Kabupaten Malinau. Di kabupaten yang memiliki wilayah paling luas di provinsi bungsu ini, kata Kilit Laing, sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan.

“Saya berbicara demikian karena saya orang Malinau. Jadi saya tahu kondisi di sana,” ungkapnya.

Namun, dia juga menyadari bahwa pemerintah daerah tidak mungkin bergerak sendiri membangun infrastruktur, karena harus pula mempertimbangkan sisi lain dan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat harus terlibat dan memberikan perhatian khusus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara. Selain itu, dia juga menyarankan semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota menyuarakan ke pusat agar mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

“Kami pun akan ikut membantu. Kami rencananya akan berkoordinasi dengan Kadin Pusat untuk menggelar dialog bersama Presiden mengangkat persoalan infrastruktur di Kaltara ini,” ujarnya.

“Karena pola pembangunan sekarang tidak hanya oleh pemerintah daerah. Tapi pusat pun harus memberi perhatian,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, di Kalimantan Utara ini ada tiga faktor yang mesti menjadi perhatian. Selain infrastruktur, yakni pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk persoalan ini, lanjutnya, semua potensi harus dimanfaatkan agar kebutuhan listrik terpenuhi. Misal, kata dia, memanfaatkan potensi Sungai Kayan di Bulungan, Sungai Mentarang di Malinau dan Sungai Sembakung di Nunukan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

Faktor lain yang harus menjadi perhatian Pemprov Kaltara yaitu sektor pertanian. Menurutnya, banyak masyarakat Kaltara yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Karena itu, dia menyarankan agar Pemprov Kaltara dapat mengalokasikan 10 persen anggaran dari APBD untuk sektor pertanian dalam arti luas. Ini juga sesuai cita-cita untuk mewujudkan Kaltara sebagai lumbung pangan.

Sementara itu, terkait saran Kadin Kaltara agar dialokasikan anggaran 30 persen dari APBD, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah melebihi 30 persen. Bahkan, dia menyebut antara 40 hingga 50 persen.

“Tahun lalu itu 50 persen lebih. Tapi infrastruktur itu kan bukan hanya jalan, jembatan, tapi juga untuk kesehatan, pendidikan,” ujarnya.

Di tahun ini pun, lanjutnya, porsi anggaran untuk infrastruktur dalam arti luas tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Bahkan, dirinya menyatakan melakukan rasionalisasi agar dapat menambah anggaran infrastruktur yang kurang, termasuk perkantoran dan melanjutkan program-program yang belum tuntas, dan perbaikan rumah orang miskin, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih.

“Termasuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Pada umumnya kan infrastruktur. Rata-rata satu tahun lebih dari Rp 100 miliar untuk bantuan keuangan kabupaten dan kota,” ujarnya. (fen)


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 11:56

Petaka Dini Hari di Laut Bunyu, Petaka Dini Hari di Laut Bunyu

TARAKAN – Kecelakaan di perairan Kalimantan Utara kembali terjadi. Kali…

Selasa, 13 November 2018 11:43

Kembali Diusulkan Tahun Depan

FORMASI yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada penerimaan CPNS…

Selasa, 13 November 2018 11:21

Desak Dewan Percepat Pembahasan APBD

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltara hanya memiliki…

Senin, 12 November 2018 21:28

Berawal dari Keprihatinan, Buat Aplikasi Informasi Rawan Laka

Melalui ajang Nasional Young Inventor Award (NYIA) yang diselenggarakan Lembaga…

Senin, 12 November 2018 21:12

Gubernur Tegaskan Tak Ada Defisit

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menegaskan pada…

Senin, 12 November 2018 21:10

Dipastikan Banyak Formasi Tak Terisi

TANJUNG SELOR - Seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Kaltara…

Minggu, 11 November 2018 19:10

APK Belum Selesai

MASA kampanye peserta pemilu tahun depan, telah berjalan hingga April…

Minggu, 11 November 2018 18:49

34 Peserta Lulus Passing Grade

TANJUNG SELOR - Sudah sepekan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya…

Sabtu, 10 November 2018 14:38

Siapkan Persyaratan untuk Tol Bulungan-Berau

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat…

Sabtu, 10 November 2018 14:36

Jaringan Internet Jadi Kendala Pemdes

TANJUNG SELOR – Pelaporan penggunaan dana desa saat ini harus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .