MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Rabu, 03 Januari 2018 13:21
Perubahan Nomenklatur Bisa Dirundingkan

Soal Pengeloaan Lapangan Migas

Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie tidak terlalu mempermasalahkan perubahan nomenklatur pengelolaan blok migas, yang seharusnya Blok Nunukan menjadi Blok Bengara I dan wilayah kerja Sei Menggaris.

Karena menurutnya, perubahan tersebut tidak terlalu prinsip dan masih bisa dirundingkan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas. Lalu, Pemprov Kaltara bisa menugaskan BUMD lain untuk terlibat dalam pengelolaan lapangan migas melalui participating interest (PI) 10 persen.

“Sama seperti di Kaltim, kan belum ada BUMD khusus yang menerima (ikut mengelola, Red) Blok Mahakam,” ujarnya, Selasa (2/1).

Dia juga menegaskan, yang paling penting sekarang adalah membentuk BUMD terlebih dahulu. Yakni, PT Migas Kaltara Jaya untuk terlibat dalam pengelolaan lapangan migas sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

“Jadi ndak usah berpikir rumit. Yang penting tekad kita membentuk BUMD untuk menambah pendapatan asli daerah,” ujar Irianto.

“Kalau ada hambatan kita perbaiki,” sambungnya.

Dia juga mengatakan, untuk terlibat dalam pengelolaan lapangan atau blok migas tidak sebentar. Prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Dicontohkannya keterlibatan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Kalaupun BUMD khusus untuk terlibat dalam pengelolaan lapangan migas belum terbentuk, lanjutnya, Pemprov Kaltara tetap bisa terlibat jika Pertamina yang mengambil alih seperti skema pengelolaan Blok Mahakam.

“Kalau ndak, kita harus setor uang. Mampu ndak kita? Kalau ndak, kita ndak bisa (ikut mengelola lapangan migas). Karena itu bisnis,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kaltara Andi Zakaria mengatakan, di draf Raperda PT Migas Kaltara Jaya memuat rencana keikutsertaan pengelolaan wilayah kerja (WK) Blok Nunukan di Kabupaten Bulungan. Tapi, justru pada tahap finalisasi berubah nomenklatur menjadi pengelolaan WK Bengara I dan WK Sei Menggaris.

“Saat pembahasan berjalan, draf yang diajukan oleh Pemprov ada kesalahan wilayah kerja. Itu pun baru kami tahu di ending,” ujarnya, pekan lalu.

Dia juga mengatakan, participating interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Energi Company (PHENC) sebagai pihak kontraktor, baru diajukan Pemprov Kaltara setelah melewati masa yang sudah ditentukan, yakni satu tahun. Karena PI 10 persen sudah disampaikan PT PHENCH pada 4 Februari 2016.

Artinya, kata dia, paling lambat 4 Februrari 2017 seharusnya Pemprov Kaltara sudah bisa menyatakan kesiapan terkait pengelolaan Blok Nunukan sesuai tawaran dari PT PHENCH. Akan tetapi, pada kenyataannya draf Raperda PT Migas Kaltara Jaya baru diajukan ke DPRD Kaltara pada Juli 2017.

“Jadi sudah melebihi batas waktu satu tahun, draf Raperda PT Migas Kaltara Jaya yang diajukan Pemprov sudah kedaluwarsa,” ujarnya. (fen) 


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:15

Rancang Perluasan Komoditas

KEPALA Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara Usdiansyah mengatakan, produksi sumber daya alam (SDA)…

Minggu, 07 Oktober 2018 15:10

Awasi Kestabilan Harga di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pengawasan harga barang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya…

Jumat, 05 Oktober 2018 14:30

Izin Perkebunan Sawit Diperketat

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan akan mengkaji permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perusahaan…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:21

Ekspor Kayu Tumbuh 63 Persen

TANJUNG SELOR – Ekspor kayu dari Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan pada triwulan I 2018.…

Kamis, 04 Oktober 2018 16:48

Provinsi Diminta Tertibkan Pergub Untuk Atur Harga Udang di Kaltara

TARAKAN – Hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Tarakan ke kementerian terkait untuk menyikapi anjloknya…

Senin, 01 Oktober 2018 15:48

Warga Diajak Konsumsi Produk Lokal

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mempunyai potensi sumber daya alam di tiap kabupaten dan kota.…

Minggu, 30 September 2018 16:44

Jamin SOA Barang Tak Dimonopoli

TANJUNG SELOR – Tingginya harga barang di daerah perbatasan, menjadi perhatian serius Pemprov…

Jumat, 28 September 2018 16:04

Pelaku Usaha Wajib Miliki NIB

TANJUNG SELOR - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi…

Jumat, 28 September 2018 15:47

Harga Sewa Terlalu Mahal, Investor Mundur Kelola Pabrik Rumput Laut

TARAKAN – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan terus berupaya memfungsikan pabrik…

Rabu, 26 September 2018 14:59

ADUH..!! 80 Persen Kebutuhan Warga Masih dari Malaysia

TANJUNG SELOR – Banyaknya barang-barang dari Malaysia yang beredar di daerah perbatasan Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .