MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 07 Desember 2017 13:34
Gubernur Instruksikan Kepala OPD Beri Tanggapan Tertulis

Terkait Penilaian Pelayanan Publik dari Ombudsman

INFRASTRUKTUR: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ketika meninjau gedung baru Kantor Gubernur Kaltara, beberapa waktu lalu. Pembangunan gedung ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pelayanan publik.

PROKAL.CO, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) membuat tanggapan tertulis atau klarifikasi ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Gubernur.  

Tanggapan itu selambatnya disampaikan 3 hingga 4 hari pascainstruksi ini dikeluarkan. Itu menanggapi soal penilaian dari ORI yang menyebutkan Kaltara termasuk salah satu dari 6 provinsi dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik.

Irianto menegaskan, sebagai provinsi baru dengan segala keterbatasan, Kaltara tidak bisa disamakan dengan provinsi lain yang sudah memiliki fasilitas lengkap. Perkantoran, misalnya, disebutkan hampir semua OPD di lingkup Pemprov Kaltara hingga saat ini masih menyewa bangunan milik warga.

Sebelumnya, ORI menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan 6 provinsi, termasuk Kaltara masuk zona merah adalah ketiadaan fasilitas khusus seperti toilet dan jalur untuk penyandang disabilitas, serta ruangan untuk ibu menyusui yang tersedia di kantor-kantor pelayanan publik.

“Kalau yang menjadi penilaian itu, kita akui memang masih banyak kantor pelayanan kita yang belum ada. Karena yang menjadi tempat pelayanan, kebanyakan rumah warga, yang sebenarnya tidak layak untuk kantor. Seperti jalur penyandang cacat, ruang menyusui, itu tidak ada disiapkan khusus,” ungkap Gubernur.

Di samping fasilitas yang memang minim, diakui Gubernur sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Kaltara juga masih minim. “Jumlah PNS di Kaltara sangat minim. Jadi, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain yang PNS-nya sudah sangat banyak,” ujarnya.

Meski demikian, Gubernur menuturkan penilaian tersebut perlu ditanggapi positif. Karena dengan penilaian itu juga bisa menjadi cambuk bagi jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kaltara untuk bahan evaluasi dan introspeksi agar bisa menjadi lebih baik lagi.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh kepala OPD untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi kepada ORI dan Gubernur. Paling lambat tanggal 12 Desember harus sudah terkumpul di meja saya,” tegasnya. 

Selain sebagai klarifikasi, sekaligus penjelasan laporan ini nanti juga akan menjadi bahan evaluasi bersama. Sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagaimana disampaikan ORI, di lingkungan Pemprov Kaltara ada 6 OPD yang mendapatkan rapor merah dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Yakni, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), serta Dinas Sosial (Dissos).

Menanggapi opini itu, Kepala DPMPTSP Kaltara RDM Johan J Mulyadi mengatakan, menyadari adanya kekurangan dalam pelayanan publik. Akan tetapi, instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan perizinan ini terus berusaha memperbaikinya.

“Kami akan berusaha menciptakan transparansi kinerja, tidak ada yang ditutupi apalagi disembunyikan. Dengan terus berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujar Johan.

Di tempat lain, Kepala Dissos Kaltara Sugiono ketika dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan akan membuatkan laporan tertulis sesuai dengan instruksi Gubernur. “Kita akan membuat klarifikasi secara tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur dan ORI Perwakilan Kaltara,” ujarnya.

Sementara, Kepala Disdik Kaltara Sigit Muryono mengatakan, pelayanan publik yang menjadi kewenangan Disdik Kaltara adalah urusan mutasi siswa antarprovinsi, legalisir ijazah antarprovinsi dan penerbitan surat izin operasional sekolah.

“Secara pelayanan, kami telah melaksanakan semua itu. Tapi, memang belum tertuang dalam SOP (standard operating procedure), meskipun catatannya lengkap. SOP ini pun tengah diperbarui dan telah merangkum semua pelayanan publik yang ada,” ujarnya.

Untuk kotak layanan pengaduan, secara riil Disdik telah memiliki layanan pengaduan secara online. Namun, untuk layanan pengaduan berbentuk kotak memang belum dimiliki. “Opini ORI ini akan menjadi masukan buat kami agar lebih baik lagi. Kami akan berupaya memenuhi apa yang dibutuhkan agar pelayanan publik itu terpenuhi dengan optimal meski dengan keterbatasan yang ada,” ulasnya.

Hal serupa disampaikan Hartono, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara. Menurutnya, untuk mengklarifikasi opini ORI, sebagaimana instruksi Gubernur, Disperindagkop-UKM akan melayangkan surat tanggapan. “Sebenarnya, kalau dari sisi pelayanan publik, semuanya sudah kami penuhi semaksimal mungkin selama ini. Bahkan, kami memperoleh penghargaan atas hal itu. Namun, kalau menilainya dari sisi fasilitas, ya seperti OPD lainnya di Kaltara, kami juga menggunakan gedung sewa yang tentunya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan sarana-prasarananya,” ungkap Hartono.

Kepala DPUPR-Perkim Suheriyatna, juga melontarkan pernyataan senada. “Opini ORI itu akan menjadi bahan evaluasi, dan akan coba kami benahi kekurangan itu. Namun memang tak bisa disangkal, masih ada kekurangan dalam pemenuhan layanan publik sebagaimana indikator yang dinilai ORI selama ini. Terima kasih kepada ORI yang sudah memberikan evaluasi,” ujarnya.

Terakhir, Kepala Disnakertrans Armin Mustafa mengatakan, pihaknya telah membuat surat tanggapan sebagaimana arahan Gubernur untuk ditujukan kepada ORI dan Gubernur sendiri. “Seluruh persyaratan pelayanan publik yang menjadi kewenangan kami, sudah disusun kedalam SOP. Di antaranya, SOP Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), SOP Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing), SOP Pengesahan Wajib Lapor Perusahaan, dan lainnya,” jelas Armin.

SOP itu juga telah diinformasikan kepada publik, dengan cara melekatkannya di front office. “Untuk loket pelayanan di ruang depan, akan kami bangun tahun depan. Sementara untuk, fasilitas khusus penyandang disabilitas dan ruang laktasi, belum bisa dibangun mengingat kondisi kantor yang masih menyewa,” urai Armin.

Armin juga menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya memperbaiki layanan publik dan akan segera mengusulkan pembangunan kantor Disnakertrans yang sesuai dengan standar. (humas)


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 12:36

Gubernur Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menuturkan, berdasarkan laporan Dinas Pertanian…

Selasa, 12 Desember 2017 12:35

Tingkatkan PAD, Gubernur Minta OPD Berinovasi

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan seluruh jajaran…

Selasa, 12 Desember 2017 12:33

Optimalkan Sumber Daya Laut

TANJUNG SELOR – Setelah sebelumnya menggelar pesta pantai di Pantai Cemara Mangkupadi, Kecamatan…

Selasa, 12 Desember 2017 12:32

Dukung Perempuan Berkontribusi Aktif

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Dr H Irianto…

Selasa, 12 Desember 2017 12:31

Dana Perimbangan 2018 Meningkat

TANJUNG SELOR – Beberapa pos anggaran dari pusat melalui kementerian yang akan dialokasikan ke…

Senin, 11 Desember 2017 10:23

DWP Kaltara Bantu Masyarakat

TARAKAN – Dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah…

Senin, 11 Desember 2017 10:22

Pesta Pantai Perlu Dilestarikan

TANJUNG SELOR – Ratusan warga Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan dan sekitarnya…

Senin, 11 Desember 2017 10:20

Dua Kabupaten Raih Penghargaan Peduli HAM

SOLO – Dua kabupaten di Kaltara menerima penghargaan Daerah Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), tahun…

Senin, 11 Desember 2017 10:19

Gubernur Instruksikan Kepala OPD Jemput Bola

TANJUNG SELOR – Menyikapi masih kecilnya nilai dana alokasi khusus (DAK) ke Kalimantan Utara (Kaltara)…

Senin, 11 Desember 2017 10:18

BPBD Kaltara Gelar Sosialisasi Jitu Pasna

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) menggelar sosialisasi…

Lulusan SLTA Belum Prioritas Jadi CPNS

Dua Kabupaten Raih Penghargaan Peduli HAM

Lahan KBM Segera Dibebaskan

Investasi dan Ekspor Picu Pertumbuhan Ekonomi

Pesta Pantai Perlu Dilestarikan

DWP Kaltara Bantu Masyarakat

Tak Menyangka, Siapkan Doa Khusus untuk Gubernur

BPBD Kaltara Gelar Sosialisasi Jitu Pasna

Dana Perimbangan 2018 Meningkat

Gubernur Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .