MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Desember 2017 13:27
Gubernur Instruksikan OPD Buat Laporan
Irianto lambrie

PROKAL.CO, ENAM dinas di lingkungan Pemprov Kaltara yang masuk zona merah hasil penilaian Ombudsman RI, langsung disikapi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dengan menginstruksikan kepala-kepala dinas membuat laporan secara tertulis.

Instruksi Gubernur tersebut, disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara Sanusi saat ditemui pewarta usai membuka Rembug Desa di Dome Center Tanjung Selor, Rabu (6/12).

“Sesuai instruksi Gubernur, OPD (organisasi perangkat daerah) diminta membuat laporan tertulis dan klarifikasi terhadap Ombudsman RI,” ujarnya.

Dia mengatakan, Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk baru 4 tahun. Dengan demikian, masih sangat wajar jika ada kekurangan. Apalagi, lanjutnya, yang jadi penilaian ada fasilitas.

Menurut Sanusi, rata-rata OPD belum memiliki gedung refresentatif. Yakni, masih menyewa. Termasuk sejumlah pegawai pun masih banyak yang baru. Karena itu, lanjutnya, Kaltara tidak bisa disandingkan dengan provinsi yang sudah lama terbentuk.

“Tapi ini jadi pemacu bagi kami untuk lebih baik dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, semua OPD diminta buat laporan tertulis dan dilakukan evaluasi perbaikan,” ujarnya.

Sekretaris Disdikbud Kaltara Teguh Henri Sutanto mengatakan, saat Ombudsman RI melakukan penilaian, pihaknya belum membuat SOP pelayanan publik. “Tapi setelah penilaian kami sudah buatkan SOP (standar operasional prosedur),” akunya.

Dia juga menyampaikan bahwa dari lima penilaian yang dilakukan tidak semua merupakan pelayanan publik. Seperti penetapan penilaian angka kredit guru bukan termasuk pelayanan publik. Karena menurut Teguh, itu merupakan pembahasan internal guru, bukan bentuk pelayanan publik.

Sedangkan untuk penilaian lainnya sudah dilaksanakan sesuai SOP. Meskipun demikian, dengan adanya penilaian Ombudsman RI ini pihaknya akan membenahi untuk pelayanan publik sesuai SOP.

Sedangkan Kepala Disperindag Kaltara Hartono, mempertanyakan penilaian Ombudsman. Selama ini, kata dia, pelayanan publik berjalan dengan baik. Bahkan, dia mengaku Disperindag telah meraih berbagai penghargaan bidang perindustrian dengan mengikuti pameran di luar daerah.

Apabila penilaian didasarkan pada fasilitas berupa gedung, menurut Hartono, rata-rata OPD Pemprov Kaltara masih belum memiliki gedung sendiri.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltara Suheriyatna mengungkapkan, akan memperbaiki yang menjadi penilaian Ombudsman RI.

Namun, dia juga mempertanyakan penilaian Ombudsman RI. Karena dirinya merasa tidak pernah diwawancara. Hanya, jika pelayanan publik dinilai masih kurang, pihaknya akan memperbaiki.

“Sebagai provinsi baru wajar dan kita banyak belajar dari provinsi sebelumnya,” ungkapnya.

Bantahan juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Armin Mustapa. Menurutnya, pelayanan publik telah disusun dalam SOP. Di antaranya, SOP perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing  (IMTA), pengesahan wajib lapor perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pengadaan non beras, pengadaan saprotan, pengadaan jasa angkutan beras, pengadaan beras, pengesahan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dan nota kesepahaman transmigrasi.

“Sebagian besar SOP itu telah ditempel di ruang depan,” ujarnya. (uno/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 14:02

Sebatik Jadi Sentra Kelautan dan Perikanan

TANJUNG SELOR – Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 20 Sentra Kelautan…

Sabtu, 17 Februari 2018 13:59

Rela Antre demi Dokter Spesialis

TANJUNG SELOR – Masyarakat di daerah perbatasan membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan, terutama…

Jumat, 16 Februari 2018 12:51

Mesin Rusak, Nelayan Filipina Hanyut hingga Laut Sulawesi

TARAKAN – Lima warga Filipina ditemukan terapung di Laut Sulawesi, setelah kapal mereka mengalami…

Jumat, 16 Februari 2018 12:48

Banjir ‘Hantui’ Warga Kaltara

TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan Utara memiliki banyak potensi bencana alam. Berdasarkan pengamatan…

Kamis, 15 Februari 2018 12:59

Politik Uang Hasilkan Koruptor

TARAKAN – Sebelum melakukan agenda kampanye mulai hari ini, empat pasangan calon wali kota dan…

Kamis, 15 Februari 2018 12:41

Gunakan Arsitektur Tradisional, Setiap Bangunan Punya Nama

Baloy Adat Tidung diresmikan, Rabu (14/2). Pembangunan salah satu cagar budaya yang terletak di Jalan…

Rabu, 14 Februari 2018 13:40

Pembenahan Gudang Farmasi Kaltara, Ditargetkan Rampung Sepekan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Irianto Lambrie meminta Dinas Kesehatan (Diskes) untuk melakukan…

Rabu, 14 Februari 2018 13:38

Penetapan NIK Ditarget Pekan Ini, Ishak: Semua Tergantung BKN

TANJUNG SELOR – Peserta seleksi CPNS Pemprov Kaltara 2017 yang dinyatakan lulus mulai bertanya-tanya…

Selasa, 13 Februari 2018 12:34

Wali Kota Tarakan Bisa Dicopot, Jika Tak Mau Mengalihkan Tiga UPTD Perikanan

TANJUNG SELOR – Pengalihan kewenangan dan aset tiga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perikanan…

Selasa, 13 Februari 2018 12:22

Diskes dan Polisi Masih Tunggu Hasil Lab

TARAKAN – Penyebab pasti mual-mual disertai pusing yang dirasakan 57 siswa dan karyawan SMPN 2…

Wali Kota Tarakan Bisa Dicopot, Jika Tak Mau Mengalihkan Tiga UPTD Perikanan

Revisi Perda GSB Terkesan Lambat

Penetapan NIK Ditarget Pekan Ini, Ishak: Semua Tergantung BKN

Kapolres Tegaskan Murni Kecelakaan

Polisi Sudah Periksa 2 Orang, Terkait Laporan Pencemaran Nama Baik Gubernur

Diskes dan Polisi Masih Tunggu Hasil Lab

Banjir ‘Hantui’ Warga Kaltara

Pemilik Kapal Didenda Rp 1,3 M

Objek Wisata ‘Makan’ Korban Jiwa

DKP Klaim Hanya Dua di Indonesia, Memangnya Barang Apaan?
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .