MANAGED BY:
SENIN
20 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Desember 2017 13:27
Gubernur Instruksikan OPD Buat Laporan
Irianto lambrie

PROKAL.CO, ENAM dinas di lingkungan Pemprov Kaltara yang masuk zona merah hasil penilaian Ombudsman RI, langsung disikapi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dengan menginstruksikan kepala-kepala dinas membuat laporan secara tertulis.

Instruksi Gubernur tersebut, disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara Sanusi saat ditemui pewarta usai membuka Rembug Desa di Dome Center Tanjung Selor, Rabu (6/12).

“Sesuai instruksi Gubernur, OPD (organisasi perangkat daerah) diminta membuat laporan tertulis dan klarifikasi terhadap Ombudsman RI,” ujarnya.

Dia mengatakan, Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk baru 4 tahun. Dengan demikian, masih sangat wajar jika ada kekurangan. Apalagi, lanjutnya, yang jadi penilaian ada fasilitas.

Menurut Sanusi, rata-rata OPD belum memiliki gedung refresentatif. Yakni, masih menyewa. Termasuk sejumlah pegawai pun masih banyak yang baru. Karena itu, lanjutnya, Kaltara tidak bisa disandingkan dengan provinsi yang sudah lama terbentuk.

“Tapi ini jadi pemacu bagi kami untuk lebih baik dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, semua OPD diminta buat laporan tertulis dan dilakukan evaluasi perbaikan,” ujarnya.

Sekretaris Disdikbud Kaltara Teguh Henri Sutanto mengatakan, saat Ombudsman RI melakukan penilaian, pihaknya belum membuat SOP pelayanan publik. “Tapi setelah penilaian kami sudah buatkan SOP (standar operasional prosedur),” akunya.

Dia juga menyampaikan bahwa dari lima penilaian yang dilakukan tidak semua merupakan pelayanan publik. Seperti penetapan penilaian angka kredit guru bukan termasuk pelayanan publik. Karena menurut Teguh, itu merupakan pembahasan internal guru, bukan bentuk pelayanan publik.

Sedangkan untuk penilaian lainnya sudah dilaksanakan sesuai SOP. Meskipun demikian, dengan adanya penilaian Ombudsman RI ini pihaknya akan membenahi untuk pelayanan publik sesuai SOP.

Sedangkan Kepala Disperindag Kaltara Hartono, mempertanyakan penilaian Ombudsman. Selama ini, kata dia, pelayanan publik berjalan dengan baik. Bahkan, dia mengaku Disperindag telah meraih berbagai penghargaan bidang perindustrian dengan mengikuti pameran di luar daerah.

Apabila penilaian didasarkan pada fasilitas berupa gedung, menurut Hartono, rata-rata OPD Pemprov Kaltara masih belum memiliki gedung sendiri.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltara Suheriyatna mengungkapkan, akan memperbaiki yang menjadi penilaian Ombudsman RI.

Namun, dia juga mempertanyakan penilaian Ombudsman RI. Karena dirinya merasa tidak pernah diwawancara. Hanya, jika pelayanan publik dinilai masih kurang, pihaknya akan memperbaiki.

“Sebagai provinsi baru wajar dan kita banyak belajar dari provinsi sebelumnya,” ungkapnya.

Bantahan juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Armin Mustapa. Menurutnya, pelayanan publik telah disusun dalam SOP. Di antaranya, SOP perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing  (IMTA), pengesahan wajib lapor perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pengadaan non beras, pengadaan saprotan, pengadaan jasa angkutan beras, pengadaan beras, pengesahan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dan nota kesepahaman transmigrasi.

“Sebagian besar SOP itu telah ditempel di ruang depan,” ujarnya. (uno/fen)


BACA JUGA

Minggu, 19 Agustus 2018 14:52

Pergantian MenPAN-RB Berpengaruh

PERGANTIAN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kini diemban Syafruddin…

Minggu, 19 Agustus 2018 14:50

Mengaku Berawal dari Mimpi, Kini Jadi Kenyataan

Dari menonton televisi, Nurriza Dwiyana saat kecil hanya bisa berkhayal dapat menjadi salah satu anggota…

Minggu, 19 Agustus 2018 14:46

Triwulan II, Kasus Narkoba Peringkat Teratas

TANJUNG SELOR - Pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah keamanan Bulungan, terus…

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:52

Longsor di Jalan Lingkar Sebatik, Ancam Keselamatan Warga, Belum Ada Penanganan

SEBATIK BARAT – Kondisi jalan lingkar Sebatik, tepatnya di Bukit Menangis RT 06 Desa Bambangan,…

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:49

Bangkitkan Semangat Nasionalime di Tengah Keterbatasan

Lima tahun sudah sekolah tapal batas Darul Furqon hadir di Sebatik Tengah. Keberadaannya mampu memberikan…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:58

Bangun Laboratorium Uji Mutu

TANJUNG SELOR - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Disperindagkop…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:50

Bentuk Desa Tangguh Bencana

TANJUNG SELOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara mempunyai program membuat desa tangguh…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:38

Gelar Upacara di Sekolah Tapal Batas

Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:45

Berkas Laka Speedboat Belum Lengkap

BERKAS kasus kecelakaan laut Speedboat Harapan Baru, belum sepenuhnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:46

Sempat Jual Sapi, Kini Punya Belasan Kapal LCT

Meraih kesuksesan pasti melalui proses. Begitupun yang dualami Jupri Budiman Pahit dan manis menjalani…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .