MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Desember 2017 13:27
Gubernur Instruksikan OPD Buat Laporan
Irianto lambrie

PROKAL.CO, ENAM dinas di lingkungan Pemprov Kaltara yang masuk zona merah hasil penilaian Ombudsman RI, langsung disikapi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dengan menginstruksikan kepala-kepala dinas membuat laporan secara tertulis.

Instruksi Gubernur tersebut, disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara Sanusi saat ditemui pewarta usai membuka Rembug Desa di Dome Center Tanjung Selor, Rabu (6/12).

“Sesuai instruksi Gubernur, OPD (organisasi perangkat daerah) diminta membuat laporan tertulis dan klarifikasi terhadap Ombudsman RI,” ujarnya.

Dia mengatakan, Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk baru 4 tahun. Dengan demikian, masih sangat wajar jika ada kekurangan. Apalagi, lanjutnya, yang jadi penilaian ada fasilitas.

Menurut Sanusi, rata-rata OPD belum memiliki gedung refresentatif. Yakni, masih menyewa. Termasuk sejumlah pegawai pun masih banyak yang baru. Karena itu, lanjutnya, Kaltara tidak bisa disandingkan dengan provinsi yang sudah lama terbentuk.

“Tapi ini jadi pemacu bagi kami untuk lebih baik dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, semua OPD diminta buat laporan tertulis dan dilakukan evaluasi perbaikan,” ujarnya.

Sekretaris Disdikbud Kaltara Teguh Henri Sutanto mengatakan, saat Ombudsman RI melakukan penilaian, pihaknya belum membuat SOP pelayanan publik. “Tapi setelah penilaian kami sudah buatkan SOP (standar operasional prosedur),” akunya.

Dia juga menyampaikan bahwa dari lima penilaian yang dilakukan tidak semua merupakan pelayanan publik. Seperti penetapan penilaian angka kredit guru bukan termasuk pelayanan publik. Karena menurut Teguh, itu merupakan pembahasan internal guru, bukan bentuk pelayanan publik.

Sedangkan untuk penilaian lainnya sudah dilaksanakan sesuai SOP. Meskipun demikian, dengan adanya penilaian Ombudsman RI ini pihaknya akan membenahi untuk pelayanan publik sesuai SOP.

Sedangkan Kepala Disperindag Kaltara Hartono, mempertanyakan penilaian Ombudsman. Selama ini, kata dia, pelayanan publik berjalan dengan baik. Bahkan, dia mengaku Disperindag telah meraih berbagai penghargaan bidang perindustrian dengan mengikuti pameran di luar daerah.

Apabila penilaian didasarkan pada fasilitas berupa gedung, menurut Hartono, rata-rata OPD Pemprov Kaltara masih belum memiliki gedung sendiri.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltara Suheriyatna mengungkapkan, akan memperbaiki yang menjadi penilaian Ombudsman RI.

Namun, dia juga mempertanyakan penilaian Ombudsman RI. Karena dirinya merasa tidak pernah diwawancara. Hanya, jika pelayanan publik dinilai masih kurang, pihaknya akan memperbaiki.

“Sebagai provinsi baru wajar dan kita banyak belajar dari provinsi sebelumnya,” ungkapnya.

Bantahan juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Armin Mustapa. Menurutnya, pelayanan publik telah disusun dalam SOP. Di antaranya, SOP perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing  (IMTA), pengesahan wajib lapor perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pengadaan non beras, pengadaan saprotan, pengadaan jasa angkutan beras, pengadaan beras, pengesahan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dan nota kesepahaman transmigrasi.

“Sebagian besar SOP itu telah ditempel di ruang depan,” ujarnya. (uno/fen)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 22:49
BREAKING NEWS

Rumah Makan Dilalap si Jago Merah

TARAKAN - Kebakaran terjadi di rumah makan (RM) Mandor 3 Jalan Yos Sudarso RT 13 nomor 7 Kelurahan Karang…

Kamis, 14 Desember 2017 12:19

76 Jabatan Tak Terisi, Pemberkasan hingga 24 Desember

TANJUNG SELOR – Kabar gembira bagi para pendaftar CPNS Pemprov Kaltara yang sudah menunggu pengumuman…

Kamis, 14 Desember 2017 11:57

Cari Handphone Berujung Maut

TARAKAN – Dua peristiwa warga tersengat listrik terjadi di Tarakan. Pertama terjadi pada Selasa…

Kamis, 14 Desember 2017 11:54

Polres Siapkan 200 Personel

GUNA mengamankan kedatangan Kapolri di Tanjung Selor, sejumlah personel Polres Bulungan akan dikerahkan…

Kamis, 14 Desember 2017 11:53

Kunjungan Kapolri Bakal Jadi Sejarah

TANJUNG SELOR – Kapolri Jenderal Tito Karnavian direncanakan bakal melakukan kunjungan ke Kalimantan…

Kamis, 14 Desember 2017 11:51

Terbitan Yudhistira Tak Beredar di Bulungan

TANJUNG SELOR – Beredarnya buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas 6 SD dengan…

Rabu, 13 Desember 2017 12:27

Sidang Kasus Pembunuhan Diwarnai Keributan

TARAKAN – Suasana di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Selasa (12/12), sempat…

Rabu, 13 Desember 2017 12:07

Biar Tidak Pikun, Rajin Sedekah agar Rezeki Bertambah

Usia senja biasanya digunakan sebagian banyak orang untuk berada di rumah, Namun, tidak dengan Djuwito.…

Rabu, 13 Desember 2017 10:42
BREAKING NEWS

Pekerja bangunan Terlempar, Diduga Tersengat Listrik

TARAKAN - Warga di Jalan Pulau Banda Kelurahan Kampung Satu, Rabu (13/12) dikagetkan bunyi seperti suara…

Selasa, 12 Desember 2017 12:22

Pengumuman CPNS Tunggu Arahan Gubernur

TANJUNG SELOR – Hasil akhir penerimaan CPNS Pemprov Kaltara hingga kini belum dilakukan pengumuman.…

Dua Kabupaten Lambat Serahkan LPj Dana Desa

Express Air Berminat Jadi Operator

Syarat Desa Harus Jelas

Baru Berusia 22 Tahun, Selesaikan S-2 Hanya Delapan Bulan

Wisata Pantai Masih Perlu Sentuhan

Pembuang Bayi di Tarakan Terancam 5 Tahun Kurungan

Pengumuman CPNS Tunggu Arahan Gubernur

Pemkab Disarankan Berkoordinasi, Percepat Revisi RTRW Bulungan

Penjual Obat Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Janin

Sidang Kasus Pembunuhan Diwarnai Keributan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .