MANAGED BY:
SENIN
15 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Desember 2017 13:00
Dana Transfer ke Kaltara Rp 6,3 T
SIMBOLIS: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima DIPA 2017 dari Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (06/12).

PROKAL.CO, JAKARTA – Alokasi dana transfer pusat ke daerah dan dana desa 2018 yang diterima Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun depan mengalami kenaikan dari tahun ini. Kaltara mendapat Rp 6,338 triliun atau meningkat dibanding Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 yang sebesar Rp 6,17 triliun.

Meski secara keseluruhan mengalami kenaikan, dikatakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, khusus dana untuk Pemprov Kaltara justru turun. Jika di DIPA 2017 Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp 1,9 triliun, pada 2018 mendatang menjadi Rp 1,882 triliun. (Selengkapnya lihat infografis)

Di antara dana transfer empat kabupaten di Kaltara, termasuk di dalamnya adalah dana desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp 387,688 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dana desa pada 2017 yang sebesar Rp 369,938 miliar.

“DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN. Penyerahan DIPA di awal bertujuan pelaksanaan pencairan anggaran di pusat dan daerah bisa lebih cepat,” ujar Irianto usai menerima DIPA di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Seperti tahun sebelumnya, lanjutnya, pemerintah berinisiatif menyerahkan DIPA lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat. Terpenting sesuai pesan Presiden bisa segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal. Antara lain meminta agar seluruh pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menyederhanakan pelaksanaan APBN. Yakni, berorientasi kepada hasil, bukan justru mengutamakan prosedur dan administrasi. Yang kedua, Presiden meminta memperkuat sinkronisasi dan integrasi APBN, APBD dan dana desa.

“Ketiga, Bapak Presiden meminta agar dilakukan perencanaan dan penganggaran secara fokus. Artinya, prioritaskan pada belanja publik yang hasilnya langsung dan nyata dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur menguti pernyataan Presiden.

Arahan lain, lanjutnya, Raperda APBD diharapkan agar ditetapkan tepat waktu. Dengan demikian, sejak awal tahun masyarakat sudah dapat memperoleh manfaat belanja APBD. “Bapak Presiden juga menginginkan adanya efisiensi, menteri dan kepala daerah agar melakukan pengecekan sejak penyusunan RKA/RKL. Ini dilakukan agar belanja benar-benar difokuskan pada kegiatan inti, bukan pada kegiatan pendukung seperti yang sudah terjadi di masa lalu hingga sekarang. Jika tidak sesuai dengan fokus prioritas agar direvisi,” urainya.

Kemudian terkait dengan dana desa, kembali agar diarahkan kepada kegiatan yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas di pedesaan. Sehingga, dapat mencegah sekaligus mengurangi urbanisasi. “Tahun 2018 merupakan tahun dilaksanakannya beberapa kegiatan strategis nasionai seperti Asian Games, pilkada serentak dan dimulainya tahapan pilpres dan pileg 2019. Jajaran pemerintahan diminta Presiden tetap fokus bekerja, para ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis pilkada,” ungkapnya.

Presiden juga meminta semua pihak untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing agar pertumbuhan ekonomi mampu ditingkatkan dan kegiatan ekonomi dalam kondisi stabil. Selain itu, juga meningkatkan dan mengembangkan produktivitas ekspor komoditas hasil produksi UMKM dan industri pengolahan.

Untuk diketahui, belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan non kementerian/lembaga senilai Rp 607,1 triliun.

Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. (humas/fen)

 

Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018:

 

Provinsi Kalimantan Utara      : Rp. 1.883.093.000.000

Kabupaten Bulungan               : Rp. 905.064.258.000 (dana desa: Rp. 67.596.565.000)

Kabupaten Malinau                : Rp. 1.231.240.389.000 (dana desa: Rp. 118.908.746.000)

Kabupaten Nunukan                : Rp. 1.025.750.956.000 (dana desa: Rp. 166.947.590.000)

Kota Tarakan                           : Rp. 717.450.492.000

Kabupaten Tana Tidung          : Rp. 578.312.763.000 (dana desa: Rp. 34.235.379.000)

Total:                                       : Rp. 6.339.911.858.000

Jumlah Dana Desa untuk 4 kabupaten di Kaltara      : Rp 387.688.280.000


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 00:11

Tak Terima, Laporkan

SELAIN baliho, spanduk atau poster, peserta pemilu juga diperbolehkan memasang stiker di tempat-tempat…

Senin, 15 Oktober 2018 00:10

Masih Mangkrak, Pembangunan GOR Tak Ada Kejelasan

TARAKAN – Hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tarakan Sofian Raga, pembangunan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:10

Tempuh Perjalanan Darat, Terkesan Dermaga Sungai Ular

Selama 5 tahun terbentuknya Kaltara, pembangunan wilayah perbatasan jadi perhatian. Terutama untuk infrastruktur…

Senin, 15 Oktober 2018 00:09

Fokus Perbaikan Jalan Berlubang

MALINAU - Pengerjaan jalan nasional untuk wilayah perbatasan Malinau hingga ke Sungai Ular, Kabupaten…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:25

Begini Usaha Mempermudah Urusan TKI

SEBAGAI pintu gerbang keluar masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencoba peruntungan di negeri…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:24

Terduga Perompak ‘Dihadiahi’ Timah Panas

TANJUNG SELOR – Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Nunukan bersama Satuan Tugas (Satgas)…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:15

Banyak Warga Belum Mengerti

SEBANYAK 30 persen warga Kabupaten Bulungan belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan di Badan…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:14

Beras Lokal Kemahalan

TANJUNG SELOR – Badan Urusan Logistik (Bulog) Tanjung Selor kesulitan menyerap beras dari petani…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:47

Desak KPU Keluarkan SK

TARAKAN – Tahapan kampanye pemilihan presiden dan pemilihan DPRD, DPR, DPR RI sudah berjalan.…

Jumat, 12 Oktober 2018 14:42

Pendaftar CPNS Minta Kejelasan

TANJUNG SELOR – Pendaftar CPNS Pemkab Bulungan yang berkasnya ditolak diverifikasi oleh panitia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .