MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Rabu, 06 Desember 2017 13:44
Pemekaran Desa Kendala DOB Tanjung Selor

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Masih diberlakukannya moratorium DOB oleh Presiden Joko Widodo membuat daerah yang ingin dimekarkan harus menunggu sampai kebijakan itu dicabut. Masalah keuangan negara menjadi faktor utama Presiden belum mencabut kebijakan moratorium.

Ketua Presidium DOB Kota Tanjung Selor Achmad Djufrie mengatakan, usulan pemekaran DOB Tanjung Selor juga masih menghadapi beberapa persoalan. Di antaranya terkait pemekaran desa untuk kemudian menjadi pemekaran kecamatan. Untuk pemekaran desa perlu adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemkab Bulungan.

“Kita menunggu perda tentang pemekaran desa dari Pemkab Bulungan untuk DOB Tanjung Selor,” tuturnya, Senin (4/12) lalu.

Dia mengatakan, data mengenai desa ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan. Namun, kata dia, DPMD masih stagnan atau diam di tempat.

“DPMD tidak akan memberikan data kalau tidak ada desakan politik dari DPRD Bulungan,” ujarnya.

Ditambahkan, pemekaran desa sendiri juga saat ini sedang dilakukan kebijakan moratorium.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Syarwani menyatakan kondisi ini merupakan sumbatan yang terjadi mulai dari bawah hingga atas. Selain DOB masih moratorium, pemekaran desa pun demikian. Menurutnya, seharusnya kementerian terkait sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemekaran desa ini tidak perlu dimoratoriumkan. Sebab, persoalannya bukan hanya Tanjung Selor yang akan dijadikan kota.

“Jauh sebelum lahirnya UU itu, sebenarnya ada 12 desa yang sudah mengajukan pemekaran di Bulungan. Seperti di Desa Gunung Putih, Mara Tengah, dan Mara Satu. Beberapa desa sudah mengusulkan sebelum UU Desa lahir, bahkan dokumennya ada di Pemkab Bulungan, di DPMD untuk pemekaran desa,” ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, perlu audiensi dengan pemerintah pusat untuk menjelaskan kondisi asli di daerah. Selain itu, minta fasilitasi Pemprov Kaltara agar pusat bisa mempertimbangkan membuka moratorium pemekaran desa.

Yang paling penting, kata Syarwani, yakni mempersiapkan kelengkapan data yang akurat. Menurut dia, sebenarnya ada beberapa desa di Tanjung Selor yang jika mengacu UU Desa sudah memenuhi syarat untuk bisa dimekarkan. Misal, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Hulu.

“Kecamatan tidak bisa dimekarkan sebelum ada pemekaran desa,” ujarnya.

Untuk ada usulan memekarkan desa, lanjutnya, juga perlu dilakukan pemekaran di tingkat rukun tetangga (RT). Data terkait pemetaan RT juga sudah dimiliki oleh DPMD Bulungan. Sehingga, prosesnya berjenjang mulai dari RT, desa/kelurahan, hingga kecamatan.

Dia menyatakan yang dimaksud oleh Presiden terkait moratorium adalah pemekaran DOB, bukan pemekaran desa. “Kita ingin bermain di bawah dulu, mulai dari RT. Jadi, kalau di bawah sudah klir, ketika moratorium dicabut kita tinggal menyodorkan dokumennya ke pusat.

Terkait hal ini, Syarwani berencana memanggil DPMD Bulungan dan Presidium DOB Tanjung Selor untuk rapat dengar pendapat. Sehingga bisa memiliki gambaran langkah ke depan dalam upaya pemekaran Tanjung Selor. “Kami perlu tahu apa saja yang sudah dilakukan DPMD Bulungan soal pemekaran ini. Bersama Presidium kan bisa membantu DPMD terkait RT. Saya usahakan pertemuan dilakukan sebelum Natal,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 12:31

Tambahan Buku Terkendala Anggaran

TANJUNG SELOR – Dinas Perpustakaan dan Arsip Bulungan mengajukan penambahan sebanyak 6.000 buku…

Kamis, 14 Desember 2017 12:29

Ingatkan Pegawai Bekerja Lebih Baik

TANJUNG SELOR – Tahapan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara sudah selesai. Bahkan penetapan…

Kamis, 14 Desember 2017 12:22

Akun Facebook Ketua KNPI Dibajak, Modus Kejahatan dengan Meminta Bantuan

TANJUNG SELOR – Hati-hati dengan media sosial saat ini, terutama Facebook. Akhir-akhir ini, Facebook…

Rabu, 13 Desember 2017 12:38

KPU Serahkan Hasil Penelitian Perbaikan Parpol

TANJUNG SELOR – Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), hasil penelitian administrasi perbaikan…

Rabu, 13 Desember 2017 12:33

Apresiasi Program Guru 3T

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) memrogramkan pengiriman guru untuk penempatan di daerah…

Rabu, 13 Desember 2017 12:31

Biaya Perawatan Umairah Ditanggung Perusahaan

TANJUNG SELOR – Pasien penderita penyempitan usus besar, Umairah (2 bulan) untuk pengobatan di-backup…

Rabu, 13 Desember 2017 12:29

Dewan Beri Dua Alternatif, Terkait Persoalan SMAN 2 Tanjung Selor

TANJUNG SELOR – Rencana Pemprov Kaltara memindahkan kegiatan belajar mengajar para pelajar SMAN…

Selasa, 12 Desember 2017 12:29

Lepas Kendali, Pengendara Meninggal

TANJUNG SELOR – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bulungan mengevakuasi jenazah KA (41), korban…

Selasa, 12 Desember 2017 12:28

Cakupan JKN Belum Capai Target

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat berkomitmen dalam upaya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).…

Selasa, 12 Desember 2017 12:25

Susah BAB karena Penyempitan Usus Besar

TANJUNG SELOR – Umairah, bayi berusia 2 bulan mendapatkan penanganan intensif di Ruang Avatar…

Warga Ditemukan Gantung Diri

Daerah Belum Terima Edaran Mendikbud

Mayat di Km 4 Diduga Korban Pembunuhan

SADIS !!! Sabu-Sabu Tak Sesuai Takaran, Leher Teman Dipukul Sampai Meninggal

Lagi, Internet Disorot Warga

Lepas Kendali, Pengendara Meninggal

Tak Ada Laboratorium, Uji Sampel ke Samarinda

Penyusunan Dapil Tunggu DAK2

Biaya Perawatan Umairah Ditanggung Perusahaan

Rekrutmen Direktur PDAM Dikritisi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .