MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Rabu, 06 Desember 2017 13:44
Pemekaran Desa Kendala DOB Tanjung Selor

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Masih diberlakukannya moratorium DOB oleh Presiden Joko Widodo membuat daerah yang ingin dimekarkan harus menunggu sampai kebijakan itu dicabut. Masalah keuangan negara menjadi faktor utama Presiden belum mencabut kebijakan moratorium.

Ketua Presidium DOB Kota Tanjung Selor Achmad Djufrie mengatakan, usulan pemekaran DOB Tanjung Selor juga masih menghadapi beberapa persoalan. Di antaranya terkait pemekaran desa untuk kemudian menjadi pemekaran kecamatan. Untuk pemekaran desa perlu adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemkab Bulungan.

“Kita menunggu perda tentang pemekaran desa dari Pemkab Bulungan untuk DOB Tanjung Selor,” tuturnya, Senin (4/12) lalu.

Dia mengatakan, data mengenai desa ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan. Namun, kata dia, DPMD masih stagnan atau diam di tempat.

“DPMD tidak akan memberikan data kalau tidak ada desakan politik dari DPRD Bulungan,” ujarnya.

Ditambahkan, pemekaran desa sendiri juga saat ini sedang dilakukan kebijakan moratorium.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Syarwani menyatakan kondisi ini merupakan sumbatan yang terjadi mulai dari bawah hingga atas. Selain DOB masih moratorium, pemekaran desa pun demikian. Menurutnya, seharusnya kementerian terkait sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemekaran desa ini tidak perlu dimoratoriumkan. Sebab, persoalannya bukan hanya Tanjung Selor yang akan dijadikan kota.

“Jauh sebelum lahirnya UU itu, sebenarnya ada 12 desa yang sudah mengajukan pemekaran di Bulungan. Seperti di Desa Gunung Putih, Mara Tengah, dan Mara Satu. Beberapa desa sudah mengusulkan sebelum UU Desa lahir, bahkan dokumennya ada di Pemkab Bulungan, di DPMD untuk pemekaran desa,” ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, perlu audiensi dengan pemerintah pusat untuk menjelaskan kondisi asli di daerah. Selain itu, minta fasilitasi Pemprov Kaltara agar pusat bisa mempertimbangkan membuka moratorium pemekaran desa.

Yang paling penting, kata Syarwani, yakni mempersiapkan kelengkapan data yang akurat. Menurut dia, sebenarnya ada beberapa desa di Tanjung Selor yang jika mengacu UU Desa sudah memenuhi syarat untuk bisa dimekarkan. Misal, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Hulu.

“Kecamatan tidak bisa dimekarkan sebelum ada pemekaran desa,” ujarnya.

Untuk ada usulan memekarkan desa, lanjutnya, juga perlu dilakukan pemekaran di tingkat rukun tetangga (RT). Data terkait pemetaan RT juga sudah dimiliki oleh DPMD Bulungan. Sehingga, prosesnya berjenjang mulai dari RT, desa/kelurahan, hingga kecamatan.

Dia menyatakan yang dimaksud oleh Presiden terkait moratorium adalah pemekaran DOB, bukan pemekaran desa. “Kita ingin bermain di bawah dulu, mulai dari RT. Jadi, kalau di bawah sudah klir, ketika moratorium dicabut kita tinggal menyodorkan dokumennya ke pusat.

Terkait hal ini, Syarwani berencana memanggil DPMD Bulungan dan Presidium DOB Tanjung Selor untuk rapat dengar pendapat. Sehingga bisa memiliki gambaran langkah ke depan dalam upaya pemekaran Tanjung Selor. “Kami perlu tahu apa saja yang sudah dilakukan DPMD Bulungan soal pemekaran ini. Bersama Presidium kan bisa membantu DPMD terkait RT. Saya usahakan pertemuan dilakukan sebelum Natal,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 00:16

Rp 100 M untuk Tingkatkan Pelayanan

TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Idewan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengusulkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:12

Ngga Terbang ke Tanjung Selor, Ini Pertimbangan Garuda

TANJUNG SELOR – Rencana maskapai Garuda membuka rute penerbangan ke Tanjung Selor, Bulungan, kemungkinan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 14:01

Tim SAR Kembali ke Markas

TANJUNG SELOR – Tim SAR gabungan dari Kaltim dan Kaltara mulai bertolak meninggalkan Palu, Sulteng…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:56

Pengembangan Dua Pelabuhan Terbentur Status

TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, terus digenjot Pemprov Kaltara.…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:54

Tak Ada Ampun untuk Produsen Miras

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara akan menindak tegas para produsen dan…

Jumat, 12 Oktober 2018 17:11

Kejahatan Anak Jadi Atensi Polda

TANJUNG SELOR - Banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, mulai pencurian hingga…

Jumat, 12 Oktober 2018 14:59

Perketat Jalur Tikus

SEBAGAI salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Utara perlu…

Jumat, 12 Oktober 2018 14:50

Tak Terdaftar JKN-KIS Bakal Disanksi

TANJUNG SELOR - Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 11 tentang Badan Jaminan Sosial disebutkan…

Kamis, 11 Oktober 2018 15:11

Kaltara Makin Padat, Sejak 2013, Bertambah 65.978 Jiwa

SEBAGAI provinsi baru yang pertumbuhan ekonominya cukup bagus, Kaltara ibarat gula yang kini banyak…

Rabu, 10 Oktober 2018 14:30

6.600 Sertifikat Tunggu Presiden

TANJUNG SELOR - Penyerahan 6.600 sertifikat tanah transmigrasi melalui program Pendaftaran Tanah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .