MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Jumat, 01 Desember 2017 15:20
Payung Hukum Pemkab Bertambah
PENGESAHAN PERDA: Ketua Komisi I DPRD Bulungan Masnur Anwar menyerahkan tiga raperda yang disahkan jadi perda, kemarin (30/11).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Bulungan, Kamis (30/11). Yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

Ketua Komisi I DPRD Bulungan Masnur Anwar mengatakan, pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka terjadi perubahan mendasar substansi dalam undang-undang tersebut.

“Masa berlaku KTP semula 5 tahun diubah menjadi seumur hidup. Istilah penyebutan awalnya KTP manual pun diubah menjadi KTP elektronik,” ujarnya usai paripurna.

Perubahan mendasar lainnya, kata politisi PPP ini, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Termasuk pemerintah daerah wajib melaksanakan stelsel aktif kepada masyarakat dalam pengurusan dan pembuatan administrasi kependudukan. 

Bahkan, adanya penambahan pengaturan kartu identitas anak (KIA), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Wewenang dan kewajiban pemberian izin hak akses pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) data kependudukan dan KTP-el diberikan oleh bupati.

Selanjutnya, untuk Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kemudian, regulasi tersebut harus dilakukan penyesuaian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

“Agar dalam perda mencantumkan struktur organisasi perangkat desa,” ujarnya.

Sedangkan Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah berdasarkan hasil kajian tim dari Kemendagri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Lebih lanjut Masnur mengungkapkan, setelah ditetapkan jadi perda tahapan berikutnya perlu diserahkan ke pemerintah provinsi sebelum diimplementasikan. Dari pengesahan tiga perda itu, paling mendasar mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurut Masnur, hal ini menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pedoman dalam pengangkatan perangkat desa. “Untuk dua perda lainnya pun juga sangat penting, baik itu menyangkut administrasi kependudukan maupun pajak-pajak daerah,” ujarnya. (uno/fen) 


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 00:16

Rp 100 M untuk Tingkatkan Pelayanan

TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Idewan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengusulkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Pemdes Harus Transparan

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan, aparatur pemerintah desa wajib meningkatkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:13

Harga Tanah di Ibukota Provinsi Ini Naik Menggila

TANJUNG SELOR – Sejak menyandang status sebagai ibu kota Kalimantan Utara, pembangunan di Tanjung…

Senin, 15 Oktober 2018 00:12

Ngga Terbang ke Tanjung Selor, Ini Pertimbangan Garuda

TANJUNG SELOR – Rencana maskapai Garuda membuka rute penerbangan ke Tanjung Selor, Bulungan, kemungkinan…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:16

CCTV untuk Kurangi Kriminalitas

TANJUNG SELOR – Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry mengatakan, untuk memudahkan proses pengungkapan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 14:01

Tim SAR Kembali ke Markas

TANJUNG SELOR – Tim SAR gabungan dari Kaltim dan Kaltara mulai bertolak meninggalkan Palu, Sulteng…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:56

Pengembangan Dua Pelabuhan Terbentur Status

TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, terus digenjot Pemprov Kaltara.…

Jumat, 12 Oktober 2018 17:11

Kejahatan Anak Jadi Atensi Polda

TANJUNG SELOR - Banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, mulai pencurian hingga…

Jumat, 12 Oktober 2018 14:59

Perketat Jalur Tikus

SEBAGAI salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Utara perlu…

Jumat, 12 Oktober 2018 14:50

Tak Terdaftar JKN-KIS Bakal Disanksi

TANJUNG SELOR - Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 11 tentang Badan Jaminan Sosial disebutkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .