MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Jumat, 01 Desember 2017 15:20
Payung Hukum Pemkab Bertambah
PENGESAHAN PERDA: Ketua Komisi I DPRD Bulungan Masnur Anwar menyerahkan tiga raperda yang disahkan jadi perda, kemarin (30/11).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Bulungan, Kamis (30/11). Yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

Ketua Komisi I DPRD Bulungan Masnur Anwar mengatakan, pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka terjadi perubahan mendasar substansi dalam undang-undang tersebut.

“Masa berlaku KTP semula 5 tahun diubah menjadi seumur hidup. Istilah penyebutan awalnya KTP manual pun diubah menjadi KTP elektronik,” ujarnya usai paripurna.

Perubahan mendasar lainnya, kata politisi PPP ini, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Termasuk pemerintah daerah wajib melaksanakan stelsel aktif kepada masyarakat dalam pengurusan dan pembuatan administrasi kependudukan. 

Bahkan, adanya penambahan pengaturan kartu identitas anak (KIA), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Wewenang dan kewajiban pemberian izin hak akses pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) data kependudukan dan KTP-el diberikan oleh bupati.

Selanjutnya, untuk Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kemudian, regulasi tersebut harus dilakukan penyesuaian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

“Agar dalam perda mencantumkan struktur organisasi perangkat desa,” ujarnya.

Sedangkan Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah berdasarkan hasil kajian tim dari Kemendagri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Lebih lanjut Masnur mengungkapkan, setelah ditetapkan jadi perda tahapan berikutnya perlu diserahkan ke pemerintah provinsi sebelum diimplementasikan. Dari pengesahan tiga perda itu, paling mendasar mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurut Masnur, hal ini menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pedoman dalam pengangkatan perangkat desa. “Untuk dua perda lainnya pun juga sangat penting, baik itu menyangkut administrasi kependudukan maupun pajak-pajak daerah,” ujarnya. (uno/fen) 


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 12:31

Tambahan Buku Terkendala Anggaran

TANJUNG SELOR – Dinas Perpustakaan dan Arsip Bulungan mengajukan penambahan sebanyak 6.000 buku…

Kamis, 14 Desember 2017 12:29

Ingatkan Pegawai Bekerja Lebih Baik

TANJUNG SELOR – Tahapan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara sudah selesai. Bahkan penetapan…

Kamis, 14 Desember 2017 12:17

Kepala OPD Diberi Waktu 7 Hari, Sampaikan Usulan untuk Mutasi

TANJUNG SELOR – Rencana mutasi pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara masih terus berproses. Ada…

Rabu, 13 Desember 2017 12:38

KPU Serahkan Hasil Penelitian Perbaikan Parpol

TANJUNG SELOR – Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), hasil penelitian administrasi perbaikan…

Rabu, 13 Desember 2017 12:33

Apresiasi Program Guru 3T

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) memrogramkan pengiriman guru untuk penempatan di daerah…

Rabu, 13 Desember 2017 12:31

Biaya Perawatan Umairah Ditanggung Perusahaan

TANJUNG SELOR – Pasien penderita penyempitan usus besar, Umairah (2 bulan) untuk pengobatan di-backup…

Rabu, 13 Desember 2017 12:29

Dewan Beri Dua Alternatif, Terkait Persoalan SMAN 2 Tanjung Selor

TANJUNG SELOR – Rencana Pemprov Kaltara memindahkan kegiatan belajar mengajar para pelajar SMAN…

Rabu, 13 Desember 2017 12:19

Mutasi Segera Dirapatkan

TANJUNG SELOR – Rencana mutasi pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara pada Desember ini, masih…

Selasa, 12 Desember 2017 12:29

Lepas Kendali, Pengendara Meninggal

TANJUNG SELOR – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bulungan mengevakuasi jenazah KA (41), korban…

Selasa, 12 Desember 2017 12:28

Cakupan JKN Belum Capai Target

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat berkomitmen dalam upaya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).…

Warga Ditemukan Gantung Diri

Daerah Belum Terima Edaran Mendikbud

Mayat di Km 4 Diduga Korban Pembunuhan

SADIS !!! Sabu-Sabu Tak Sesuai Takaran, Leher Teman Dipukul Sampai Meninggal

Lagi, Internet Disorot Warga

Lepas Kendali, Pengendara Meninggal

Tak Ada Laboratorium, Uji Sampel ke Samarinda

Penyusunan Dapil Tunggu DAK2

Biaya Perawatan Umairah Ditanggung Perusahaan

Rekrutmen Direktur PDAM Dikritisi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .