MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 01 Desember 2017 15:02
Diharapkan Berdampak pada Perekonomian Kaltara

Dari Pelaksanaan BIMP-EAGA dan Senior Official Meeting

DIMULAI: Delegasi BIMP-EAGA melakukan pertemuan di Swiss-Bellhotel, Kamis (30/11).

PROKAL.CO, Pertemuan tingkat menteri dari empat negara yang tergabung dalam Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina (BIMP) - East ASEAN Growth Area (EAGA) ke-21 dan Senior Official Meeting ke-26 dimulai di Tarakan, Kamis (30/11).

 

MUHAMMAD RAJAB, Tarakan

 

 

PELAKSANAAN kegiatan bertaraf internasional BIMP-EAGA punya kenangan tersendiri bagi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Ia mengaku menjadi salah satu pencetus dilakukannya pertemuan tersebut.

Menurutnya, pertemuan BIMP–EAGA sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru, tepatnya pada 1994. Irianto sendiri terlibat dalam merumuskan dibentuknya pertemuan itu.

Irianto yang kala itu masih menjadi pejabat di Pemprov Kaltim, bersama Ketua DPD RI saat ini Oesman Sapta Oddang yang ketika itu menjadi Ketua Kadin Kalimantan Barat, dan Ketua Kadin Kaltim Rudiansyah bertemu dalam rapat koordinasi wilayah (rakorwil) untuk merumuskan pembentukan BIMP–EAGA.

“Saya tahu karena saya yang merumuskan,” kenang Irianto Lambrie menceritakan sejarah singkat pembentukan pertemuan ini kepada awak media, Rabu (29/11).

Irianto mengetahui betul betapa pentingnya arti pertemuan tersebut bagi Indonesia. Selain mempererat hubungan keempat negara, juga membicarakan pengembangan kerja sama ekonomi.

Karena itu, Irianto tidak menyia-nyiakan begitu menerima tawaran sebagai tempat penyelenggara. Dengan harapan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Bumi Benuanta.

“Kita berharap pertemuan itu tidak hanya mempererat hubungan, tapi ada kesepatakan-kesepakatan baru untuk merealisasikan kerja sama ekonomi. Misalnya, dulu dirumuskan Pan Borneo, pembangunan jalan antarnegara ASEAN, khususnya di Kalimantan. Dari Pontianak tembus ke Serawak, nanti Serawak–Brunei–Sabah tembus ke Kaltara, lalu ke Kaltim, Kalsel dan Kalteng,” bebernya.

Selain di bidang ekonomi, pertemuan tersebut juga diharapkan berdampak pada kegiatan perdagangan di Kaltara. Seperti diketahui, perdagangan lintas batas di provinsi termuda di Indonesia ini dengan Tawau, Malaysia masih menyisakan seabrek persoalan.

Sehingga, dengan pertemuan ini diharapkan antara menteri perdagangan Indonesia dan Malaysia memperbaharui perjanjian perdagangan lintas batas kedua negara yang  ditandatangani pada 1964 silam.

Salah satu poin dalam perjanjian itu, kata Irianto, masyarakat di perbatasan Indonesia seperti Krayan, Sebatik hanya boleh belanja maksimum Rp 600 ribu. Namun, implementasi di lapangan tidak sesuai dalam perjanjian.

Ini yang akhirnya banyak menyebabkan praktik perdagangan ilegal di perbatasan Kaltara dan Tawau. Karena itu, dengan kondisi saat ini, kata Irianto, mestinya perjanjian tersebut sudah diperbaharui sehingga perdagangan kedua negara bisa legal.

“Kalau dilegalkan pedagang tidak perlu khawatir ditangkap. Kedua negara masing-masing bisa memungut pajak. Ketiga mereka bisa melakukan perdagangan dengan volume yang lebih besar,” tuturnya.

Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan berdampak pada kerja sama di bidang transportasi, terutama udara. Seperti dahulu, ada penerbangan  langsung dari Brunei Darussalam ke Balikpapan. Begitu juga dari Kinabalu, Malaysia ke Balikpapan.

“Harapannya kita Kaltara sebagai poros terdepan, paling tidak angkutan udara ini nanti tidak hanya Tarakan–Tawau atau Tarakan–Kinabalu, tapi kalau Nunukan nanti sudah bisa didarati ATR-72, kita usulkan diratakan. Begitu juga Tanjung Selor. Selain memudahkan arus penumpang, kalau ada hal-hal yang mendesak kita bisa langsung terbang. Apalagi mudah-mudahan Kaltara menjadi pusat industri baru, akan mendorong intensitas kegiatan ekonomi yang makin lebih kuat,” jelasnya.

Poin penting lainnya, kata Irianto, lewat pertemuan ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di perbatasan keempat negara. Seperti aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok di Filipina ataupun persoalan perbatasan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara Johan Mulyadi mengungkapkan, pertemuan ini bisa berdampak positif pada percepatan pembangunan di Kaltara.

“BIMP–EAGA sendiri adalah organisasi yang mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Biasanya kawasan yang semakin jauh dari ibu kota, semakin tertinggal, padahal kawasan ini yang paling rawan apabila terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika kegiatan ekspor impor tidak diatur dengan benar, maka yang terjadi seperti saat ini di Tarakan dan Nunukan adalah maraknya praktik ilegal. Baik penyelundupan manusia, obat bius maupun bahan-bahan kebutuhan pokok.

Yang lebih parah lagi, masyarakat Kaltara sendiri menjadi konsumennya. Padahal, Kaltara sendiri memiliki potensi yang bisa dijadikan barang ekspor. Sehingga  Kaltara bisa menjadi produsen, bukan pangsa pasar. (*/fen) 


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:58

Disdik Kaltara Belajar dari Pengalaman

TANJUNG SELOR – Penerapan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menggunakan High Order…

Selasa, 24 April 2018 12:35

Transportasi Air Jadi Fokus Kapolda

MESKI baru Juni nanti,persiapan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini menjadi perhatian khusus bagi…

Selasa, 24 April 2018 12:34

Mendagri Tegaskan Semua Prioritas

TANJUNG SELOR – Pemekaran Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru (DOB), karena merupakan ibu…

Selasa, 24 April 2018 12:26

Kaltara Otonomi Penuh, Tjahjo: Jangan Cuma Bawa Hasil

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di provinsi…

Senin, 23 April 2018 10:45

Disdik Ultimatum Satuan Pendidikan

TARAKAN - Kepala Dinas Pendidikan Kaltara Sigit Muryono mengingatkan kepada satuan pendidikan penerima…

Senin, 23 April 2018 10:42

Sempat Ingin Jadikan Hiasan

TARAKAN – Mortir sisa perang kembali ditemukan warga. Kali ini ditemukan di Kelurahan Kampung…

Minggu, 22 April 2018 00:10

Beli Pesawat, Pemprov Bahas Skema Pembayaran

TANJUNG SELOR - Rencana pembelian pesawat N219 Nurtanio yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (DI)…

Minggu, 22 April 2018 00:06

Bantuan Kapal Akan Ditarik, Daerah Terancam Tak Dapat Bantuan

TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara akan menarik kembali kapal…

Minggu, 22 April 2018 00:03

Produksi di Atas 2015 Tak Bebas Denda

TANJUNG SELOR - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)…

Sabtu, 21 April 2018 11:02

Meski Dicoret, Dishub Tetap Siapkan DED Kereta Api

TANJUNG SELOR – Dicoretnya proyek pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur oleh Presiden…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .