MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 01 Desember 2017 15:01
Izin Niaga Diperjuangkan sejak 2011

MAF Pilih Opsi Kerja Sama Gereja

ANDALAN WARGA PEDALAMAN: Manajemen MAF akan menjalin kerja sama dengan pengurus gereja sebagai opsi yang ditawarkan Kemenhub.

PROKAL.CO, TARAKAN – Solusi yang ditawarkan pemerintah pusat kepada MAF untuk mengganti izin dari misi kemanusiaan atau sosial menjadi niaga agar bisa memungut biaya dari warga, ternyata sudah diperjuangkan sejak 2011.

Itu diungkapkan Office Manager MAF Tarakan Tom Chrislay. Bahkan, ia memperkirakan justru pemerintah pusat yang mementalkan usaha MAF untuk menjadi penerbangan niaga, karena terbentur aturan yang berlaku.

Akhirnya, Kementerian Perhubungan di masa Menteri Ignatius Jonan hanya mengeluarkan KP Nomor 59/2016 sebagai solusi bagi MAF, dengan masa izin hanya enam bulan. 

“Sebenarnya kami sudah urus itu sejak 2011, supaya kami bisa pindah dari OC (Operating Sertificate) part 91 (non niaga), menjadi OC part 135 (niaga),” ujar Tom Chrislay kepada Bulungan Post, Kamis (30/11).

Terbenturnya upaya MAF, kata Tom, karena adanya aturan yang mengharuskan status MAF berganti dari yayasan menjadi perseroan terbatas (PT). Dengan salah satu syaratnya minimal memiliki modal Rp 150 miliar. 

Pihak MAF sendiri sulit untuk menyanggupi, karena sebagai yayasan biaya operasional penerbangan selama ini hanya didapat dari bantuan donatur. Namun, ketika itu Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan dengan menghitung dari aset yang dimiliki. 

Hanya saja, pascakemudahan itu sampai sekarang pemerintah pusat tidak juga merestuinya. Justru, kata Tom, yang keluar adalah KP Nomor 59/2016 dengan masa izin selama enam bulan. Bahkan, setelah izin habis di era Menteri Perhubungan yang baru, Budi Karya Sumadi, izin niaga MAF sudah tidak diperpanjang lagi. 

“Yang jelas, MAF sudah berjuang minta bantu pemerintah supaya bisa melayani masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Tapi pemerintah kasih solusi KP di 2016,” tuturnya.

Atas solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, pihak MAF hanya bisa melakukan opsi kedua, yakni bekerja sama dengan pihak gereja untuk menerima donasi dari masyarakat sebagai donatur. Namun, bagaimana teknisnya masih dipelajari pihaknya. 

“Kami sudah putuskan. Kami akan mengkaji itu, mempelajari itu, bagaimana teknisnya supaya masyarakat bisa terlayani, kami hanya bisa memilih opsi kedua. Nanti itu akan dihimpun oleh gereja, kami sedang mempelajari itu,”  jelasnya.

Pemprov Positif Beli Pesawat Nurtanio

SEMENTARA itu, saat ini Pemprov Kaltara berama wakil rakyat sedang intens membahas rencana pembelian pesawat agar bisa disahkan dalam APBD 2018. Menurut Gubenur Kaltara Irianto Lambrie, harga satu unit pesawat tersebut Rp 80 miliar.

“Kami akan membeli satu dulu, karena pesawat ini sangat bagus untuk digunakan di Kaltara, yang memang letak geografisnya sangat membutuhkan pesawat untuk daerah-daerah yang terisolir,” ungkap Irianto ditemui sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu (29/11) malam.

Jika disetujui, pembayarannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun depan bisa dianggarkan sekira Rp 40 miliar. Sisanya dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain melalui APBD, bisa juga dilakukan dengan kerja sama maskapai atau kredit di bank.

Pesawat tersebut dapat mengangkut 19 orang dengan kapasitas 26 ton untuk sekali angkut. Keuntungan pesawat ini tidak memerlukan landasan panjang untuk terbang dan mendarat, cukup dengan landasan 300 meter saja.

Nantinya, pesawat yang menggunakan dua baling-baling ini bisa dimanfaatkan untuk melayani warga pedalaman yang sedang sakit maupun untuk mengangkut penumpang dan barang menuju pedalaman dan sebaliknya.

Saat ini, Irianto hanya menunggu pembahasan di DPRD Kaltara. Setelah itu, akan dilakukan penandatanganan untuk disahkan. “Saya yakin teman-teman anggota DPRD provinsi akan mendukung untuk warga pedalaman dan demi kemajuan Kaltara,” katanya.

Untuk pengelolaan pesawat itu nantinya, menurutnya, bisa oleh perusahaan daerah (Perusda) atau dilakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan lain. Namun, untuk hal ini pihak masih mengkaji mana yang lebih menguntungkan.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait pembelian pesawat Nurtanio N-219 buatan anak negeri itu.

“Saat ini kita sedang melakukan pembahasan dan sedang berjalan untuk pembelian satu unit pesawat jenis Nurtanio N-219 ini. Dan, pembahasan ini tidak terlalu lama, kurang lebih 2-3 hari-lah,” ujarnya.

Marten juga menegaskan dirinya mendukung atas langkah yang diambil oleh Gubernur, karena di beberapa wilayah Kaltara saat ini masih sulit untuk dijangkau, baik jalur darat maupun jalur sungai sehingga jalan satu-satunya dengan pesawat. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 20 Februari 2018 11:57

Target Lebih Banyak Serap Pencaker

TARAKAN – Pelaksanaan job fair yang dilakukan Pemkot Tarakan dengan melibatkan beberapa perusahaan…

Selasa, 20 Februari 2018 11:54

Ngaku Guru Tari, Embat Anting-Anting Pelajar

TARAKAN – Orangtua yang memakaikan anak-anaknya perhiasan emas, harus waspada. Kemarin (19/2),…

Selasa, 20 Februari 2018 11:38

BKPPD Tunggu Hasil Panwaslu

BADAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan juga telah mendapatkan informasi adanya…

Selasa, 20 Februari 2018 11:36

Dua Kadis Acungkan Salam Khas Paslon, Terancam Kena Sanksi Pidana

TARAKAN – Sanksi yang bisa diterima dua kepala dinas di Pemkot Tarakan berinisial BS dan SW cukup…

Senin, 19 Februari 2018 12:33

Internet Putus Gara-Gara Longsor

TARAKAN – Jaringan internet lagi-lagi dikeluhkan warga Kalimantan Utara sejak beberapa hari terakhir.…

Senin, 19 Februari 2018 11:05

Paslon Komitmen Hindari Perselisihan

TARAKAN – Setelah mengikuti deklarasi tolak money politic dan politisasi SARA pada Rabu (14/2)…

Senin, 19 Februari 2018 10:58

Dua Kadis Acungkan Salam Khas Paslon

TARAKAN – Tahapan kampanye Pilkada Tarakan yang baru dimulai 15 Februari lalu, dihebohkan dengan…

Minggu, 18 Februari 2018 14:04

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

TANJUNG SELOR – Salah satu usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara adalah…

Sabtu, 17 Februari 2018 14:03

Warga Filipina Diproses Imigrasi

TARAKAN – Lima nelayan asal Filipina yang berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama…

Sabtu, 17 Februari 2018 14:01

Belum Temukan Pelanggaran

TAHAPAN Pilkada Tarakan telah memasuki masa kampanye sejak Kamis (15/2). Di hari pertama kampanye itu,…

UMI: Nomor Satu Mudah Diingat

Warna-Warni Kampung Pelangi di Pesisir Tarakan

Sanksi Pemecatan untuk Oknum Petugas Avsec

Desak Pusat Realisasikan DOB Apau Kayan

BPK Ingatkan soal Utang Proyek

Belum Temukan Pelanggaran

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Hanya untuk Fasilitas Pemerintah

Warga Filipina Diproses Imigrasi

Arief Diberi Tugas Awasi ASN

Nomor 3 Dianggap Berkah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .