MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Rabu, 29 November 2017 14:01
Sampaikan Persoalan TKI ke Kemenaker
BAHAS TKI: Anggota DPRD Kaltara (tiga kanan) mengikuti pertemuan di Kemenaker, Selasa (28/11).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Apalagi, banyak TKI yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, tidak melalui jalur resmi.

Ketika dideportasi, juga mendatangkan persoalan bagi daerah terdekat, meskipun TKI berasal dari daerah lain. Di Kabupaten Nunukan, misalnya. Sebagai daerah terdekat dari negara bagian Sabah, Malaysia, Nunukan menjadi tempat penampungan para TKI yang dideportasi.

Namun yang menjadi persoalan, kata Norhayati Andris, anggota DPRD Kaltara, Pemkab Nunukan harus menanggung utang di rumah sakit yang jumlahnya mencapai Rp 600 juta.

Itu karena Pemkab Nunukan harus menanggung biaya para TKI yang dideportasi. Salah satu contoh, kata dia, TKI yang mengalami gangguan jiwa di Malaysia dipulangkan ke Tanah Air, dan Nunukan sebagai daerah terdekat menjadi tempat singgah.

“Sementara, permasalahannya Pemkab Nunukan ingin menganggarkan untuk menangani tidak ada nomenklaturnya,” ujarnya, Selasa (28/11).

Persoalan tersebut yang disampaikan pihaknya kepada jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ada solusi yang diberikan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi TKI, yang disampaikan pihaknya ke Kementerian Ketenagakerjaan yaitu soal memperpanjang paspor. Banyak TKI yang tidak bisa memperpanjang paspor karena kesalahan alamat, yang akhirnya ditolak oleh sistem.

Persoalan ini, lanjutnya, karena dalam pengurusan paspor dilakukan oleh penyalur. Data di paspor pun diisi asal-asalan oleh penyalur asal TKI bisa berangkat. Selain dideportasi dan tidak membawa hasil selama bekerja di luar negeri, juga tak sedikit yang harus menjalani hukuman.

“Nah, kami ingin apakah persoalan ini ada kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menanganinya,” ujarnya. (fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .