MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 29 November 2017 13:51
Kemenhub Beri Tiga Solusi, Izin Penerbangan MAF Tidak Dihentikan
IZIN PENERBANGAN TIDAK DIBEKUKAN: Pesawat MAF mendarat di lapangan terbang Long Nawang, Kabupaten Malinau, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tidak terbangnya pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di wilayah Kaltara sejak 9 November lalu, yang akhirnya memicu aksi di seluruh kabupaten/kota pada Senin (27/11), langsung disikapi Pemprov dan DPRD Kaltara dengan menemui jajaran Kementerian Perhubungan.

Pada pertemuan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo, Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid, Bupati Nunukan Asmin Laura, anggota DPRD Kaltara dan sejumlah tokoh masyarakat, Selasa (28/11), dihasilkan tiga solusi agar MAF bisa tetap melayani masyarakat pedalaman dan perbatasan di provinsi ke-34 ini.

Disampaikan Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid kepada media ini, tiga solusi tersebut yaitu pola pembayaran kepada pihak MAF tidak langsung dari masyarakat. Namun, dalam bentuk donasi yang dibayarkan masyarakat melalui lembaga adat, yayasan atau rumah ibadah. Selanjutnya, donasi tersebut diberikan kepada MAF untuk digunakan sebagai biaya tambahan operasional.

Solusi kedua, Kemenhub menyarankan agar Pemprov Kaltara mengajukan rute perintis ke Kemenhub. Ini sesuai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada pasal 104 dapat dilakukan oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

Sedangkan solusi ketiga yaitu menyarankan kepada manajemen MAF untuk mengubah izin dari usaha sosial menjadi usaha niaga. “Karena Kepmenhub Nomor 59 Tahun 2016 tidak bisa diperpanjang,” ujar Taupan.

Dia juga menyampaikan bahwa Kemenhub tidak mencabut izin kegiatan penerbangan sosial MAF. Hanya saja, lanjutnya, MAF tidak diperbolehkan memungut biaya dari masyarakat. Jika tidak memungut biaya, maka MAF diperbolehkan beroperasi.

Hal senada pun disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltara Andi Muhammad Akbar. Menurutnya, Kemenhub tidak pernah mencabut izin penerbangan MAF sehingga masih bisa tetap beroperasi di Kaltara.

“Tapi tidak boleh langsung memungut biaya ke masyarakat, karena kan MAF sifatnya sosial,” ujar politisi Hanura ini.

Apalagi, lanjutnya, MAF merupakan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. “Jadi dari Kemenhub memberikan solusi agar pembayaran dalam bentuk donasi melalui yayasan, lembaga adat atau gereja. Kalau seperti itu boleh,” tambahnya.

Namun, dirinya lebih sreg dengan solusi agar Pemprov Kaltara mengusulkan angkutan udara perintis ke Kemenhub sesuai Pasal 105 UU 1/2009 tentang Penerbangan. Dengan solusi ini, kata dia, MAF bisa memungut biaya dengan catatan Pemprov Kaltara mengusulkan rute penerbangan perintis, meskipun MAF pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

“Kami dari komisi tiga meminta agar Pemprov Kaltara segera menyurat ke Kemenhub. Jadi kalau izinnya keluar, bisa pungut (biaya, Red) lagi,” sarannya.

Namun untuk jangka panjangnya, dia meminta kepada pemerintah agar membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses darat bagi warga pedalaman dan perbatasan. Selain itu, juga membangun sarana dan prasarana lain seperti rumah sakit dan puskesmas di perbatasan.

“Jadi, tidak lagi tergantung transportasi udara yang berlebihan,” tambahnya.

Karena di beberapa daerah perbatasan saat ini sudah dibangun Rumah Sakit Pratama, dia juga meminta agar pemerintah melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk petugas medisnya agar segera dilengkapi agar segera beroperasi dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan itu harus tuntas,” tegasnya.

Secara pribadi, dia juga mendukung rencana pembelian pesawat. Hanya saja, pihaknya menginginkan agar Pemprov Kaltara menjelaskan bagaimana nanti skema pembeliannya, operasional maupun perawatannya. (rus/fen2)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:52

Longsor di Jalan Lingkar Sebatik, Ancam Keselamatan Warga, Belum Ada Penanganan

SEBATIK BARAT – Kondisi jalan lingkar Sebatik, tepatnya di Bukit Menangis RT 06 Desa Bambangan,…

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:49

Bangkitkan Semangat Nasionalime di Tengah Keterbatasan

Lima tahun sudah sekolah tapal batas Darul Furqon hadir di Sebatik Tengah. Keberadaannya mampu memberikan…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:58

Bangun Laboratorium Uji Mutu

TANJUNG SELOR - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Disperindagkop…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:50

Bentuk Desa Tangguh Bencana

TANJUNG SELOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara mempunyai program membuat desa tangguh…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:38

Gelar Upacara di Sekolah Tapal Batas

Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:45

Berkas Laka Speedboat Belum Lengkap

BERKAS kasus kecelakaan laut Speedboat Harapan Baru, belum sepenuhnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:46

Sempat Jual Sapi, Kini Punya Belasan Kapal LCT

Meraih kesuksesan pasti melalui proses. Begitupun yang dualami Jupri Budiman Pahit dan manis menjalani…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:43

Capaian Imunisasi MR 21,68 Persen

TANJUNG SELOR - Meski pemberian vaksin Measles Rubella (MR) masih menuai pro kontra di kalangan masyarakat…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:39

Sertifikasi Halal sambil Jalan

PRO dan kontra yang terjadi akibat vaksin imunisasi Measles Rubella (MR) menimbulkan keresahan bagi…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:51

Satu Kepala OPD Terjaring Razia Satpol PP

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar PNS maupun pegawai tidak tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .