MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 28 November 2017 13:59
Tiga Raperda Ditarget Rampung
Syarwani

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Bulungan ditargetkan bisa selesai sebelum berakhirnya tahun ini. Tiga raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

 

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, mengupayakan agar tiga raperda bisa selesai sebelum tahun ini berakhir. Terutama yang menyangkut Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. “Kami ingin dari sisi aturan Disdukcapil Bulungan dapat memberikan pelayanan kependudukan secara maksimal,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Bulungan, Senin (27/11).

 

Beberapa fraksi DPRD Bulungan mengusulkan agar dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing kecamatan. Meskipun tidak bisa 10 kecamatan terbentuk UPT, paling tidak mengutamakan terhadap kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti Bunyu dan Sekatak.

 

Menurutnya, selama ini warga di Kecamatan Bunyu saat mengurus administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP-el, akta kelahiran dan lainnya harus rela menyeberang ke Tanjung Selor. Bagi kecamatan yang jauh seperti Bunyu, warga membutuhkan biaya cukup besar ketika harus ke kantor Disdukcapil Bulungan.

 

“Biaya itu tak sesuai dengan administrasi kependudukan yang diurus warga. Termasuk bagi warga Kecamatan Sekatak, khususnya Desa Liagu. Warga harus rela menuju ke Tarakan dulu baru melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor,” terangnya.

 

Dengan terbentuknya UPT ini, lanjutnya, untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan yang akan dilakukan warga. Meskipun belum bisa membentuk UPT secepatnya, paling tidak sudah menyusun struktur dan ada kantor yang tersedia. Sehingga warga tidak harus menyeberang menggunakan transportasi yang butuh biaya besar.

 

Selain Raperda Administrasi Kependudukan, dia juga menganggap Raperda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah tidak kalah penting. (uno/fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .