MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 14 November 2017 13:11
Raperda BUMD Dianggap Masih Normatif
AR Rasyid

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Migas Kaltara Jaya untuk terlibat dalam pengelolaan blok migas melalui participating interest (PI) 10 persen, ditargetkan dapat disahkan pada bulan depan.

Namun, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kaltara Abdul Rachman Rasyid menyatakan Raperda tentang PT Migas Kaltara Jaya masih perlu dilakukan sinkronisasi.

Sebab, pihaknya melihat raperda yang diajukan Pemprov Kaltara masih normatif. Di antaranya, kata politisi NasDem itu, tidak adanya pasal yang mengatur tentang komisaris, direktur utama, penggajian maupun syarat rekrutmen.

Aturan tersebut, lanjutnya, bukan di peraturan kepala daerah. Tapi, diatur dalam peraturan daerah. Karena berdasarkan aturan, kata dia, tidak boleh ada delegasi kosong.

“Maksudnya hal-hal yang belum jelas, diatur dalam pergub. Tidak boleh seperti itu. Harus tegas,” terangnya.

Dia juga mengatakan, pada 17-18 November akan digelar rapat dengan tim pakar. Rapat tersebut sekaligus menyinkronkan laporan pihaknya. Setelah itu, pihaknya akan mengundang Pemprov dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Soal penyertaan modal ke PT Migas Kaltara Jaya, Rasyid menyebutkan direncanakan Rp 10 miliar pada tahap awal. Sedangkan terkait bagian daerah penghasil seperti Bulungan, Tarakan dan Nunukan, dia juga menyatakan akan diatur.

“Makanya nanti melibatkan tim independen dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Nanti mereka yang melihat potensi daerah penghasil, lalu ditentukan berapa bagian dari 10 persen itu,” ujarnya. (adv/fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .