MANAGED BY:
RABU
22 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 14 November 2017 12:50
Dorong Pemkab Respons PI 10 Persen

Bisa Tingkatkan PAD Bulungan

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Peluang daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) menambah pendapatan asli daerah melalui participating interest (PI) 10 persen yang kurang disikapi Pemkab Bulungan, disayangkan Ketua DPRD Bulungan Syarwani.

Menurutnya, meski di kabupaten tidak ada lagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah pertambangan dan energi setelah kewenangan beralih ke provinsi, namun Pemkab masih bisa berpartisipasi. Dengan catatan, lanjutnya, secara regulasi ada hak milik pemerintah kabupaten dalam PI 10 persen pengelolaan blok migas.

“Tinggal bagaimana mekanismenya. Bisa dikomunikasikan dan sinkronisasi dengan Pemprov Kaltara yang punya kewenangan soal pertambangan dan energi. Paling tidak harus direspons, karena walau cuma 10 persen itu berpotensi jadi PAD Bulungan,” ujarnya, Senin (13/11).

Sepanjang dari sisi aturan ada hak dalam PI 10 persen, Syarwani mendorong Pemkab Bulungan untuk merespons dengan cepat dan bersinergi dengan Pemprov Kaltara. “Jangan sampai ada kesan kita lambat dalam mengurus hal (PI 10 persen, Red) ini,” tegasnya.

Terkait pola keikutsertaan dalam PI 10 persen, dia menyerahkan sepenuhnya pada Pemkab. Terpenting, jika memang ada hak harus ada komitmen untuk merespons setiap peluang yang bisa jadi pemasukan daerah. Sayang sekali bila hak daerah penghasil migas tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Buka juga ruang komunikasi di luar pemerintah Bulungan. Termasuk ke BUMN selaku yang mengelola dan menguasai. Minta penjelasan hak PI 10 persen seperti apa. Kami sangat mendukung jika memang ada peluang untuk mendapatkan bagian dari pengelolaan migas di daerah sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara Abdul Rachman Rasyid, menyatakan kabupaten/kota yang merupakan daerah penghasil migas mempunyai kesempatan mendapat PI 10 persen yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen Pada Wilayah Kerja Migas.

Untuk diketahui, pada Pasal 4 Permen ESDM 37/2016 disebutkan bahwa penawaran PI 10 persen kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan yaitu lapangan yang berada di daratan dalam satu provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai 4 mil laut, penawaran PI 10 persen diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/wali kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangan.

“Nah, kabupaten dan kota yang merupakan daerah penghasil juga dapat. Untuk skema pembagiannya, nanti diatur. Akan dilibatkan tim untuk melihat potensi daerah penghasil,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut Direktur Eksekutif Prakarsa Borneo Muhammad Muhdar, pemerintah daerah seharusnya bisa memaksimalkan peluang yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Sebab, jatah 10 persen hak pengelolaan untuk daerah tersebut memang diberikan khusus dan tidak bisa diperjualbelikan. Artinya, tanpa harus meminta pemerintah daerah memang sudah mendapatkan jatah.

Dia mengatakan, justru yang aktif untuk bisa mendapatkan hak pengelolaan tersebut adalah Pemprov Kaltara. Itu bisa dilihat dengan saat ini sedang menyusun peraturan daerah (perda) pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk partisipasi hak PI 10 persen.

“Saya lihat di Kaltara ini pemerintah daerahnya diam-diam saja ada tawaran yang cukup bagus lewat hak PI 10 persen. Padahal, ini kesempatan yang bagus untuk menikmati hasil kekayaan alam yang ada di sini,” tuturnya.

Muhdar mengatakan dengan memiliki PI 10 persen, pemerintah daerah akan menerima dua manfaat sekaligus. Yakni pemasukan dari kepemilikan saham dan dana bagi hasil (DBH). Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk setoran modal karena akan ditalangi oleh kontraktor kotrak kerja sama. (rus/fen)


BACA JUGA

Selasa, 21 November 2017 13:53

Minta DPU Lakukan Investigasi, Syarwani: Pelaku Harus Tanggung Jawab

TANJUNG SELOR – Rusaknya dinding penahan air atau turap di Selimau, Tanjung Selor karena ditabrak…

Selasa, 21 November 2017 13:28

Isu Bakso Daging Tikus Berdampak ke Bulungan

TANJUNG SELOR – Merebaknya isu bakso yang terindikasi spesies tikus di Kabupaten Nunukan, berdampak…

Selasa, 21 November 2017 13:25

Panwaslu Tak Persoalkan Status

TANJUNG SELOR – Anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Bulungan resmi dilantik,…

Senin, 20 November 2017 12:42

Turap Selimau Babak Belur, Lagi-Lagi Dihajar Kapal Barang

TANJUNG SELOR – Kondisi dinding penahan air atau turap di Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur,…

Senin, 20 November 2017 12:27

Proses Pemulihan Raisal Butuh Waktu Lama

TANJUNG SELOR – Pemulihan luka bakar Raisal, bocah 5 tahun asal Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung…

Minggu, 19 November 2017 14:02

Soal Bakso Terindikasi Spesies Tikus, DPKP Sebut Ada Tiga Faktor

TANJUNG SELOR – Isu adanya kandungan daging tikus pada bakso di Nunukan, masih ramai diperbincangkan…

Sabtu, 18 November 2017 12:55

Teruskan Warisan Leluhur, Ketupat Jadi Lambang Persatuan

Di setiap bulan Safar kalender Hijriah, masyarakat suku Tidung menggelar tradisi turun-temurun. Yakni,…

Sabtu, 18 November 2017 12:53

Investor Belanda Tertarik Bangun PLTS

TARAKAN – Selain upaya dari PLN untuk mewujudkan keandalan listrik di Tarakan, pihak swasta juga…

Sabtu, 18 November 2017 12:47

Usulkan Jika Ada Penerimaan CPNS

LIMA jabatan pada seleksi CPNS Pemprov Kaltara dipastikan kosong, karena tidak ada peserta yang mencapai…

Sabtu, 18 November 2017 12:45

Lima Jabatan Dipastikan Kosong, Hanya 1.043 Peserta Lolos SKB

TANJUNG SELOR – Peserta seleksi penerimaan CPNS Pemprov Kaltara yang telah lolos seleksi kompetensi…

LIHAT NIH..!! Demi Sekolah, Anak-Anak Desa Pimping Berenang Seberangi Sungai

Kasus SMA 2 Harus Jadi Pelajaran Terakhir

Heboh Bakso Daging Tikus, Kadis DPKP Sebut Masih Indikasi

Usulkan Jika Ada Penerimaan CPNS

Soal Bakso Terindikasi Spesies Tikus, DPKP Sebut Ada Tiga Faktor

Rencana Kemenpan Buka Penerimaan CPNS 2018, Pemkab dan Pemprov Tunggu Info Resmi

Raisal Akan Jalani Operasi Kedua

Diduga karena Tercemar Limbah Perusahaan Tambang, Lahan Pertanian Terancam Tak Produktif

Ramp Check Digelar H-10

Pelanggar Lalu Lintas Meningkat
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .