MANAGED BY:
SABTU
21 JULI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 14 November 2017 12:50
Dorong Pemkab Respons PI 10 Persen

Bisa Tingkatkan PAD Bulungan

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Peluang daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) menambah pendapatan asli daerah melalui participating interest (PI) 10 persen yang kurang disikapi Pemkab Bulungan, disayangkan Ketua DPRD Bulungan Syarwani.

Menurutnya, meski di kabupaten tidak ada lagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah pertambangan dan energi setelah kewenangan beralih ke provinsi, namun Pemkab masih bisa berpartisipasi. Dengan catatan, lanjutnya, secara regulasi ada hak milik pemerintah kabupaten dalam PI 10 persen pengelolaan blok migas.

“Tinggal bagaimana mekanismenya. Bisa dikomunikasikan dan sinkronisasi dengan Pemprov Kaltara yang punya kewenangan soal pertambangan dan energi. Paling tidak harus direspons, karena walau cuma 10 persen itu berpotensi jadi PAD Bulungan,” ujarnya, Senin (13/11).

Sepanjang dari sisi aturan ada hak dalam PI 10 persen, Syarwani mendorong Pemkab Bulungan untuk merespons dengan cepat dan bersinergi dengan Pemprov Kaltara. “Jangan sampai ada kesan kita lambat dalam mengurus hal (PI 10 persen, Red) ini,” tegasnya.

Terkait pola keikutsertaan dalam PI 10 persen, dia menyerahkan sepenuhnya pada Pemkab. Terpenting, jika memang ada hak harus ada komitmen untuk merespons setiap peluang yang bisa jadi pemasukan daerah. Sayang sekali bila hak daerah penghasil migas tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Buka juga ruang komunikasi di luar pemerintah Bulungan. Termasuk ke BUMN selaku yang mengelola dan menguasai. Minta penjelasan hak PI 10 persen seperti apa. Kami sangat mendukung jika memang ada peluang untuk mendapatkan bagian dari pengelolaan migas di daerah sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara Abdul Rachman Rasyid, menyatakan kabupaten/kota yang merupakan daerah penghasil migas mempunyai kesempatan mendapat PI 10 persen yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen Pada Wilayah Kerja Migas.

Untuk diketahui, pada Pasal 4 Permen ESDM 37/2016 disebutkan bahwa penawaran PI 10 persen kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan yaitu lapangan yang berada di daratan dalam satu provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai 4 mil laut, penawaran PI 10 persen diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/wali kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangan.

“Nah, kabupaten dan kota yang merupakan daerah penghasil juga dapat. Untuk skema pembagiannya, nanti diatur. Akan dilibatkan tim untuk melihat potensi daerah penghasil,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut Direktur Eksekutif Prakarsa Borneo Muhammad Muhdar, pemerintah daerah seharusnya bisa memaksimalkan peluang yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Sebab, jatah 10 persen hak pengelolaan untuk daerah tersebut memang diberikan khusus dan tidak bisa diperjualbelikan. Artinya, tanpa harus meminta pemerintah daerah memang sudah mendapatkan jatah.

Dia mengatakan, justru yang aktif untuk bisa mendapatkan hak pengelolaan tersebut adalah Pemprov Kaltara. Itu bisa dilihat dengan saat ini sedang menyusun peraturan daerah (perda) pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk partisipasi hak PI 10 persen.

“Saya lihat di Kaltara ini pemerintah daerahnya diam-diam saja ada tawaran yang cukup bagus lewat hak PI 10 persen. Padahal, ini kesempatan yang bagus untuk menikmati hasil kekayaan alam yang ada di sini,” tuturnya.

Muhdar mengatakan dengan memiliki PI 10 persen, pemerintah daerah akan menerima dua manfaat sekaligus. Yakni pemasukan dari kepemilikan saham dan dana bagi hasil (DBH). Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk setoran modal karena akan ditalangi oleh kontraktor kotrak kerja sama. (rus/fen)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 13:17

Seorang PNS Diduga Nge-Grab

KEBERADAAN layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, di satu sisi mengancam pendapatan sopir…

Jumat, 20 Juli 2018 13:10

Ikuti Regulasi atau Tidak Boleh Beroperasi

TARAKAN – Kontroversi terhadap kehadiran layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, terutama…

Jumat, 20 Juli 2018 13:07

Jasad Tanpa Kepala Ditemukan

TANJUNG SELOR – Kejadian heboh menggegerkan warga Bulungan dan sekitarnya pada Kamis (19/7). Pasalnya,…

Jumat, 20 Juli 2018 13:03

Terhambat Bahasa Daerah, Tembus Pedalaman Kaltara

Berlawal dari keprihatinan terhadap rendahnya tingkat membaca anak-anak di Kaltara, segelintir anak…

Kamis, 19 Juli 2018 01:56

Korsleting Listrik, Api Bakar Atap Rumah

TANJUNG SELOR - Rumah milik Petlen, 59 tahun, yang berada di Jalan Perdamaian RT 79 Kelurahan Tanjung…

Kamis, 19 Juli 2018 01:54

Berharap Kesetiaan Pelanggan, Hemat Waktu dan Isi Dompet

Perahu bermesin tempel terlihat lalu lalang di Sungai Kayan. Moda transportasi tradisional itu masih…

Kamis, 19 Juli 2018 01:49

Perlu Pendataan Ulang

ADA 11 aset yang dikembalikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ke Pemerintah Kabupaten Bulungan,…

Rabu, 18 Juli 2018 14:40

Sepekan, Tujuh Kasus Narkoba Diungkap

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kaltara selama sepekan ini berhasil…

Rabu, 18 Juli 2018 14:29

Tak Ada Tambahan Waktu

TANJUNG SELOR – Jelang batas akhir pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 18 Juli 2018 14:28

Bikin Keluarga Terkejut, Dikenal Bersahaja dan Pekerja Keras

Muhammad Riharja harus pulang ke kampung halaman dalam keadaan tragis. Ia dibunuh oleh orang gila, saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .